Undang-undang sapu jagat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Pinerineks (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Pinerineks (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
'''Undang-undang sapu jagat''' atau '''undang-undang omnibus''' adalah istilah untuk menyebut [[undang-undang]] yang mengandung berbagai macam topik yang dimaksudkan untuk memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain yang sebelumnya dianggap bertentangan atau tumpang tindih. Konsep undang-undang itu umumnya jamak ditemukan dalam sistem [[hukum umum]] seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem [[Hukum sipil (sistem hukum)|hukum sipil]] seperti di Indonesia.<ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/1455564/18/menggagas-undang-undang-sapu-jagat-1572886812|title=Menggagas Undang-Undang Sapu Jagat|website=SINDOnews.com|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref><ref name=":0">{{Cite web|url=http://indonesiabaik.id/infografis/omnibus-law-uu-sapu-jagad-di-bidang-hukum|title=Omnibus Law, UU “Sapu Jagad” di Bidang Hukum {{!}} Indonesia Baik|website=indonesiabaik.id|access-date=2020-02-18}}</ref> Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap peracangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan [[amendemen]] yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertenangan dengan [[demokrasi]].<ref>{{cite web|url=http://www.torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history|title=Omnibus bills in Hill history|date=18 June 2012|work=Lorne Gunter|publisher=Sun Media|accessdate=18 June 2013}}</ref>
== Contoh ==
=== Indonesia ===
Di Indonesia, beberapa undang-undang, karena luasnya cakupan peraturan yang dikandung, disebut sebagai undang-undang sapu jagat. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki sebagai undang-undang sapu jagat karena memiliki jangkauan yang terlalu luas.<ref>{{Cite book|url=https://books.google.co.id/books?id=qLJADwAAQBAJ&pg=PA193&dq=undang+undang+sapu+jagat&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwijupG8ztvnAhVRAHIKHS1hBlwQ6AEIODAC#v=onepage&q=undang%20undang%20sapu%20jagat&f=false|title=Kode Etik Hakim|last=Mustofa|first=Drs H. Wildan Suyuthi|date=2013-10-01|publisher=Prenada Media|isbn=978-602-7985-20-9|language=id}}</ref> Undang-undang Anti-Subversi saat [[Orde Baru]] juga dikenal masyarakat luas dan para pakar hukum sebagai undang-undang sapu jagat karena kemampuannya untuk menyapu dan menjerat
Pada tahun 2020, Presiden Jokowi mewacanakan undang-undang sapu jagat untuk mendorong investasi di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). RUU tersebut disebut RUU sapu jagat lantaran memangkas aturan dari 74 UU lainnya terkait investasi.<ref name=":0" />
== Catatan kaki ==
|