Wikipedia

Politik pecah belah: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
k ←Suntingan 140.213.5.60 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Philosophical Zombie Bot
Tag: Pengembalian
Hanamanteo (bicara | kontrib)
45.396 suntingan
k perbaiki
Baris 1:
'''Politik pecah belah''', '''politik adu domba''', atau '''''devidedivide et impera''''' adalah kombinasi strategi [[politik]], [[militer]], dan [[ekonomi]] yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah [[kelompok]] besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, [[politik]] pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.
 
Awalnya, ''devidepolitik etpecah impera''belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan [[alam]], terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga ''devidepolitik etpecah impera''belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi politik.<ref>{{cite web |url=http://www.berdikarionline.com/memahami-operasi-strategi-devide-et-impera/ |title=Memahami Operasi Strategi ''Devide et Impera'' |last=Saptamaji |first=Rolip |date=2013-11-22 |website=Berdikari Online |access-date=2017-10-16}}</ref>
 
== Teknik ==
Baris 11:
 
== Politik Pecah Belah di Indonesia ==
Politik pecah belah (devide et impera) termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial (Belanda) untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Politik Devide etpecah imperabelah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai<ref>{{Cite web|url=http://www.donisetyawan.com/politik-devide-et-impera-voc/|title=Politik devide et Impera VOC – Donisaurus|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref>. Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur<ref>{{Cite web|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/080000569/terbentuknya-republik-indonesia-serikat|title=Terbentuknya Republik Indonesia Serikat Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-02-18}}</ref>.
 
=== Sejarah Awal ===
Baris 23:
Setelah Indonesia Merdeka pada 1945, Belanda masih mempunyai urusan dengan Indonesia, yakni pengembalian semua wilayah yang dulu bekas jajahan Belanda menjadi bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Untuk menjadi negara berdaulat, beberapa tahapan melawan Belanda dilakukan untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang- Merauke.
 
'''=== Perjanjian Linggarjati 1946''' ===
 
Perjanjian yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, dihadiri oleh pihak dari Indonesia yang diwakili Sutan Syahrir dan dari pihak Belanda diwakili Wim Schermerhorn, dimana menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto<ref>{{Cite web|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/090000769/perjanjian-linggarjati--latar-belakang-isi-dan-dampaknya|title=Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-02-18}}</ref>. Pada perjanjian tersebut hanya akan mengakui Jawa, Sumatera dan Madura sebagai bagian dari negara Indonesia.
 
'''=== Agresi Militer Belanda I 1947''' ===
 
Pada 21 Juli 1947, Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947<ref>{{Cite web|url=https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/21/agresi-militer-belanda-i|title=Agresi Militer Belanda I|website=Tribunnews.com|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref>. Belanda menamakan operasi militer ini sebagai Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.
 
'''=== Perjanjian Renville 1948''' ===
 
Akibat agresi militer 1 yang dilakukan Belanda, Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Keduanya lalu menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta<ref>{{Cite web|url=https://video.tribunnews.com/view/89920/perjanjian-renville-perjanjian-yang-disahkan-pada-17-januari-1948-di-atas-kapal-amerika-serikat-ya|title=Perjanjian Renville, Perjanjian yang Disahkan pada 17 Januari 1948 di Atas Kapal Amerika Serikat ya|website=Tribun Video|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref>. Hasil dari perjanjian ini, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda hanya mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan.
 
'''=== Agresi Militer Belanda II 1948''' ===
 
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya<ref>{{Cite web|url=https://video.tribunnews.com/view/90162/agresi-militer-belanda-ii-penyerbuan-pasukan-belanda-terhadap-wilayah-republik-indonesia|title=Agresi Militer Belanda II, Penyerbuan Pasukan Belanda Terhadap Wilayah Republik Indonesia|website=Tribun Video|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref> kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.
 
'''=== Konferensi Meja Bundar 1949''' ===
 
Akibatnya, Amerika Serikat kembali  menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 2 November 1949<ref name=":1">{{Cite web|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/100000169/konferensi-meja-bundar--latar-belakang-tujuan-hasil-dan-dampaknya|title=Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-02-18}}</ref>, terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia, termasuk Papua didalamnya. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Khusus untuk Papua Barat menjadi satu-satunya bagian dari Hindia Belanda yang tidak dipindahkan ke Indonesia dan status Papua Barat akan dibahas setahun kemudian, yakni 1950.
 
Baris 49 ⟶ 44:
 
== Referensi ==
{{Reflistreflist|1}}
 
[[Kategori:Istilah politik]]
[[Kategori:Strategi]]
 
 
{{politik-stub}}
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Politik_pecah_belah"