Proyek Strategis Nasional: Perbedaan antara revisi

* Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur<ref>{{Cite web|url=http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/38TAHUN2015PERPRES.pdf|title=Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015|last=|first=|date=|website=jdih.kemenkeu|access-date=5 Maret 2020}}</ref>

* Peraturan Presiden No 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum<ref>{{Cite web|url=http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/30TAHUN2015PERPRES.pdf|title=Peraturan Presiden No 30 Tahun 2015|last=|first=|date=|website=jdih.kemenkeu|access-date=5 Maret 2020}}</ref>

* Peraturan Presiden No 117 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera<ref name=":9">{{Cite web|url=http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/117TAHUN2015PERPRES.pdf|title=Peraturan Presiden Republik Indonesia No 117 Tahun 2015|last=|first=|date=|website=jdih Kemenkeu|access-date=1 Februari 2020}}</ref>

* Peraturan Presiden No 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.<ref>{{Cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41932/perpres-no-146-tahun-2015|title=Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri|last=|first=|date=|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2020-02-01}}</ref>

|}

[[Berkas:Sebaran Proyek Strategis Nasional 2016.png|jmpl|395x395px|Sebaran Proyek Strategis Nasional Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No 56 Tahun 2018.]]

 

Namun, berdasarkan data, sebaran Proyek Strategis Nasional sebagian besar masih terkonsentrasi di [[Jawa|Pulau Jawa]].<ref name=":25" /> Pulau ini menerima Proyek Strategis Nasional 93 proyek senilai Rp 1.065 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 89 proyek senilai Rp 981,37 triliun pada tahun berikutnya.<ref name=":10" /><ref name=":34">{{Cite web|url=https://kalimantan.bisnis.com/read/20180219/244/739884/perspektif-proyek-strategis-siapa-menerima-manfaat|title=PERSPEKTIF : Proyek Strategis, Siapa Menerima Manfaat? {{!}} Kalimantan Bisnis.com|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-18}}</ref>

 

==== Infrastruktur jalan ====

 

Pembangunan infrastruktur jalan mendapat porsi besar dalam Proyek Strategis Nasional, karena sejak 1978 hingga akhir tahun 2000-an, Indonesia hanya membangun rata-rata 20 kilometer jalan tol, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mampu membangun sepanjang 280 kilometer.<ref name=":32">{{Cite web|url=https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/indonesias-trans-java-toll-road-infrastructural-development-project-2011-2019/|title=Indonesia's 'Trans-Java Toll Road' Infrastructural Development Project (2011-2019)|website=Centre for Public Impact (CPI)|language=en|access-date=2020-03-18}}</ref>

{{Main article|Jalan Tol Trans Sumatra}}[[Jalan Tol Trans Sumatra]] merupakan jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 2.704 kilometer, yang menghubungkan [[Aceh]] hingga [[Lampung]]. [[Susilo Bambang Yudhoyono|Presiden Susilo Bambang Yudhoyono]] melalui Peraturan Presiden No 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di [[Sumatra]], menugaskan PT [[Hutama Karya]] untuk membangun empat ruas [[Jalan Tol Trans Sumatra]], yakni [[Jalan Tol Medan–Binjai|Jalan Tol Medan-Binjai]], Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, [[Jalan Tol Pekanbaru–Dumai|Jalan Tol Pekanbaru-Dumai]], dan [[Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar|Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar]].<ref>{{Cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41530/perpres-no-100-tahun-2014|title=Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera|last=|first=|date=|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2020-03-05}}</ref>

 

[[Jalan Tol Trans Sumatra]] kemudian ditambah menjadi 24 ruas jalan tol oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 117 Tahun 2015.<ref name=":9" /> Total kebutuhan dana investasi untuk membangun seluruh jaringan [[Jalan Tol Trans Sumatra]] adalah sebesar Rp 206,4 triliun. Tambahan jalan tol tersebut adalah:

 

* Jalan Tol Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang

* Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga

 

[[Menteri keuangan|Menteri Keuangan]] [[Sri Mulyani]] menilai, Jalan Tol Trans Sumatra akan berdampak pada penghematan sebesar Rp 2,23 triliun per tahun dari efisiensi kendaraan, sedangkan dampak permanen dari total efek bergandanya adalah sebesar Rp 769,5 triliun.<ref>{{Cite web|url=http://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-manfaat-trans-sumatera-rp-7695-t|title=Sri Mulyani: Manfaat Trans Sumatera Rp 769,5 T|last=|first=|date=2017-12-27|website=Kontan.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

 

===== Jalan Tol Trans Jawa =====

 

Dengan adanya Jalan Tol Trans Jawa, dampak langsung yang dirasakan adalah penghematan waktu perjalanan, biaya operasional kendaraan, berkurangnya kemacetan di jalan-jalan non-tol, dan mendorong mobilitas antar kota dengan menggunakan bus. Adapun dampak regionalnya adalah penyebaran pembangunan dengan pusat industri, manufaktur, dan perdagangan, tidak terpusat di daerah metropolitan dan perbaikan taraf hidup masyarakat dengan terbukanya peluang pekerjaan baru.<ref name=":32" />

{{Main article|Kawasan Ekonomi Khusus}}

[[Berkas:Peta Sebaran Kawasan Ekonomi Khusus.png|jmpl|350x350px|Peta Sebaran Kawaasan Ekonomi Khusus]]

 

Sementara itu, kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah selesai dibangun hingga tahun 2019 adalah sebanyak 11 kawasan, yakni KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Lhokseumawe, KEK Tanjung Buton, KEK Kendal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Morotai, dan KEK Belitung (Tanjung Kelayang). Adapun Kawasan Industri Dumai dan Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik juga telah berstatus selesai dibangun.<ref name=":31">{{Cite web|url=https://properti.kompas.com/read/2019/12/14/130000421/kaleidoskop--5-tahun-infrastruktur-indonesia|title=Kaleidoskop: 5 Tahun Infrastruktur Indonesia|last=|first=|date=|website=Kompas.com|language=id|access-date=2020-03-17}}</ref>

Proyek Strategis Nasional sarana dan prasarana kereta api mencakup dua proyek utama, yakni kereta api antar kota sebanyak sembilan proyek dan kereta api dalam kota sebanyak tujuh proyek. Di sektor ini terdapat enam proyek sarana dan prasarana kereta api antar kota yang statusnya dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional, yakni jalur Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api, rel Kereta Api di Kalimantan Timur, Kereta Api Muara Enim-Pulau Baai, Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, Kereta Api Jambi-Pekanbaru, dan Kereta Api Jambi-Palembang. Adapun untuk proyek kereta api dalam kota, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar status Proyek Strategis Nasional, yakni Moda Transportasi Raya (MRT) Jakarta koridor East-West.<ref name=":28" />

 

 

==== Energi ====

RDMP Cilacap dengan perkiraan investasi US$ 5 miliar, rencananya akan dibangun melalui kerja sama PT Pertamina dengan porsi 55% dan Saudi Amraco 45% menemui ketidaksepakatan pada Desember 2019. Padahal, perjanjian kerja sama kedua pihak yang ditandatangani pada 2014 semula menargetkan RDMP bisa dimulai pada tahun 2021.<ref>{{Cite web|url=https://katadata.co.id/berita/2019/12/12/pertamina-aramco-tak-sepakat-pengembangan-kilang-cilacap-diundur-lagi|title=Pertamina-Aramco Tak Sepakat, Pengembangan Kilang Cilacap Diundur Lagi|last=|first=|date=2019-12-12|website=Katadata.co.id|language=id|access-date=2020-03-05}}</ref> Ketika itu (tahun 2014), Saudi Aramco sepakat untuk untuk menggarap Kilang Minyak Cilacap, Balongan, dan Dumai, namun hingga setahun tidak ada realisasinya hingga diperpanjang untuk kedua kalinya dengan masa perjanjian berakhir Desember 2018.<ref>{{Cite web|url=https://beritagar.id/artikel/berita/saudi-aramco-batal-garap-dua-kilang-pertamina|title=Saudi Aramco Batal Garap Dua Kilang Pertamina|last=|first=|date=|website=Beritagar.id|access-date=2020-03-19}}</ref> Selanjutnya, kesepakatan Saudi Aramco dan Pertamina juga terganjal persoalan valuasi aset eksisting hingga dua tahun lamanya yang membuat perjanjian kerja sama diperpanjang untuk kedua kalinya pada Juni 2019 dan September 2019. Hingga Februari 2020, kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco masih terganjal, karena Saudi Aramco masih belum merespons skema baru yang ditawarkan Pertamina, yakni membangun pengembangan kilang baru tanpa menyertakan valuasi kilang lama.<ref>{{Cite web|url=https://katadata.co.id/berita/2020/02/24/pertamina-tunggu-tawaran-aramco-untuk-kilang-cilacap-hingga-maret-2020|title=Pertamina Tunggu Tawaran Aramco untuk Kilang Cilacap hingga Maret 2020|last=|first=|date=2020-02-24|website=Katadata.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

 

 

Sementara itu, kemajuan pembangunan RDMP [[Kota Balikpapan|Balikpapan]] lebih baik dibandingkan kilang minyak lainnya. Pada November 2018, Pertamina menetapkan kontraktor pemenang tender konstruksi ''Engineering, Procurement and Construction'' (EPC), ''Inside Battery Limit'' (IBL) dan ''Outside Battery Limit'' (OSBL) pembangunan RDMP Balikpapan, yakni SK Engineering & Construction Co Ltd, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT PP Tbk, senilai Rp 57,8 miliar.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20181210111550-4-45632/kontrak-epc-diteken-kilang-balikpapan-baru-rampung-2023|title=Kontrak EPC Diteken, Kilang Balikpapan Baru Rampung 2023|last=Arvirianty|first=Anastasia|date=|website=CNBCIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref> Pertamina juga telah menandatangan kontrak EPC fasilitas Lawe-Lawe senilai US$ 262 juta dengan PT Hutama Karya dan China Petroleum Pipeline Co Ltd (CPP) pada September 2019.<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/44/1149409/pertamina-gandeng-hutama-karya-dan-cpp-garap-fasilitas-rdmp-balikpapan|title=Pertamina Gandeng Hutama Karya dan CPP Garap Fasilitas RDMP Balikpapan|last=|first=|date=|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-19}}</ref> Pada awal 2020, pembangunan konstruksi kilang ini sudah mencapai 11,62% dan ditargetkan bisa mencapai di atas 25% pada akhir tahun 2020 dengan mengandalkan dana internal Pertamina sebesar US$ 1 miliar. Sementara itu, meski konstruksinya sudah berjalan, investor RDMP Balikpapan ini baru akan ditandatangani pada April 2020 antara Pertamina dengan Mubadala dengan nilai investasi mencapai US$ 3,3 miliar.<ref>{{Cite web|url=https://ekbis.sindonews.com/read/1509205/34/kilang-minyak-rdmp-balikpapan-kecipratan-investasi-uea-1580138739|title=Kilang Minyak RDMP Balikpapan Kecipratan Investasi UEA|website=SINDOnews.com|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/percepat-pengembangan-kilang-balikpapan-pertamina-gandeng-mubadala|title=Percepat Pengembangan Kilang Balikpapan, Pertamina Gandeng Mubadala|last=|first=|date=2020-01-16|website=Katadata.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/44/1192379/kemajuan-konstruksi-rdmp-kilang-balikpapan-melebihi-target|title=Kemajuan Konstruksi RDMP Kilang Balikpapan Melebihi Target {{!}} Ekonomi|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-19}}</ref>

Di [[Kabupaten Tuban|Tuban]], rencana pembangunan kilang minyak GRR Tuban hasil kerja sama [[Pertamina|PT Pertamina]] dengan [[Rosneft|Rosneft Oil Company]] melalui PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia/PRPP (Pertamina 55% dan Rosneft 45%) dengan nilai investasi US$ 16 miliar atau Rp 225 triliun, sempat terkendala pembebasan lahan. Dari total kebutuhan lahan seluas 841 hektare lebih, sebanyak 340 ribu hektare berasal dari lahan milik [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]] dan 493 hektare sisanya milik warga setempat. Masyarakat yang diwakili 17 warga<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190516120630-4-72893/digugat-17-warga-nasib-proyek-kilang-tuban-rp-230-t-terancam|title=Digugat 17 Warga, Nasib Proyek Kilang Tuban Rp 230 T Terancam|last=Arvirianty|first=Gustidha Budiartie & Anastasia|date=|website=CNBCIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref> kemudian mengajukan gugatan melawan Pemerintah Provinsi [[Jawa Timur]] ke [[Pengadilan Tata Usaha Negara]] (PTUN) [[Kota Surabaya|Surabaya]] atas penetapan lokasi tersebut dan hasilnya PTUN memenangkan gugatan warga. Terkait hal ini, selain mengajukan kasasi, Pertamina juga menyiapkan lahan pengganti yakni dengan berencana melakukan reklamasi yang studi kajiannya ditandatangani pada Mei 2019.<ref>{{Cite web|url=https://katadata.co.id/berita/2019/05/14/izin-penentuan-lokasi-kilang-tuban-dinyatakan-batal-oleh-ptun|title=Proyek Kilang Tuban Pertamina Terganjal Pembatalan Izin Lahan di PTUN|last=|first=|date=2019-05-14|website=Katadata.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

 

 

Di [[Kota Bontang|Bontang]], rencana investasi pembangunan GRR Bontang dengan investor Overseas Oil and Gas/OOG (Oman) senilai Rp 197,58 triliun juga tidak menentu nasibnya, karena pemerintah dan Pertamina belum memutuskan apakah kerja sama tersebut berlanjut atau tidak, setelah batas waktu perjanjian kerja sama selesai pada Desember 2019. Sejak penandatanganan ''framework agreement'' OOG Oman dengan Pertamina pada Desember 2018<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20191231/44/1185912/perusahaan-oman-oog-tegaskan-komitmen-di-kilang-bontang|title=Perusahaan Oman OOG Tegaskan Komitmen di Kilang Bontang {{!}} Ekonomi|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-18}}</ref>, Pertamina secara tiba-tiba mengumumkan pencarian mitra baru<ref>{{Cite web|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/278303-di-balik-kandasnya-pembangunan-kilang-minyak|title=Di Balik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak|last=|first=|date=2019-12-17|website=Mediaindonesia.com|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> dan pemindahan lokasi dari Bontang ke Kuala Tanjung-Sumatra Utara atau Arun-Aceh. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah mempertimbangkan dua calon investor baru, yakni Mubadala dan Abu Dhabi National Oil Company.<ref>{{Cite web|url=https://katadata.co.id/berita/2020/03/02/pertamina-kaji-pemindahan-kilang-baru-dari-bontang-ke-sumatera|title=Pertamina Kaji Pemindahan Kilang Baru dari Bontang ke Sumatera - Katadata.co.id|last=|first=|date=2020-03-02|website=Katadata.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

==== PLBN & infrastruktur pendidikan ====

{{Main article|Universitas Islam Internasional Indonesia}}

 

Pemerintah telah menunjuk [[Komaruddin Hidayat]] sebagai rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Pada tahun 2020, penerimaan mahasiswa baru dibuka untuk program pasca-sarjana sebanyak 250 mahasiswa dan program doktor sebanyak 50 mahasiswa.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-4788851/kampus-uiii-mulai-beroperasi-september-2020|title=Kampus UIII Mulai Beroperasi September 2020|last=Haq|first=Muhammad Fida Ul|date=|website=Detiknews|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>

Proyek perumahan yang berstatus Proyek Strategis Nasional pada tahun 2016 adalah pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rinciannya pada tahap I adalah 2.332 unit rusunawa di [[Pasar Minggu, Jakarta Selatan|Pasar Minggu]], 2.396 unit rusunawa di [[Pasar Rumput (Transjakarta)|Pasar Rumput]], dan 500 unit rusunawa di [[Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur|Pondok Kelapa]]. Sementara itu, lokasi pembangunan tahap II sebanyak 98.020 unit dan 173.803 unit tahap III belum ditentukan.<ref name=":21">{{Cite web|url=http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2016/Perpres_3_2016_(3).pdf|title=Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016|last=|first=|date=|website=Jdih.dephub.go.id|access-date=1 Februari 2020}}</ref> Kementerian Pekerjaan Umum akan menyerahkan Rusunawa Pasar Rumput kepada DKI Jakarta pada akhir 2019 untuk selanjutnya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya, dengan tarif sewa berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 1,3 juta.<ref>{{Cite web|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/25/07543781/tarif-sewa-rusunawa-pasar-rumput-ditaksir-rp-800000-hingga-rp-13-juta|title=Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput Ditaksir Rp 800.000 hingga Rp 1,3 Juta|last=|first=|date=|website=Kompas.com|language=id|access-date=2020-03-15}}</ref>

 

 

==== Kelautan ====

[[Tanggul Laut Raksasa Jakarta|Tanggul laut raksasa Jakarta]] mengacu kepada National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tahap A di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|DKI Jakarta]] dan keseluruhan tanggul laut dengan investasi mencapai Rp 600 triliun. Tujuannya untuk mencegah pesisir DKI Jakarta tenggelam akibat permukaan daratannya diprediksi akan lebih rendah dari permukaan laut pada tahun 2030.<ref>{{Cite web|url=https://www.dw.com/id/presiden-jokowi-jakarta-tenggelam-tanpa-tanggul-raksasa/a-19222934|title=Presiden Jokowi: Jakarta Tenggelam Tanpa Tanggul Raksasa {{!}} DW {{!}} 28.04.2016|last=Welle|first=Deutsche|date=|website=DW.com|language=id-ID|access-date=2020-03-15}}</ref> Tanggul laut raksasa Jakarta dicanangkan pembangunannya pada Oktober 2014 dengan melibatkan pemerintah Indonesia-[[Belanda]] dan masuk menjadi Proyek Strategis Nasional tahun 2016 (tahap A) dan kemudian skala proyek ini diperluas hingga sampai [[Banten|Provinsi Banten]], dan [[Jawa Barat]] sejak tahun 2017.<ref name=":21" /><ref name=":22" />

 

 

Konstruksi pembangunan tanggul laut raksasa direncanakan mulai dilakukan tahun 2021.<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190730/45/1130198/tanggul-laut-raksasa-jakarta-dibangun-2021-biayanya-rp500-triliun|title=Tanggul Laut Raksasa Jakarta Dibangun 2021, Biayanya Rp500 Triliun {{!}} Ekonomi|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-15}}</ref> Studi kelayakan proyek ini dilakukan bekerjasama dengan [[Korea Selatan]], sedangkan pembiayaan proyek berasal dari [[Belanda]] yang telah sepakat memperpanjang nota kesepahaman kerja sama yang telah berakhir pada Juli 2020.<ref>{{Cite web|url=https://bisnis.tempo.co/read/1256839/ri-belanda-sepakat-perpanjang-proyek-tanggul-raksasa-jakarta|title=RI-Belanda Sepakat Perpanjang Proyek Tanggul Raksasa Jakarta|last=|first=|date=2019-10-07|website=Tempo|language=id|access-date=2020-03-15}}</ref>

Pada tahun 2016, terdapat 15 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya dan dikeluarkan dari daftar PSN.<ref>{{Cite web|url=https://kppip.go.id/berita/assesment-tahunan-terhadap-pembangunan-proyek-infrastruktur-prioritas/|title=Assesment Tahunan Terhadap Pembangunan Proyek Infrastruktur Prioritas|date=2020-02-28|website=KPPIP|language=id-ID|access-date=2020-02-29}}</ref> Sementara itu, pada tahun 2017, terdapat 14 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya, sehingga total sepanjang periode 2016-2017 terdapat 29 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya.

 

 

* Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, di Jawa Timur, sepanjang 18,2 kilometer, dengan nilai investasi Rp 11,11 triliun. Proyek ini dikeluarkan dari statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menginginkan proyek ini yang membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah tak kunjung direvisi untuk mengakomodir proyek ini.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah rampung, dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun.<ref name=":5">{{Cite web|url=https://www.jawapos.com/infrastruktur/28/12/2019/sepanjang-2019-30-proyek-strategis-nasional-selesai-dibangun/|title=Sepanjang 2019, 30 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun|last=|first=|date=2019-12-28|website=JawaPos.com|language=id|access-date=2020-01-31}}</ref> Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, sedangkan dari sisi nilai investasi kontribusinya mencapai 11,4% dari total investasi keseluruhan proyek sebesar Rp 4.092 triliun.<ref name=":6">{{Cite web|url=https://www.merdeka.com/uang/baru-41-persen-proyek-strategis-nasional-yang-rampung-hingga-akhir-2019.html|title=Baru 41 Persen Proyek Strategis Nasional yang Rampung Hingga Akhir 2019|last=|first=|date=|website=Merdeka.com|language=id|access-date=2020-01-31}}</ref>

 

 

=== Tahun 2016 ===

Pada tahun 2016, terdapat 20 Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, dengan nilai Rp 33,3 triliun. Proyek Strategis Nasional yang telah selesai terdiri atas tujuh bandara, satu jalan tol, enam bendungan, satu pelabuhan, satu jalur pipa gas dan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN).<ref name=":3">{{Cite web|url=https://kppip.go.id/sorotan-media/infografis/kemajuan-proyek-strategis-nasional-agustus-2019/|title=Kemajuan Proyek Strategis Nasional-Agustus 2019|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=31 Agustus 2020}}</ref>

 

 

=== Tahun 2017 ===

Kesepuluh Proyek Strategis Nasional tersebut adalah:<ref name=":8">{{Cite web|url=https://economy.okezone.com/read/2018/04/18/320/1888096/10-proyek-strategis-nasional-rp61-5-triliun-sudah-rampung-cek-daftarnya|title=10 Proyek Strategis Nasional Rp61,5 Triliun Sudah Rampung, Cek Daftarnya|last=|first=|date=2018-04-18|website=Okezone|language=id-ID|access-date=2020-02-29}}</ref>

 

* [[Bandar Udara Internasional Radin Inten II|Bandar Udara Internasional Raden Inten II]], [[Lampung]]

* Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau, Kalimantan Timur

Ke-32 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah:<ref name=":3" />

 

* [[Bendungan Raknamo]]

* [[Bendungan Tanju]]

* [[Bendungan Rotiklot]]

* [[Waduk Logung|Bendungan Logung]]

* Empat bandara, yakni [[Bandar Udara Sultan Babullah|Bandara Sultan Baabullah]]-[[Kota Ternate|Ternate]] dengan investasi senilai Rp 1,35 triliun, [[Bandar Udara Tjilik Riwut|Bandara Tjilik Riwut]]-[[Kota Palangka Raya|Palangkaraya]] (Rp 322,5 miliar), [[Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor|Bandara Syamsuddin Noor]] (Rp 2,31 triliun), dan [[Bandar Udara Internasional Kertajati|Bandara Kertajati]] (Rp 4,916 triliun);

* Empat bendungan, yakni [[Bendungan, Gondang, Tulungagung|Bendungan Gondang]] (Rp 680,5 miliar), Bendungan Muara Sei Gong (Rp 258,9 miliar), Bendungan Mila (Rp 107 miliar), dan Bendungan Sindang Heula (Rp 484,9 miliar);

* Enam kawasan ekonomi khusus, yakni Kawasan Industri Batulicin Rp 2,12 triliun, KEK Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan Rp 3,4 triliun, KEK Bitung Rp 2,3 triliun, KEK Morotai Rp 6,8 triliun, KEK Belitung (Tanjung Kelayang) Rp 1,3 triliun, dan KEK Sorong Rp 3,1 triliun;

* Dua kereta, yakni penyelenggaran perkeretaapian umum di DKI Jakarta senilai Rp 7,34 triliun dan Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarno senilai Rp 924,8 miliar;

 

=== Pembebasan lahan ===

 

 

Meski terhambat pembebasan lahan, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional mengklaim pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional hingga Desember 2019 telah mencapai sekitar 38 ribu hektare, terdiri atas 60 proyek jalan tol seluas 16.582 hektare, 16 jaringan rel kereta api seluas 728,6 hektare, 12 proyek irigasi seluas 768,02 hektare, 26 pembangunan bendungan seluas 7.949 hektare, dua kawasan ekonomi khusus (KEK) seluas 8.183 hektare, pembangunan pos lintas batas negara seluas 50,2 hektare, 13 proyek infrastruktur kelistrikan seluas 4.131 hektare, dan 1 kilang minyak seluas 43,01 hektare.<ref>{{Cite web|url=https://economy.okezone.com/read/2020/03/14/320/2183401/pengadaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional-38-000-ha-ini-daftarnya|title=Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 38.000 Ha, Ini Daftarnya|last=|first=|date=2020-03-14|website=Okezone.com/|language=id-ID|access-date=2020-03-17}}</ref>

Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) juga berperan dalam penyiapan proyek. Salah satunya dengan menyusun dan melakukan sosialisasi tentang standar pra studi kelayakan atau ''outlined business case'' (OBC). Pihak KPPIP juga telah membentuk Panel Konsultan di bidang penyiapan proyek, hukum, keuangan, manajemen proyek, dan pengadaan tanah/penilaian proyek. Kelima fungsi konsultan tersebut diisi oleh masing-masing tujuh konsorsium konsultan lokal dan internasional agar dapat membantu PJPK.<ref name=":20" />

 

 

=== Pendanaan ===