Petition of Right: Perbedaan antara revisi

Britania Raya tidak memiliki konstitusi tertulis, tetapi menjalankan sejumlah instrumen dalam proses bernegaranya. Di antaranya adalah Magna Carta, Petition of Right, dan khusus di Skotlandia berlaku Claim of Rights Act 1689, Act Settlement 1701, dan Act of Union 1707.<ref>{{Citation|url=http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2014/3.html|accessdate=2020-01-30|title=United Kingdom Supreme Court Judgement|ps=207. The United Kingdom has no written constitution, but we have a number of constitutional instruments. They include Magna Carta, the Petition of Right 1628, the Bill of Rights and (in Scotland) the Claim of Rights Act 1689, the Act of Settlement 1701 and the Act of Union 1707. The European Communities Act 1972, the Human Rights Act 1998 and the Constitutional Reform Act 2005 may now be added to this list. The common law itself also recognises certain principles as fundamental to the rule of law. It is, putting the point at its lowest, certainly arguable (and it is for United Kingdom law and courts to determine) that there may be fundamental principles, whether contained in other constitutional instruments or recognised at common law, of which Parliament when it enacted the European Communities Act 1972 did not either contemplate or authorise the abrogation.}}</ref> Akibat ketiadaan konstitusi tertulis, berbagai interpretasi mengenai keabsahan Petition of Right muncul. Sejarawan telah mengambilmemberikan dua posisikemungkinan dalamterhadap masalah ini. Pertama, pengakuan terhadap Petition of Right merupakan ketentuan yang bersifat pribadi, yudikatif, sehingga tidak mengikat Raja atau Parlemen; ataukedua, Petition of Right memiliki kekuatan undang-undang, ketentuan legislatif, dan dengan demikian mengikat secara hukum.<ref>{{Cite journal|last=Flemion|first=Jess Stoddart|date=1973|title=The Struggle for the Petition of Right in the House of Lords: The Study of an Opposition Party Victory|url=http://www.jstor.org/stable/1875673|journal=The Journal of Modern History|volume=45|issue=2|pages=193–210|issn=0022-2801}}</ref>

Keabsahan Petition of Right dipertanyakan mulai dari pengesahannya. Pada saat penyusunannya, Parlemen tahu bahwa raja Charles | tidak akan menerima ketentuan yang telah mereka persiapkan untuk membatasi haknya. Namun, raja telah mengumumkan kesediaannya untuk menerima berlakunya Magna Carta bersama dengan enam ketentuan lain tetapi penafsiran hukum tersebut masih di tangan raja. Raja Charles didesak untuk memberi kejelasan atas pernyataan tersebut. Sir Edward Coke mendekati raja Charles dan memberikannya sebuah dokumen penjelasan. Usulannya didukung dan komite perancang segera ditunjuk. Gagasan mengajukan Petition of Right diajukan sebelum pidato oleh Sir Edward. Pidato anggota Parlemen, Edward Alford dan Sir John Coke sebelumnya memberikan jawabanusul pada pertemuan pertama Parlemen yang tidak menghasilkan ketentuan baru dan solusigagasan Petition of tersebutRight akhirnya diadopsi atas desakan Sir Edward Coke. Proses melaluipenyusunan Petition of Right diajukan oleh Edward Alford pada awal debat pada 6 Mei 1629.<ref>{{Cite journal|last=Young|first=Michael B.|date=1984/06|title=The Origins of the Petition of Right Reconsidered Further|url=https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/origins-of-the-petition-of-right-reconsidered-further/D5DDB6CC2A7FC292AB5E9BC3B7EE180A|journal=The Historical Journal|language=en|volume=27|issue=2|pages=449–452|doi=10.1017/S0018246X0001788X|issn=1469-5103}}</ref>