Kebijakan Satu Peta Nasional: Perbedaan antara revisi

''One Map Policy'' adalah amanat [http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/UU_IG/UU%20NO%204%20THN%202011%20TENTANG%20INFORMASI%20GEOSPASIAL.pdf Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG)]. Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. BIG sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. BIG mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar (''One Map'').<ref name="agengwsp.blogspot.co.id">[http://agengwsp.blogspot.co.id/2015/12/tentang-one-map-policy-omp-indonesia.html]</ref>

Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.<ref>[http:// name="agengwsp.blogspot.co.id"/2015/12/tentang-one-map-policy-omp-indonesia.html]</ref>

Kepala BIG mengatakan bahwa ''"One Map Policy"'' diyakini akan dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Deforestasi yang tidak terkendali salah satunya adalah karena tidak tersedianya peta atau informasi geospasial yang terintegrasi pada setiap kementerian dan lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemberian ijin usaha. Permasalahan ini sangat terkait dengan pemetaan tataruang daerah. Keterbatasan ketersediaan informasi geospasial dan sumberdaya manusia yang memahami informasi geospasial dan analisis keruangan menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas penataan ruang.<ref>[http:// name="agengwsp.blogspot.co.id"/2015/12/tentang-one-map-policy-omp-indonesia.html]</ref>

Pemerintah daerah diingatkan agar menggunakan informasi geospasial dasar dalam pembuatan peta tematik untuk menghindari tumpang tindih menyangkut batas wilayah dan lahan. Kebijakan one map one policy mengamanatkan semua informasi geospasial bersumber pada peta BIG. Adapun peta bersumber pada informasi geospasial. Misalnya saja garis pantai dan pembuatan perizinan harus mengambil acuan dari geospasial dasar bukan dari sumber lain. Dalam rakorda yang dihadiri 600 peserta dari 33 provinsi tersebut hadir pula [[Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia|Menteri Riset dan Teknologi]] (menristek) [[Gusti Muhammad Hatta]]. Menurut Menristek, dalam pematangan pemanfaatan informasi geospasial dasar dibutuhkan sumber daya manusia (tenaga ahli), standarisasistandardisasi pengamanan data dan standar pemanfaatan teknologi. "Tidak semua provinsi punya jurusan geografi untuk membangunnya, perlu memanfaatkan sumber yang terbatas. Daerah yang punya studi geografi membantu kabupaten-kabupaten yang perlu dibantu," ujarnya.<ref>[http://www.beritasatu.com/nasional/108212-informasi-geospasial-dasar-hindari-tumpang-tindih-peta.html "Informasi Geospasial Dasar hindari tumpang tindih peta"]</ref>

Satu Peta untuk Penutupan Lahan Nasional dengan skala kecil (skala 1:250.000 &nbsp;km) dan menengah (skala 1:50.000 &nbsp;km) sebagai referensi utama merupakan hasil kelompok kerja nasional IGT pada Sub Kerja Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup Lahan, dan Status Lahan. Informasi penutup lahan merepresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang dalam berbagai nomenklatur nama dan skala sesuai dengan kebijakan dan peruntukan masing-masing sektor. Rekapitulasi nasional atas perhitungan hasil integrasi IGT Penutup Lahan Nasional didominasi oleh penutup lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman. Luas keseluruhan pada semua kelas hutan mencapai 105.025.216 hektare (ha) atau setara dengan 55.5 persen dari luas wilayah nasional yang dihitung. Sedangkan luas penutup lahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunanan seluas 45.967.769 ha. Penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas Tanaman Semusim Lahan Basah mempunyai luas 8.132.642 ha.<ref>[http://kabar24.bisnis.com/read/20141222/15/385006/informasi-geospasial-big-luncurkan-satu-peta-untuk-empat-tematik "Informasi Geospasial BIG luncurkan Satu Peta untuk empat tematik"]</ref>