Salahuddin Wahid: Perbedaan antara revisi

Setelah lulus dari studinya, Salahuddin bekerja di bidang arsitektur dan memiliki posisi pimpinan di perusahaan konstruksi, tetapi meninggalkan peran ini setelah [[krisis keuangan Asia]].<ref>{{cite news |last1=Triraharjo |first1=Mardiansyah |title=Mengenal Sosok KH Salahuddin Wahid, Sang Pembaharu Pesantren Tebuireng |url=https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/03/12/124609/mengenal-sosok-kh-salahuddin-wahid-sang-pembaharu-pesantren-tebuireng |accessdate=11 October 2019 |work=Radar Jombang |date=12 March 2019 |language=id}}</ref> Antara 1998 dan 1999, Salahuddin bertugas di [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]].<ref name="mujani2018"/> Menyusul [[Kejatuhan Soeharto|jatuhnya Soeharto]], beberapa partai politik didirikan yang terkait dengan NU, termasuk [[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB) dan [[Partai Kebangkitan Ummat]] (PKU). Saudara laki-laki Salahuddin dan kemudian presiden [[Abdurrahman Wahid]] (Gus Dur) bergabung dengan PKB, sementara Salahuddin bergabung dengan PKU. Keduanya terlibat dalam debat publik yang diterbitkan oleh surat kabar ''[[Media Indonesia]]'' selama Oktober 1998, dengan topik visi ayah mereka untuk negara tersebut.{{sfn|Bush|2009|pp=125–127}} Gus Dur berpendapat bahwa Hasyim mendukung [[Pancasila]], sementara Salahuddin berpendapat bahwa ia mendukung negara yang berdasarkan pada Islam.{{sfn|Bush|2009|pp=125–127}} Wahid meninggalkan PKU pada September 1999.<ref name="tebuireng"/>

Pada 1999, Wahid mencalonkan diri sebagai Ketua PBNU. Dia menempatkan ketiga di putaran pertama pemungutan suara, tetapi mundur dari putaran kedua.{{sfn|Bush|2009|pp=164–166}} Kemudian, pada tahun 2002 ia menjadi wakil ketua [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (KOMNAS HAM). Dalam organisasi tersebut, ia memimpin tim yang menyelidiki [[Wiranto]] untuk pelanggaran HAM di [[Timor Timur]] setelah [[Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999|referendum kemerdekaan 1999]], yang pada akhirnya mengeluarkan kesimpulan yang membebaskan tanggung jawab Wiranto atas pelanggaran signifikan.<ref name="mujani2018">{{cite book |last1=Mujani |first1=Saiful |last2=Liddle |first2=R. William |last3=Ambardi |first3=Kuskridho |title=Voting Behaviour in Indonesia since Democratization: Critical Democrats |date=2018 |publisher=Cambridge University Press |isbn=9781108421799 |pages=59–61 |url=https://books.google.com/books?id=tHRJDwAAQBAJ&pg=PA59 |language=en}}</ref> Dia juga memimpin tim pencari fakta yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia selama [[Kerusuhan Mei 1998|kerusuhan Mei 1998]] dan di [[Pulau Buru|kamp-kamp Buru]].<ref name="tebuireng"/>