Krisis konstitusional Malaysia 1988: Perbedaan antara revisi

 

== Pemilihan UMNO 1987 ==

Pada bulan April 1987, [[United Malays National Organisation]] (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah [[Barisan Nasional]], menyelenggarakan pemilihan internal partai. [[Tengku Razaleigh Hamzah]] mencalonkan diri menjadi Presiden UMNO, menantang petahana dan Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]]. Pendukung Tengku Razaleigh disebut "Tim B", sedangkan pendukung Mahathir disebut "Tim A".

<ref name="malaysia-today">{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/the-day-of-the-dictator-oct-27-1987/|title=The day of the dictator – Oct 27, 1987 &#124; Malaysia Today|publisher=malaysia-today.net|accessdate=30 Juni 2020}}</ref> Razaleigh dan Mahathir berkampanye sengit untuk memenangkan suara dari sekitar 1,500 perwakilan cabang UMNO. Pada saat penghitungan suara, Tim B meyakini bahwa mereka telah mengalahkan Mahathir dan Tim A. Namun, ketika hasil resmi diumumkan, Mahathir memenangkan 761 suara melawan Razaleigh yang hanya mendapat 718 suara. Calon Wakil Presiden dari Tim B, [[Musa Hitam]], juga dikalahkan oleh tokoh Tim A [[Ghafar Baba]]. Tim A juga merebut mayoritas (16 dari 25) kursi di Majelis Tertinggi UMNO.{{sfn|Means|p=204}}.

Pemerintahan Mahathir tidak saja menghadapi Tim B UMNO dalam pertarungannya melawan lembaga peradilan, namun juga dalam beberapa kasus lain. Kasus [[John Berthelsen]] dan [[Raphael Pura]], dua orang wartawan asing yang melaporkan transaksi keuangan gelap yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi pemerintah dan diterbitkan oleh ''[[Asian Wall Street Journal]]'', berakhir dengan pengusiran keduanya dari Malaysia dan pelarangan terbit untuk ''Wall Street Journal'' oleh pemerintah. Mahkamah Agung membatalkan pengusiran kedua wartawan tersebut dan mencabut larangan terbit ''Wall Street Journal''.{{sfn|Means|p=140, 236}}

 

 

Kedua kasus ini, ditambah dengan putusan mahkamah dalam kasus UMNO, membuat Mahathir mengusulkan beberapa amandemen pada [[Konstitusi Malaysia]] ke hadapan Parlemen. Amandemen-amandemen ini mengurangi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dan membatasinya pada kewenangan-kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh Parlemen saja.{{sfn|Means|p=237}} Usulan amandemen ini memaksa Tun [[Salleh Abas]], Presiden Mahkamah Agung, untuk mengumpulkan seluruh hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Para hakim sepakat untuk tidak berkomentar pada publik tentang usul amandemen Mahathir. Mereka memilih untuk menulis surat rahasia pada [[Yang di-Pertuan Agong]] [[Iskandar dari Johor|Sultan Iskandar bin Ismail]] dan [[Majelis Raja-Raja]], yang ditulis oleh Salleh. Surat tersebut berisi kekecewaan para hakim atas tuduhan Mahathir terhadap lembaga peradilan, namun tidak meminta para Raja untuk mengambil tindakan tertentu.{{sfn|Means|p=238}}

 

=== Bibliografi ===

 

[[Kategori:Sejarah Malaysia]]