Petition of Right: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 2:
 
'''Petition of Right''' adalah [[Konstitusi|dokumen konstitusional]] [[Britania Raya]] berisi pembatasan hak raja dan pernyataan atas hak yang dimiliki rakyat beserta jaminannya.<ref>{{Cite web|url=https://www.britannica.com/topic/Petition-of-Right-British-history|title=Petition of Right (1628) {{!}} History, Principles, & Facts|website=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2020-01-27}}</ref> Dokumen ini diserahkan kepada raja [[Charles I dari Inggris|Charles I]] oleh [[Parlemen Inggris]] pada tahun 1682 sebagai bentuk perjuangan melawan [[Kerajaan mutlak|monarki absolut]].<ref>{{Cite web|url=https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html|title=Magna Carta, Petition of Right, History of Civil Liberties|website=United for Human Rights|language=en|access-date=2020-01-27}}</ref>
<br />{{Infobox document|document_name=Petition of Right|image=Petition of Right.jpg|image_caption=Salinan Petition of Right|date_created=8 May 1628|date_ratified=7 June 1628|location_of_document=Parliamentary Archives, London|writer=[[Edward Coke|Sir Edward Coke]]|signers=|purpose=Perlindungan hak-hak sipil|wikisource=Petition of Right}}
[[Berkas:Petition of Right.jpg|jmpl|Salinan dokumen Petition of right]]
 
== Latar Belakang ==
Baris 29:
Kekalahan perang melawan Perancis dan Spanyol di tahun 1627 membuat perpajakan darurat didesak oleh raja Charles I. Dua puluh tujuh anggota Parlemen yang menolak memberi pinjaman dipenjara dan menimbulkan kecemasan di antara anggota yang lain.{{Sfn|Banaszak|2001|p=3b|ps="Twenty-seven of its members had been imprisoned by the king for refusing the loan."}}
 
Parlemen ketiga raja Charles I berkumpul pada 17 Maret 1628. Pada Pidato pembukaannya, raja menyerukan pemberian pajak segera untuk melanjutkan perang. Parlemen memanfaatkan kegentingan tersebut dengan menyusun Petition of Right dipimpin [[Edward Coke|Sir Edward Coke]] dan memutuskan akan memberi dana yang dibutuhkan jika dokumen tersebut ditandatangani.{{Sfn|Banaszak|2002|p=3|ps="This Parliament used Charles's need for money as a tool to establish limits on his power."}}{{Sfn|Banaszak|2002|p=3b|ps="The king's chief adversary in Parliament was Sir Edward Coke. Coke led Parliament in drafting a Petition of right that condemned arbitrary government."}}
 
Awalnya, Charles menolak untuk memberikan persetujuannya kepada Parlemen, tetapi dia sangat membutuhkan uang. Dia berkonsultasi dengan hakimCoke tentang status hukum Petition of Right. Dengan harapan ia dapat kembali menegakkan kekuasaannya, Charles menyetujui Petition of Right pada tanggal 7 Juni 1628.{{Sfn|Hallam|2009|p=307|ps="In March, 1628, Charles had to face his third parliament, and on 7 June he gave his assent to the Petition of right which turned it into a statute."}} Parlemen kemudian memberikan dana yang dibutuhkan raja. Pada saat Parlemen keempat bertemu pada Januari 1629, pihak kerajaan tidak punya banyak wewenang. House of Commons sekarang berkeberatan atas apa yang disebut sebagai kebangkitan "praktik-praktik populer" di gereja-gereja dan pada pengadaan bea cukai dan penangkapan orang oleh para pejabat raja tanpa persetujuannya. Raja memerintahkan penangguhan Parlemen pada 2 Maret 1629, tetapi sebelum dia berbicara, pembesar suara di kursinya diturunkan. Charles menyadari bahwa perilaku itu adalah gerakan revolusi. Selama 11 tahun berikutnya ia memerintah kerajaan tanpa melibatkan Parlemen.<ref name=":1" />
 
== Isi ==
Baris 47:
Hak-hak ini dilindungi oleh hukum dan undang-undang [[Magna Carta]] dan hukum [[Edward I dari Inggris|Edward I]], [[Edward III dari Inggris|Edward III]] dan [[Richard III dari Inggris|Richard III]]. Tuntutan ketiga dan keempat memperlihatkan dampak kebijakan luar negeri Charles I yang suka berperang.<ref name=":2" />
 
<br />
== Peninggalan ==
 
== Status ==
 
== Signifikansi ==
Petition of Right menandai masa transisi ideologis perpolitikan Britania Raya. Hak-hak ilahi Charles I sebagai raja dipertanyakan dan menimbulkan keraguaan penerimaan tradisional otoritas hukum bersamaan dengan pengakuan raja sebagai penguasa. Parlemen di saat itu berusaha untuk mempertahankan integritas hukum, membatasi absolutisme Charles namun tidak serta merta melepaskan otoritas monarki sehingga menghindari munculnya konflik. Kerajaan Inggris menunjukkan sistem konstitusional dengan hak prerogatif raja dibatasi oleh hukum.<ref>{{Cite journal|last=Foster|first=Elizabeth Read|date=1974|title=Petitions and the Petition of Right|url=http://www.jstor.org/stable/175058|journal=Journal of British Studies|volume=14|issue=1|pages=21–45|issn=0021-9371}}</ref> Petition of Right dianggap sebagai penanda penting dalam periode [[Wangsa Stuart|Stuart]].<ref>{{Cite web|url=https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/england-and-parliamentary-monarchy/|title=England and Parliamentary Monarchy {{!}} Boundless World History|website=courses.lumenlearning.com|access-date=2020-01-30}}</ref> Petition of Right juga disebut-sebut sebagai salah satu dokumen konstitusional paling terkenal di Inggris, dibandingkan dengan Magna Carta dan [[Bill of Rights 1689]].<ref>{{Cite web|url=https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html|title=Magna Carta, Petition of Right, History of Civil Liberties|website=United for Human Rights|language=en|access-date=2020-01-30}}</ref>{{Sfn|Schachter|2005|p=5; Chapter 2|ps="Winston Churchill declared that England owed its good government to its bad kings. Certainly, such events such as Magna Carta (1215), the Petition of ight (1629), and the Bill of rights (1689) constitute milestones in the evolution of the restraints imposed on the monarch."}}
 
Banyak negara yang mengadopsi isi Petition of Right. [[Persemakmuran Bangsa-Bangsa|Negara-negara Persemakmuran]] banyak yang menerapkannya dalam berbagai undang-undang, terlebih di [[Australia]] dan [[Selandia Baru]].<ref>{{Cite web|url=http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2000/34.html|title=Clark, David --- "The Icon of Liberty: The Status and Role of Magna Carta in Australian and New Zealand Law" [2000] MelbULawRw 34; (2000) 24(3) Melbourne University Law Review 866|website=www.austlii.edu.au|access-date=2020-01-30}}</ref> Petition of Right juga memengaruhi hak-hak yang terkandung dalam [[Konstitusi Amerika Serikat]]. Amandemen Ketiga Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur ketentuan mengenai penugasan perang isinya mirip dengan yang terdapat dalam Petition of Right.<ref>{{Cite web|url=https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendment/amendment-iii|title=The 3rd Amendment of the U.S. Constitution|website=National Constitution Center – The 3rd Amendment of the U.S. Constitution|language=en|access-date=2020-01-30}}</ref>
 
== Lihat pula ==
Baris 71 ⟶ 78:
[[Kategori:hukum di Britania Raya]]
[[Kategori:konstitusi]]
[[Kategori:konstitusi menurut negara]]{{Cite book|title=Cultural continuity in advanced economies : Britain and the U.S. versus continental Europe.|last=Schachter|first=Gustav|date=2005|publisher=Ashgate|isbn=0-7546-4476-6|location=|pages=|oclc=845863156|ref={{sfnref|Schachter|2005}}|url-status=live}}
[[Kategori:konstitusi menurut negara]]