Pax Nederlandica: Perbedaan antara revisi

'''Pax Netherlandica''' atau '''Pax Nederlandica'''<ref name="ref2" /> atau '''Pax Neerlandica'''<ref name="ref3ref2">{{Cite journal|last=Boomgaard|first=Peter|year=2003|title=Smallpox, vaccination, and the Pax Neerlandica, Indonesia, 1550-1930|url=https://www.researchgate.net/publication/41017213_Smallpox_vaccination_and_the_Pax_Neerlandica_Indonesia_1550-1930|journal=Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania|volume=|issue=4|pages=591|doi=10.1163/22134379-90003743}}</ref> adalah politik kolonial [[Belanda]]<ref name="ref2"/> yang berupaya menyatukan wilayah-wilayah jajahan Belanda di [[Nusantara]] melalui perjanjian dan pendekatan militer.<ref name="ref3ref1">{{Cite book|url=https:/><ref/books.google.co.id/books?id=YlBsbH0AX6gC&pg=PA117&dq=Pax+netherlandica&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjKy-Hz5MLpAhXz4nMBHawrCEsQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false|title=Sejarah: nameUntuk kelas 2 SMA|last="ref1"Mustopo|first=M. Habib|last2=Hermawan|last3=Waluyo|last4=Suprijono|last5=Sugiharti|date=November 2007|publisher=Yudhistira|isbn=979-676-707-4|location=|pages=117|url-status=live}}</ref><ref name="ref4">{{Cite web|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/173000169/politik-etis--pengertian-latar-belakang-tokoh-dan-tujuan?page=all|title=Politik Etis: Pengertian, Latar Belakang, Tokoh dan Tujuan|last=Putri|first=Arum Sustrini|date=6 Maret 2020|website=Kompas.com|access-date=23 Maret 2020}}</ref> Pax Netherlandica menunjukkan bahwa Belanda mengalami perubahan orientasi politik yang awalnya hanya melakukan [[monopoli]] perdagangan dan membatasi jalur perdagangan, kemudian menjadi negara berpaham [[kolonialisme]] dan [[imperialisme]] yang melakukan politik ekspansi.<ref name="ref3" />

Belanda menggagas Pax Netherlandica karena kekhawatirannya terhadap negara-negara barat lainnya akan datang ke wilayah Nusantara dan berniat menguasai wilayah Nusantara, dan juga [[Terusan Suez]] yang telah dibuka membuat jalur pelayaran antara [[Eropa]] dan [[Asia]] menjadi lebih singkat sehingga Belanda menginginkan untuk melaksanakan [[Politik Pasifikasi]] sesegera mungkin untuk menguasai daerah di Nusantara.<ref name="ref3" /><ref name="ref1" />

Politik Pasifikasi adalah kegiatan ekspansi militer Belanda untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Belanda, kegiatan Politik Pasifikasi mengakibatkan terjadinya peperangan di berbagai wilayah Nusantara, yaitu [[Perang Bali]], [[Perang Aceh]], [[Perang Banjar]], [[Perang Tapanuli]], dan [[Perang Padri]].<ref name="ref3" />{{fact}}

Belanda melakukan sejumlah perjanjian untuk dapat menguasai beberapa wilayah di Nusantara, yaitu [[Kongres Wina]] ([[1815]]) dan [[Konvensi London]] ([[1814]]) untuk mengembalikan beberapa wilayah dari negara-negara Eropa sebelum invasi [[Napoleon Bonaparte]], [[Traktat London]] ([[1824]]) bersangkutan dengan [[Sumatera]] dan [[Bengkulu]], [[Traktat Sumatera]] (1871) bersangkutan dengan [[Aceh]] dan [[Gayo Alas]], perjanjian antara [[Inggris]] dan Belanda yang berkaitan dengan [[Irian Barat]] ([[1828]]), dan perjanjian antara [[Portugal]] dengan Belanda yang berkaitan dengan perbatasan antara [[Timor Barat]] dan [[Timor Timur]] ([[1904]]).<ref name="ref3" />{{fact}}

Pax Netherlandica melalui proses Politik Pasifikasi selama abad ke-19 M berdampak pada hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara karena dikuasai oleh Belanda.<ref name="ref3" /> Belanda dengan sejumlah kerajaan di Nusantara terikat oleh Perjanjian Panjang (Lange Veklaring) yang telah ditandatangani oleh 15 kerajaan di Nusantara dan Perjanjian Pendek (Korte Veklaring) yang telah ditandatangani oleh sekitar 254 kerajaan di Nusantara.<ref name="ref3" /> Berdasarkan perjanjian tersebut, gubernur [[Hindia Belanda]] memiliki kekuasaan untuk mengarahkan serta mengawasi kegiatan sejumlah kerajaan di Nusantara yang terikat perjanjian tersebut, membuat wilayah kerajaan yang terikat perjanjian tersebut menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah Belanda serta terjadinya perubahan pada struktur kelembagaan kerajaan yang membuat pemerintahan Belanda memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam kerajaan.<ref name="ref3" />{{fact}}

Pax Netherlendica juga memberikan dampak yang bermanfaat pada infrastruktur transportasi, pemerintah Belanda membangun jalan dan jalur kereta api sehingga memudahkan mobilisasi serta pergerakan pasukan untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat pada abad ke-19 M.<ref name="ref3" /> Di daerah Aceh, Belanda membangun jalur kereta api dari [[Kotaraja]] ke [[Oeluelue]] pada [[1876]] untuk transportasi peralatan perang.<ref name="ref3" /> Di daerah [[Sumatera Barat]] dan [[Sumatera Utara]] pemerintah Belanda juga membangun sarana transportasi untuk menaklukkan perlawanan rakyat.<ref name="ref3" />{{fact}}

Pax Netherlandica juga memberikan dampak pada migrasi penduduk serta pencampuran budaya, karena tentara yang direkrut Belanda berasal dari berbagai daerah di Nusantara.<ref name="ref3" /> Para tentara tersebut kemudian bermukim di wilayah tempat tugasnya dan menikah dengan warga setempat sehingga terjadi [[amalgamasi]].<ref name="ref3" />{{fact}}