Kabupaten Sukoharjo: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Edit Infobox dan menambahkan referensi |
||
Baris 5:
| ibukota='''[[Sukoharjo, Sukoharjo|Kota Sukoharjo]]'''
| luas=466.66
| penduduk=
| penduduktahun=([[2019]])<ref name="SUKOHARJO">{{cite web|url= https://sukoharjokab.bps.go.id/publication/2020/04/27/b7f864cc1fedfb31ea329bce/kabupaten-sukoharjo-dalam-angka-2020.html |last=|first=|title=Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2020|website=www.sukoharjokab.bps.go.id|accessdate=8 Juni 2020}}</ref>
| kepadatan=
| suku bangsa=[[Suku Jawa|Jawa]], [[Suku Sunda|Sunda]], dll
| kecamatan=12▼
| agama=[[Islam]] 93,96%<br> [[Kristen]] 5,90%<br>- [[Protestan]] 4,02%<br>- [[Katolik]] 1,88%<br> [[Budha]] 0,07%<br> [[Hindu]] 0,07%<ref name="SUKOHARJO"/>
| kelurahan= 167
| kodearea=0271
Baris 30 ⟶ 32:
'''Sukoharjo''' ({{lang-jv|ꦱꦸꦏꦲꦂꦗ|Sukaharja}}) adalah [[kabupaten]] di [[Provinsi]] [[Jawa Tengah]]. Pusat pemerintahan berada di [[Sukoharjo, Sukoharjo|Sukoharjo]], sekitar 10 km sebelah selatan [[Kota Surakarta]]. Kabupaten ini berbatasan dengan [[Kota Surakarta]] di utara, [[Kabupaten Karanganyar]] di timur, [[Kabupaten Wonogiri]] dan [[Kabupaten Gunungkidul]] ([[Daerah Istimewa Yogyakarta]]) di selatan, serta [[Kabupaten Klaten]] dan [[Kabupaten Boyolali]] di barat.
Ibu kota kabupaten Sukoharjo, yakni kota Sukoharjo adalah kota yang sangat nyaman, kota yang asri dan menjadi dambaan seperti slogan dari Sukoharjo itu sendiri yaitu Sukoharjo Makmur.<ref>
Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai nama sebutan (julukan) yang cukup terkenal, antara lain: Kota Makmur, Kota Tekstil, Kota Gamelan, The House of Souvenir, Kota Gadis (perdagangan, pendidikan, industri, dan bisnis), Kabupaten Jamu, Kabupaten Pramuka, serta Kabupaten Batik.
== Sejarah ==
Pasca [[Perang Jawa]] (1825-1830), pemerintah [[Hindia Belanda]] makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan. Kondisi masyarakat Jawa yang semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja [[Kasunanan Surakarta|Surakarta]] dan [[Kesultanan Yogyakarta|Yogyakarta]] agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk lembaga ''Pradata Gedhe'', yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan [[Karesidenan Surakarta|Residen Surakarta]]. Dalam pelaksanaannya, ''Pradata Gedhe'' mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata ''Kabupaten''.{{fact}}
Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta, Keucheneus, membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten untuk wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874, Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut:
| |||