Kabinet Malaysia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 3:
Anggota Kabinet lebih cepat diangkat daripada [[Dewan Rakyat]]. Walaupun Wakil Menteri dan/atau Sekretaris Parlemen dilantik mengikut setiap portfolio, tetapi mereka tidak termasuk dalam Kabinet. Kabinet Malaysia biasanya melakukan sidang mingguan, yaitu setiap hari Rabu.<ref>Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), ''Government and Politics in Southeast Asia'', pp. 173–175. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref>
==
Anggota kabinet harus berasal dari anggota Dewan Parlemen. Sebagian besar menteri diangkat dari majelis rendah, Dewan Rakyat, meskipun beberapa ditunjuk dari majelis tinggi, Dewan Negara. [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] harus menjadi anggota Dewan Rakyat. Meskipun Wakil Menteri dan atau Sekretaris Parlemen dapat ditunjuk untuk setiap portofolio, mereka tidak termasuk dalam Kabinet. Kabinet bertemu setiap minggu, tepatnya pada hari Rabu.<ref>Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), ''Government and Politics in Southeast Asia'', pp. 173–175. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref> Setelah posisi Sekretaris Parlemen dihapus dan siaran langsung parsials dari proses Parlemen dimulai pada 2008, rapat Kabinet dipindahkan ke hari Jumat setiap kali Parlemen duduk, sehingga memungkinkan Menteri untuk secara pribadi menjawab pertanyaan selama waktu pertanyaan di Parlemen.<ref>{{cite news| title=Cabinet now to meet Fridays for ministers to attend parliament| date=9 April 2008| url=http://themalaysianinsider.com/mni/cabinet-now-to-meet-fridays-for-ministers-to-attend-parliament.html| work=The Malaysian Insider| accessdate=9 April 2008| archive-url=https://web.archive.org/web/20080413022359/http://themalaysianinsider.com/mni/cabinet-now-to-meet-fridays-for-ministers-to-attend-parliament.html#| archive-date=13 April 2008| url-status=dead| df=dmy-all}}</ref>
== Komposisi kabinet ==
[[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] berhak untuk membuat komposisi kabinet dan jumlah portofolio. Namun, jabatan Menteri Keuangan dianggap sangat penting sebagai suatu kewajiban, dan sebagai hasilnya dimasukkan oleh Menteri Keuangan (Penggabungan) UU 1957 (Undang-Undang 375).<ref>Wu, Min Aun & Hickling, R. H. (2003). ''Hickling's Malaysian Public Law'', pp. 84–85. Petaling Jaya: Pearson Malaysia. {{ISBN|983-74-2518-0}}.</ref> Posisi [[Wakil Perdana Menteri Malaysia|Wakil Perdana Menteri]] adalah posisi yang ada melalui konvensi, dan sebagai akibatnya seorang [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] secara teoritis dapat membentuk Kabinet tanpa Wakil.<ref name="hickling 86">Wu & Hickling, p. 86.</ref>
Wakil menteri ada untuk setiap portofolio, meskipun mereka tidak dianggap sebagai anggota kabinet. Posisi Wakil Menteri dibentuk oleh amandemen konstitusi pada tahun 1960. Kantor sekretaris parlemen untuk setiap kementerian ada tetapi tidak ada yang ditunjuk setelah [[Pemilihan umum Malaysia 2008|pemilihan umum Malaysia tahun 2008]]. Sekretaris parlemen disediakan oleh amandemen pada tahun 1963. Wakil menteri dan sekretaris parlemen juga ditunjuk dari anggota Parlemen, dan diwakili oleh menteri di kementerian pemerintah dan di Parlemen masing-masing. Kantor tambahan, yaitu Sekretaris Politik, ada. Sekretaris Politik tidak perlu menjadi anggota Parlemen. Sebelum menjabat, semua anggota Kabinet, Wakil Menteri, Sekretaris Parlemen, dan Sekretaris Politik mengambil sumpah kerahasiaan sehubungan dengan proses Kabinet.
== Fungsi kabinet ==
Adapun garis besar terhadap fungsi kabinet adalah sebagai berikut:
* Merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan program pembangunan.
** Kabinet bertanggung jawab untuk merumuskan berbagai program dan proyek pembangunan untuk pembangunan negara. Contohnya adalah Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP), dan Kebijakan Visi Nasional (NVP).
* Untuk mengatur anggaran dan keuangan negara.
** Pemerintah diizinkan untuk menghasilkan pendapatan dari masyarakat melalui pengumpulan pajak, denda, panggilan, bea masuk, biaya, dll.
** Pemerintah diizinkan untuk merencanakan berbagai program pembangunan, dan juga mengalokasikan sumber daya untuk rencana dan program pembangunan ini.
* Sebagai arena saran, debat, dan kritik.
** Kabinet diizinkan untuk membahas hampir semua masalah kepentingan nasional, kecuali yang menyentuh hak-hak khusus orang Melayu, Bumiputeras, dan / atau hak istimewa kerajaan. Pasal 153 (1): Ini akan menjadi tanggung jawab Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan Pribumi dari Negara Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Artikel ini.
* Untuk mengusulkan dan mengubah hukum.
** Hukum diusulkan oleh Eksekutif dan diperkenalkan di Parlemen dengan pembacaan 1, 2, dan 3 untuk persetujuan.
** Sebagian besar ketentuan untuk amandemen konstitusi memerlukan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota dari Parlemen atau Dewan.
** RUU tersebut harus diajukan ke YDPA (Yang di-Pertuan Agong) untuk persetujuan akhir.
== Kabinet saat ini ==
{{Seealso|Kabinet Mahathir ketujuh}}
Kabinet pasca [[Pemilihan umum Malaysia 2018|Pemilihan Umum ke-14]] dibentuk pada 10 Mei 2018 dan mempunyai 28 orang anggota dari partai-partai koalisi [[Pakatan Harapan]] dan [[Partai Warisan Sabah]]. Anggota terakhir diangkat ke jabatan Menteri Kabinet pada 17 Juli 2018.
{| class="wikitable"
Baris 182 ⟶ 205:
|}
=== Wakil Menteri ===
Anggota Kabinet dibantu oleh wakil menteri yang turut diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Ketika ini, Kabinet dibantu oleh 27 orang wakil menteri.
{| class="wikitable"
| |||