Revisi per 17 Desember 2019 01.42 sunting Catur Oktavian210 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 727 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 Desember 2019 04.08 sunting balikkan Catur Oktavian210 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 727 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 3: Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, 11/12/2019. Ada empat pokok kebijakan ~~tersebut~~baru Kemendikbud RI, yaitu: # Ujian Nasional(UN) akan digantikan ~~dengan~~dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum, dan survei karakter. Asesmen ini menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan numerik didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. # Ujian Sekolah Berstandar Nasional(USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. # Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.

Merdeka Belajar: Perbedaan antara revisi