Korupsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Rueuue Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Pembatalan |
||
Baris 1:
{{Refimprove|date=Maret 2010}}
[[Berkas:World Map Index of perception of corruption 2009.svg|jmpl|450px|[[Indeks persepsi korupsi]] di 2009. Semakin hijau menunjukkan tingkat korupsi semakin rendah; sedangkan semakin merah menunjukkan semakin tinggi tingkat korupsi sebuah negara]]
'''Korupsi''' atau '''rasuah''' ([[bahasa Latin]]: ''corruptio'' dari kata kerja ''corrumpere'' yang bermakna busuk, [[rusak]], menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik [[politisi]] maupun [[pegawai negeri]], serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak [[legal]] menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak<ref>http://www.ti.or.id Transparency International</ref>.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
* perbuatan melawan [[hukum]],
* penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
* memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
* memberi atau menerima hadiah atau janji ([[penyuapan]]),
* penggelapan dalam jabatan,
* pemerasan dalam jabatan,
* ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
* menerima [[gratifikasi]] (bagi [[pegawai negeri]]/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah [[kleptokrasi]], yang arti harafiahnya ''pemerintahan oleh para pencuri'', [[di mana]] pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan [[kriminalitas|kejahatan]].
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan [[partai politik]] ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
== Kondisi yang mendukung munculnya korupsi ==
* Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan [[Demokrasi|demokratik]].
* Kurangnya [[transparansi (politik)|transparansi]] di pengambilan keputusan pemerintah
* Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
* Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
* Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
* Lemahnya [[ketertiban hukum]].
* Lemahnya [[profesi hukum]].
* Kurangnya [[kebebasan berpendapat]] atau [[kebebasan media massa]].
* Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980: 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak di antaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)
* Rakyat yang ''cuek'', tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
* Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
== Dampak negatif ==
=== Demokrasi ===
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit [[demokrasi]] dan tata pemerintahan yang baik (''good governance'') dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
=== Ekonomi ===
[[Berkas:Jakarta slumlife65.JPG|jmpl|Korupsi juga mempersulit pembangunan [[ekonomi]] dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.]]
Korupsi juga mempersulit pembangunan [[ekonomi]] dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran [[ilegal]], ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam [[sektor publik]] dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan [[pembangunan ekonomi]] di [[Afrika]] dan [[Asia]], terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk [[penagihan sewa]] yang menyebabkan perpindahan [[penanaman modal]] (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di [[Swiss]]). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti [[Soeharto]] yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), tetapi lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari [[Universitas Massachussetts]] memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara [[sub-Sahara]] berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [http://www.newstatesman.com/Economy/200503140015] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis [[Mancur Olson]]). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari [[ekspropriasi]] pada masa depan.
=== Kesejahteraan umum negara ===
Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan [[pemerintah]] sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana [[politikus]] membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil ([[SME]]). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.
== Bentuk-bentuk penyalahgunaan ==
Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti [[penggelapan]] dan [[nepotisme]], juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti [[penyogokan]], [[pemerasan]], [[campuran tangan]], dan [[penipuan]].
=== Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan ===
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.
Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.
Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) oleh [[Transparency International|Transparansi Internasional]] pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:
* [[Australia]]
* [[Kanada]]
* [[Denmark]]
* [[Finlandia]]
* [[Islandia]]
* [[Luxemburg]]
* [[Belanda]]
* [[Selandia Baru]]
* [[Norwegia]]
* [[Singapura]]
* [[Swedia]]
* [[Swiss]]
* [[Israel]]
Menurut survei persepsi korupsi, tigabelas negara yang paling korup adalah:
* [[Azerbaijan]]
* [[Bangladesh]]
* [[Bolivia]]
* [[Kamerun]]
* [[Indonesia]]
* [[Irak]]
* [[Kenya]]
* [[Nigeria]]
* [[Pakistan]]
* [[Rusia]]
* [[Tanzania]]
* [[Uganda]]
* [[Ukraina]]
Namun, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada)
=== Sumbangan kampanye dan "uang haram" ===
Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, tetapi lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.
Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.
== Tuduhan korupsi sebagai alat politik ==
Sering terjadi [[di mana]] politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di [[Republik Rakyat Tiongkok]], fenomena ini digunakan oleh [[Zhu Rongji]], dan yang terakhir, oleh [[Hu Jintao]] untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.
== Mengukur korupsi ==
Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. [[Transparency International|Transparansi Internasional]], [[LSM]] terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: [[Indeks Persepsi Korupsi]] (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan [[Laporan Korupsi Global]]; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. [[Bank Dunia]] mengumpulkan [http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:20773712~menuPK:433525~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:286305,00.html sejumlah data tentang korupsi], termasuk sejumlah [http://www.worldbank.org/wbi/governance/data/ Indikator Kepemerintahan].
== Lihat pula ==
* [[Korupsi di Indonesia]]
* [[Pemberantasan korupsi di Indonesia]]
* [[Kasus-kasus korupsi di Indonesia]]
* [[Daftar pejabat Indonesia yang dipenjara]]
* [[KKN]]
* [[Kolusi]]
* [[Nepotisme]]
* [[Komisi Pemberantasan Korupsi]]
* [[Premanisme]]
* [[Pungut liar]]
* [[Macam-macam korupsi]]
== Referensi ==
* Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, Steve McCorriston (2004), [http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/pe/papers/0406/0406004.pdf Corruption Around the World: Evidence from a Structural Model]
== Pranala luar ==
* {{en}} [http://law-ref.org/CORRUPTION/index.html Konvensi PBB melawan Korupsi di Law-Ref.org]
* {{en}} [http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html OECD: Korupsi]
* {{en}} [http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ Halaman antikorupsi Bank Dunia]
* {{en}} [http://www.unodc.org UN Office on Drugs and Crime]
* {{en}} [http://topics.developmentgateway.org/governance Perpustakaan maya Development Gateway dan komunitas maya dalam hal antikorupsi dan pemerintahan yang baik]
* {{en}} [http://www.antikorupsi.org Indonesia Corruption Watch]
* {{id}} [http://www.ti.or.id Transparency International Indonesia]
== Referensi ==
{{reflist}}
[[Kategori:Korupsi| ]]
[[Kategori:Politik]]
| |||