Ade Komarudin: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
AdrianusFarrell (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
HsfBot (bicara | kontrib)
k clean up, replaced: atau pun → ataupun
Baris 99:
'''Politik Hukum Integratif (Perlindungan UMKM);''' Perlu sebuah arsitektur politik hukum UMKM nasional (''umbrella legislation'') yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih agar UMKM mempunyai kesetaraan dengan pelaku usaha besar dan BUMN (''same level of playing field'').
 
'''Pembentukan Komisi (''Presidential Commission'') atau Dewan Nasional UMKM.;''' Untuk melindungi UMKM, selain diperlukan politik hukum integratif, juga diperlukan sebuah lembaga berupa Komisi Kepresidenan (''Presidential Commission'') atau punataupun Dewan Nasional UMKM.
 
Setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI, Ade Komarudin langsung mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Beberapa diantaranya adalah pemotongan masa rese DPR dari 1,5 bulan menjadi 17 hari. Pemotongan masa reses anggota DPR RI bertujuan untuk mempercepat pembahasan Undang-Undang sehingga DPR RI mampu merealisasikan target prolegnas yang sudah ditetapkan sebelumnya.