Sejarah ekonomi Tiongkok (1949–sekarang): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 40:
Salah satu kebijakan signifikan yang diterapkan dalam sektor pertanian adalah sistem tanggung jawab rumah tangga (''household responsibility system''). Sistem ini sendiri diperkenalkan pada tahun 1978 namun perubahan yang signifikan terjadi pada tanun 1980. Dalam sistem ini, keluarga petani tidak lagi bekerja sama dalam suatu komune, melainkan melakukan perjanjian dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Sehingga melalui sistem ini, masyarakat mendapatkan upah yang cukup. Sistem ini memperbolehkan petani untuk mengelola tanahnya sendiri. Sehingga pengambilan keputusan dipercayakan kepada masing-masing individu dan kebijakan-kebijakan kolektivisasi dari pemerintah dihapuskan di pedesaan.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn4|[4]]]
Kurangnya keamanan disekitar penguasaan lahan menyebabkan adanya peningkaan lebih lanjut dalam panjang kontrak. Sistem kontrak rumah tangga sendiri membuat rumah tangga petani di desa menjadi pusat dari produksi pertanian, yang bekerja dalam penguasaan lahan dalam periode waktu yang spesifik. Kontrak ini meliputi semua bahan mentah dan faktor produksi kecuali hak penggunaan lahan dan hak akses ke fasilitas irigasi. DI tahun 1993, terdapat perpanjangan masa kontrak menjadi 30 tahun yang dikonfirmasi dalam Hukum Pengelolaan Tanah (1998) dan Hukum Kontrak Tanah Desa. Dua hukum ini juga melindungi petani terhadap perampasan tanah secara illegal oleh pejabat setempat yang kemudian dijual untuk pengembangan komersial, selagi memberi kompensasi yang tidak cukup bagi petani. Petani diberi wewenang untuk mengalihkan penggunaan lahan dan memperoleh pendapatan dari penggunaannya. Sementara otoritas lokal dilarang merevisi kontrak atau menyita tanah selama periode kontrak.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn5|[5]]] Aturan ini menggambarkan sebuah langkah masif kedepan dalam pengakuan terhadap petani. Secara jelas, tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan distribusi dari komoditas dan menghargai usaha dari produsen itu sendiri. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong petani yang lebih kaya untuk menginvestasikan kembali modal dan tenaga kerja dalam tanahnya.[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn6 <nowiki>[6]</nowiki>] Kebijakan sistem pembelian kontrak ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara negara dan petani dan hubungan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.<br />
==Kebijakan Industri==
| |||