Pantai Boom Banyuwangi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
bentuk baku |
k clean up, replaced: atau pun → ataupun |
||
Baris 24:
Di kawasan Boom ini dimulai proyek pelabuhan khusus kapal pesiar ([[yacht]]) terbesar di Indonesia, yaitu Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi. Proyek pelabuhan wisata ini, dibangun oleh [[PT Pelabuhan Indonesia III]]. Proyek Wisata Boom Marina Banyuwangi nantinya akan memiliki dermaga dengan beragam fasilitas pendukung pariwisata yang cukup mewah, seperti zona marina, residensial, dan rekreasi.
Saat launching proyek pembangunan wisata bahari pada [[September]] [[2015]] lalu, Dirut PT Pelindo III, [[Djarwo Surjanto]] mengatakan, proyek pelabuhan wisata ini akan dibangun di lahan seluas 44,2 hektar di Pantai Boom. Pelabuhan Marina di Pantai Boom ini nanti, akan terintegrasi dengan [[Pelabuhan Benoa]] di Bali dan [[Labuan Bajo]] di [[Nusa Tenggara Timur]] dan ke depannya juga akan terhubung dengan lokasi lain yang memiliki potensi lebih besar
Namun, proyek ini menimbulkan kendala seperti pembebasan lahan dan penggusuran penduduk yang mendiami wilayah Pantai Boom Ditengah gencarnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT Pelindo Property Indonesia (PPI), PT Pelindo III Tanjung Wangi Banyuwangi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang dinyatakan berakhir secara sepihak, Senin (21/11/2016) lalu, ternyata tidak mampu mendengar jerit tangis puluhan warga RT01/RW01 Lingkungan Krajan Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi, yang telah puluhan tahun mendiami kawasan ini.<ref>[http://suaratimur.net/berita-stop-press/kami-tidak-mampu-menebus-sewa-lahan-di-lokasi-baru/ ‘’Kami Tidak Mampu Menebus Sewa Lahan di Lokasi Baru, Apalagi Lokasinya Juga Jauh. Pekerjaan Kami Hanya Sebagai Pencari Cacing Laut dan Kerang’’] diakses 4 Desember 2016 7.41</ref> Warga lalu berinisiatif mengirim surat ke [[Komnas HAM]] untuk mempertahankan hak mereka.<ref>[http://suaratimur.net/berita-stop-press/terancam-tergusur-warga-boom-berkirim-surat-ke-komnas-ham/ Terancam Tergusur, Warga Boom Berkirim Surat Ke Komnas HAM] diakses 4 Desember 2016 7.42</ref>
| |||