Museum Sonobudoyo: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Pinerineks (bicara | kontrib) |
Pinerineks (bicara | kontrib) |
||
Baris 42:
Sebagai realisasi dari keputusan kongres maka dibentuklah panitia pada tahun 1913 dengan anggota antara lain Ir. Th. Karsten, P.H.W Sitsen, dan S. Koperberg dengan tugas mempersiapkan berdirinya sebuah museum. Sedangkan tanah yang digunakan untuk museum adalah bekas "Schauten" yang merupakan tanah hibah dari Sri Sultan Hamengkubuwana VII.
Awal pembangunan museum ditandai dengan candrasengkala '''Buta Ngrasa Esthining Lata''' yang menunjukan tahun 1865 Jawa atau 1934 Masehi<ref>candrasengkala berada di ruang peringgitan yaitu di atas pintu masuk</ref>.[[Berkas:Sonobudoyo Museum after bombing, Impressions of the Fight ... in Indonesia, p24.jpg|jmpl|263x263px|Kerusakan Museum Sonobudoyo pasca-pengeboman 1945]]Pada tanggal 6 November 1935 Masehi diresmikan dan dibuka untuk umum dengan ditandai candrasengkala '''Kayu Winayangan ing Brahaman Budha''' yang menunjukan 9 Ruwah 1866 Jawa<ref>candrasengkala dapat ditemukan di pintu masuk menuju pendapa</ref>. Sedangkan nama museum bernama Museum Sonobudoyo, '''sono''' berarti tempat dan '''budoyo''' berarti budaya.
Pada tahun 1939 untuk menunjang dan melengkapi usaha dari Java Instituut maka dibukalah Sekolah Kerajinan Seni Ukir atau Kunstambacht School.
Baris 51 ⟶ 48:
Pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta museum dikelola oleh Bupati Paniradyapati Wiyata Praja (Kantor Sosial bagian pengajaran) dan pada masa kemerdekaan museum dikelola oleh Bupati Utorodyopati Budaya Prawito yaitu jajaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
[[Berkas:Sukarno at Sonobudoyo Suara Merdeka 3 Feb 1955 p1.jpg|jmpl|264x264px|Presiden [[Soekarno]] mengunjungi Museum Sonobudoyo 1955]]
Selanjutnya pada akhir tahun 1974 Museum Sonobudoyo diserahkan ke Pemerintah Pusat/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai [[Otonomi Daerah]].
| |||