Silmy Karim: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden [[Republik Indonesia]] Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi anggotaAnggota Timnas PAB TNI. Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki TNI sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang [[Tentara Nasional Indonesia]], karena TNI tidak diperbolehkan untuk berbisnis. Ini merupakan tugas yang tidak mudah karena Tim bentukan Presiden RI ini harus mengambil alih bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI karena TNI yang profesional tidak diperbolehkan lagi untuk berbisnis.

Setelah sukses menjalankan tugas yang berat tersebutdi Timnas PAB TNI, Silmy Karim pada tahun 2009 diminta oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI [[Sjafrie Sjamsoeddin]] ketika itu untuk bertugasbergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).

Di [[Kementerian Pertahanan]] RI, tugas yang diamanatkan ke Silmy pertama kali adalah sebagai Penasihat Menteri Pertahanan. Jabatan ini dimulai semenjak ia ditempatkan sebagai anggotaAnggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI hingga tahun 2014. Kemudian di bidang industri pertahanan, sejak 2010, Silmy masuk sebagai stafAnggota ahliTim diAsistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ia pun ikut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Jabatan terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Atas jasanya dalam penugasan di Kementerian Pertahanan RI, Silmy Karim mendapatkan bintang jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014.

Selain di bidang Pertahanan, Silmy Karim yang sempat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan intelijen di Jerman. Karenanya ia juga bertugasbergabung di [[Badan Intelijen Negara]] (BIN) menjadi Anggota Dewan Analis Strategis (BIN) sejak 2013. Pengalamannya di bidang ekonomi, pertahanan, intelijen, serta keamanan nasional dan keamanan internasional membuat iamembuatnya dapat berkontribusi dengan baik padadalam penugasannya di BIN.

Penugasan di BUMN diawali saat ditugaskan menjadi komisaris di PT. PAL (Persero) pada tahun 2011-2014. Penugasan ini membawa misi Kementerian Pertahanan RI dalam memastikan program pembangunan kapal selam dan kapal perang di PT PAL (Persero) bisa terlaksana dengan baik beserta proses alih teknologi dan pembangunan fasilitas produksi dan perawatan kapal selam.

Selain di dalam pemerintahan, Silmy Karim juga pernah tercatat menduduki jabatan strategis di sejumlah perusahaan milik negara. Contohnya, sejak 2011-2014, ia menduduki jabatan Komisaris PT PAL (Persero), perusahaan BUMN yang membuat kapal perang dan kapal selam. Bahkan, Silmy sebelumnya juga pernah berkarier di perusahaan publik dengan menjadi Komisaris Independen PT Bentoel International Investama Tbk. (RMBA), dan PT Alfa Retailindo Tbk. (ARI). Karena reputasi profesionalisme yang dimilikinya membuat ia dipercaya oleh perusahaan global untuk duduk sebagai Komisaris Utama PT. MAN Diesel & Turbo Indonesia, serta sebagai Komisaris PT. GE Power Solutions Indonesia.