Kebijakan Satu Peta Nasional: Perbedaan antara revisi

'''Kebijakan Satu Peta Nasional''' atau lebih sering disebut '''One Map Policy''' adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] tahun 2010 dan masihdilanjutkan berlanjut sampai saat ini dimasaoleh Presiden [[Joko Widodo]] saat ini (2016). Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan [[Badan Informasi Geospasial]] sebagai Ketua Pelaksana.