Proyek Strategis Nasional: Perbedaan antara revisi

Di [[Kabupaten Tuban|Tuban]], rencana pembangunan kilang minyak GRR Tuban hasil kerja sama [[Pertamina|PT Pertamina]] dengan [[Rosneft|Rosneft Oil Company]] dengan nilai investasi US$ 16 miliar atau Rp 225 triliun, sempat terkendala pembebasan lahan. Dari total kebutuhan lahan seluas 800841 hektare lebih, sebanyak 400340 ribu hektare berasal dari lahan milik [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]] dan 493 hektare sisanya milik warga setempat. Masyarakat yang diwakili 17 warga<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190516120630-4-72893/digugat-17-warga-nasib-proyek-kilang-tuban-rp-230-t-terancam|title=Digugat 17 Warga, Nasib Proyek Kilang Tuban Rp 230 T Terancam|last=Arvirianty|first=Gustidha Budiartie & Anastasia|date=|website=CNBCIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref> kemudian mengajukan gugatan melawan Pemerintah Provinsi [[Jawa Timur]] ke [[Pengadilan Tata Usaha Negara]] (PTUN) [[Kota Surabaya melawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur|Surabaya]] atas penetapan lokasi tersebut dan PTUN memenangkan gugatan warga. SelainTerkait hal ini, selain mengajukan kasasi, Pertamina juga menyiapkan lahan pengganti yakni dengan berencana melakukan reklamasi yang studi kajiannya ditandatangani pada Mei 2019.<ref>{{Cite web|url=https://katadata.co.id/berita/2019/05/14/izin-penentuan-lokasi-kilang-tuban-dinyatakan-batal-oleh-ptun|title=Proyek Kilang Tuban Pertamina Terganjal Pembatalan Izin Lahan di PTUN|last=|first=|date=2019-05-14|website=Katadata.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> Pada 25 Juli 2019, dalam keputusan kasasinya, Mahkamah Agung memenangkan gugatan Pemprov Jatim dan Pertamina, sekaligus membatalkan keputusan PTUN.<ref>{{Cite web|url=http://bloktuban.com/2019/07/30/ma-kabulkan-kasasi-gubernur-jatim-gugatan-penlok-kilang-tuban/|title=MA Kabulkan Kasasi Gubernur Jatim Gugatan Penlok Kilang Tuban|last=|first=|date=|website=Bloktuban.com|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

Pada 25 Juli 2019, dalam keputusan kasasinya, [[Mahkamah Agung]] memenangkan gugatan Pemprov Jatim dan Pertamina, sekaligus membatalkan keputusan PTUN.<ref>{{Cite web|url=http://bloktuban.com/2019/07/30/ma-kabulkan-kasasi-gubernur-jatim-gugatan-penlok-kilang-tuban/|title=MA Kabulkan Kasasi Gubernur Jatim Gugatan Penlok Kilang Tuban|last=|first=|date=|website=Bloktuban.com|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> Pada Februari 2020, Pertamina membayarkan ganti rugi 67% dari total 400 hektare lahan milik warga<ref>{{Cite web|url=https://finance.detik.com/energi/d-4878070/pertamina-bayar-ganti-rugi-lahan-untuk-kilang-tuban-awal-februari|title=Pertamina Bayar Ganti Rugi Lahan untuk Kilang Tuban Awal Februari|last=Hamdani|first=Trio|date=|website=Detikfinance|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/harga-tanah-kilang-tuban-tembus-1-2-juta|title=Harga Tanah Kilang Tuban Tembus 1,2 Juta|website=SuaraBanyuurip.com|access-date=2020-03-18}}</ref> dan ditargetkan tuntas seluruhnya pada April 2020.<ref>{{Cite web|url=https://investor.id/business/pembebasan-lahan-kilang-tuban-tuntas-april|title=Pembebasan Lahan Kilang Tuban Tuntas April|last=|first=|date=|website=Investor.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> Selain membebaskan lahan milik warga, Pertamina juga telah melakukan pembersihan lahan seluas 328 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang ini bisa dipercepat tiga tahun lebih awal menjadi tahun 2023.<ref>{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/q2wb82415|title=Proyek Kilang Tuban, Presiden Ultimatum Pertamina|date=2019-12-22|website=Republika Online|access-date=2020-03-18}}</ref>