Pembatasan sosial berskala besar: Perbedaan antara revisi

'''Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)''' atau '''Pembatasan Sosial Berskala Besar''' ('''PSBB''') adalah. Kebijakan ini pertama kali disetujuiditerapkan pada 6 April 2020 bagidi provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] dan diterapkan keesokan harinya.<ref>{{cite news|last=Hakim|first=Rakhmat Nur|editor-last=Kuwado|editor-first=Fabian Januarius|url=https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/11582841/disetujui-menkes-psbb-dki-jakarta-mulai-berlaku-selasa-7-april-2020?page=all|title=Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020|website=Kompas|date=7 April 2020|accessdate=7 April 2020}}</ref> Peraturan gubernur berkaitan dengan ini masih disusun.<ref>{{cite news|last=Sari|first=Nursita|editor-last=Gatra|editor-first=Sandro|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/07/16021211/pemprov-dki-susun-pergub-penerapan-psbb|title=Pemprov DKI Susun Pergub Penerapan PSBB|website=Kompas|date=7 April 2020|accessdate=7 April 2020}}</ref>

|1|| Peliburan sekolah dan tempat kerja.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 31 huruf a}} Peliburan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 2}} Peliburan dikecualikan mengecualikanbagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 3}}

|2|| Pembatasan kegiatan keagamaan.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 41 dan 5huruf menyebutkanb}} pembatasanPembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 4 dan 5}}

|3|| Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 61 menyebutkanhuruf pembatasanc}} Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 76}} Pembatasan dikecualikan mengecualikanpada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 7}} Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat 8}}