Sejarah ekonomi Tiongkok (1949–sekarang): Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika
HsfBot (bicara | kontrib)
k replaced: Meski pun → Meskipun
Baris 5:
Proses pembuatan kebijakan ekonomi di Cina sudah cukup berubah. Pada awalnya kebijakan ekonomi di Cina tertutup dan sangat disetir oleh negara yang mana dalam hal ini adalah Partai Komunis Cina. Pertimbangan yang digubris hanya berasal dari kalangan pemerintah dan tidak berdasarkan kebutuhan pasar[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn1|[1]]]. Perubahan orientasi Cina yang menjadi lebih terbuka pada pasar baru terjadi setelah terjadinya reformasi ekonomi di masa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dalam reformasinya melakukan restrukturisasi dalam system ekonomi negara Cina.
 
Cina dalam proses pembuatan kebijakan terkenal dengan proses birokrasi yang terfragmentasi dan harus membuat sebuah konsensus dasar. Konsensus dasar ini menurut Tony Saich dalam bukunya dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu tawar menawar dan negosiasi. Tawar menawar dan negosiasi menjadi faktor penting mengingat Cina adalah negara yang otoriter. Kebijakan yang dikeluarkan harus disukai dan disetujui oleh pemimpin negaranya. Meski punMeskipun memang proses tawar menawar dan negosiasi akan berlangsung cukup lama dan panjang. Hal ini karena banyak petinggi Partai Komunis Cina yang tidak bisa menyambut perbedaan pandangan di dalamnya[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn2|[2]]]. Padahal Cina berusaha untuk lebih terbuka dalam ekonominya maka negosiasi ini ditujukan agar para petinggi tersebut dapat setuju. Dengan adanya dua faktor tersebut juga memudahkan agar bisa terlibatnya pihak lain seperti akademis,praktisi ekonomi,''think-''tanks dan sebagainya dalam pembuatan kebijakan. Di samping itu dalam prosesnya kebijakan tersebut dibuat agar bisa fleksibel dalam implementasinya. Kebijakan tersebut harus bisa diterapkan dimana saja mengingat wilayah geografi negara Cina yang luas.
 
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina saat ini dapat dikatakan sukses dalam implementasinya. Melihat sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978, Cina banyak mengalami kemajuan dalam sektor ekonomi[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn3|[3]]]. Salah satu bentuk kebijakan ekonomi Cina adalah mereka memiliki ''five year plan''. Itu merupakan sebuah panduan dan tujuan ekonomi Cina yang akan diraih dalam jangka waktu lima tahun. Di dalam ''five year plan'' tersebut terdapat beberapa sektor yang dilakukan modernisasi seperti[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn4|[4]]]
Baris 16:
 
Banyak hal lain yang diimplementasikan Cina di dalam rancangan tersebut. Dapat dilihat kebijakan tersebut menyeluruh ke banyak sektor yang terkait. Bahkan Cina merespon era globalisasi dengan adanya kebijakan ''cyber economy''. Implementasi kebijakan ekonomi Cina yang juga dianggap berhasil adalah dengan bergabungnya Cina ke dalam WTO. Masuknya Cina ke WTO memiliki dampak yang besar bagi Cina. Seperti bisa bekerja sama dengan regional lain dan terjadinya pertumbuhan di sektor ekonomi baru yaitu di bidang teknologi dan industry servis.
<br />
 
== Gradualisme sebagai Strategi Transisional ==
Baris 29 ⟶ 28:
 
Terdapat sejumlah komponen penting dalam strategi reformasi China. Salah satunya ialah China berkomitmen untuk membuka pasar dan menunda proses privatisasi jauh di kemudian hari dalam proses reformasi. Sistem ini dilakukan China secara bertahap. Pada awalnya, sebagian besar perusahaan menghadapi kedua komponen yang direncanakan dari produksi mereka yang diarahkan oleh pemerintah, semua perusahaan bebas untuk membuat strategi demi mencapai target dan keuntungan di pasar. Dengan memiliki komponen yang direncanakan, pemerintah dapat secara implisit terus mensubsidi perusahaan dan membuat pihak mereka tidak khawatir bahwa reformasi akan merugikan mereka. Hal tersebut berdampak pada mengurangi oposisi mereka terhadap reformasi, win-win strategy.
<br />
 
== Kebijakan Agrikultur ==
Baris 40 ⟶ 38:
Salah satu kebijakan signifikan yang diterapkan dalam sektor pertanian adalah sistem tanggung jawab rumah tangga (''household responsibility system''). Sistem ini sendiri diperkenalkan pada tahun 1978 namun perubahan yang signifikan terjadi pada tanun 1980. Dalam sistem ini, keluarga petani tidak lagi bekerja sama dalam suatu komune, melainkan melakukan perjanjian dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Sehingga melalui sistem ini, masyarakat mendapatkan upah yang cukup. Sistem ini memperbolehkan petani untuk mengelola tanahnya sendiri. Sehingga pengambilan keputusan dipercayakan kepada masing-masing individu dan kebijakan-kebijakan kolektivisasi dari pemerintah dihapuskan di pedesaan.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn4|[4]]]
 
Kurangnya keamanan disekitar penguasaan lahan menyebabkan adanya peningkaan lebih lanjut dalam panjang kontrak. Sistem kontrak rumah tangga sendiri membuat rumah tangga petani di desa menjadi pusat dari produksi pertanian, yang bekerja dalam penguasaan lahan dalam periode waktu yang spesifik. Kontrak ini meliputi semua bahan mentah dan faktor produksi kecuali hak penggunaan lahan dan hak akses ke fasilitas irigasi. DI tahun 1993, terdapat perpanjangan masa kontrak menjadi 30 tahun yang dikonfirmasi dalam Hukum Pengelolaan Tanah (1998) dan Hukum Kontrak Tanah Desa. Dua hukum ini juga melindungi petani terhadap perampasan tanah secara illegal oleh pejabat setempat yang kemudian dijual untuk pengembangan komersial, selagi memberi kompensasi yang tidak cukup bagi petani. Petani diberi wewenang untuk mengalihkan penggunaan lahan dan memperoleh pendapatan dari penggunaannya. Sementara otoritas lokal dilarang merevisi kontrak atau menyita tanah selama periode kontrak.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn5|[5]]] Aturan ini menggambarkan sebuah langkah masif kedepan dalam pengakuan terhadap petani. Secara jelas, tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan distribusi dari komoditas dan menghargai usaha dari produsen itu sendiri. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong petani yang lebih kaya untuk menginvestasikan kembali modal dan tenaga kerja dalam tanahnya. Kebijakan sistem pembelian kontrak ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara negara dan petani dan hubungan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.<br />
 
== Kebijakan Industri ==
Baris 74 ⟶ 72:
 
           Pada 1 Juli 2001 ketika Jiang Zemin menyambut pengusaha swasta untuk bergabung dengan partai. Perubahan kebijakan juga telah diperkenalkan untuk mendorong sektor ini. Lebih banyak lisensi ekspor telah diberikan kepada perusahaan swasta, memungkinkan mereka untuk memperoleh valuta asing. Pada tahun 2002 Komisi Pembangunan dan Perencanaan Negara menghapus sejumlah pembatasan investasi oleh perusahaan swasta. Namun perusahaan sering melihat reformasi sebagai undangan untuk mengembangkan monopoli yang bergantung pada koneksi politik untuk memastikan akses istimewa ke pendanaan. Selain itu, banyak dari perusahaan besar yang benar-benar menguntungkan dipaksa untuk mengambil perusahaan kecil yang akan bangkrut tanpa perlindungan tersebut.
 
<br />
 
== Reformasi Sektor Finansial ==
Baris 121 ⟶ 117:
[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref3|[3]]] ''Ibid''. Hal 236
 
[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref4|[4]]] China Government. 2016. ''The 13<sup>th</sup>13th Five Year Plan for Economic and Social Development The People’s Republic of China''. Hal 7.