Pemerintah Tiongkok: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Text added |
k clean up |
||
Baris 42:
'''Pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok''' ({{Lang-zh|c=|s=中华人民共和国政府|t=|p=Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngfǔ}}) adalah otoritas negara tertinggi di [[Tiongkok]] di bawah kepemimpinan politik eksklusif [[Partai Komunis Tiongkok]].<ref name="Wang2015ch1">{{cite book |last1=Wang |first1=Peijie |title=China's governance: Across vertical and horizontal connexions |date=2015 |publisher=Springer |location=Plymouth |isbn=9783319459127 |chapter=State structure and organs of state power|doi=10.1007/978-3-319-45913-4_1}}</ref> Pemerintah Tiongkok terdiri dari lembaga [[Legislatif]], [[Eksekutif (pemerintah)|Eksekutif]] dan [[Yudikatif]].
Lembaga utama kekuasaan negara adalah [[Kongres Rakyat Nasional]] (KRN), [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]] dan [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Dewan Negara]]. Anggota dari [[Dewan Negara]] termasuk [[Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Perdana Menteri]] dan sejumlah variabel [[Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Wakil Perdana Menteri]], lima [[Anggota Dewan Negara]] (protokol yang setara dengan wakil perdana menteri tetapi dengan portofolio yang lebih sempit), [[Sekretaris Jenderal Dewan Negara]] dan [[Kementerian Republik Rakyat Tiongkok|Kabinet Menteri]] yang saat ini terdiri dari 26 Kementerian. [[Komisi Militer Pusat (Tiongkok)|Komisi Militer Pusat]] (KMP) dipimpin oleh [[
[[Kongres Rakyat Nasional|KRN]] merupakan kekuatan tertinggi negara yang mengontrol [[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. KRN mengadakan pertemuan selama sekitar dua minggu dalam setahun untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan baru, undang-undang, anggaran dan perubahan personel utama. [[Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional]] (KTKRN) yang merupakan lembaga legislatif permanen yang bertugas mengadopsi sebagian besar perundang-undangan nasional, menafsirkan konstitusi dan undang-undang serta melakukan [[tinjauan konstitusional]]. [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]] bertindak sebagai [[kepala negara]] seremonial yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh [[Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional|KTKRN]], tetapi Presiden menggunakan kekuatan independennya untuk mencalonkan [[Perdana Menteri Tiongkok|Perdana Menteri Dewan Negara]] dan [[Wakil Presiden Tiongkok|Wakil Presiden]] yang tidak memiliki kekuasaan sendiri tetapi hanya membantu Presiden.
Baris 52:
Kekuatan hukum [[Partai Komunis Tiongkok]] dijamin dalam [[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] dan posisinya sebagai otoritas politik tertinggi di [[Republik Rakyat Tiongkok]] diwujudkan melalui kendalinya yang komprehensif terhadap negara, militer dan media.<ref>Ralph H. Folsom, John H. Minan, Lee Ann Otto, ''Law and Politics in the People's Republic of China'', [[West (publisher)|West Publishing]] (St. Paul, 1992), pp. 76–77.</ref> Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok terkemuka mengatakan:<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/7932091.stm "China 'will not have democracy'] China will never adopt Western-style democracy with a multi-party system, its top legislator has said." BBC 9 March 2009, accessed October 9, 2010.</ref><blockquote>Kami tidak akan pernah hanya menyalin sistem pemerintahan negara-negara Barat atau memperkenalkan [[sistem multipartai]] yang memegang jabatan secara bergiliran, meskipun lembaga negara Tiongkok memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi semua lembaga negara Tiongkok mematuhi garis, prinsip dan kebijakan Partai Komunis Tiongkok.</blockquote>
Selama 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dari negara, dengan memutuskan kebijakan umum yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian melaksanakannya. Akan tetapi upaya itu akhirnya ditinggalkan pada 1990-an dengan kesimpulan bahwa kepemimpinan politik di dalam negara juga merupakan pemimpin partai. Struktur ganda ini menciptakan satu [[pemerintahan terpusat]]. Pada saat yang sama, telah ada langkah-langkah untuk memisahkan partai dari kantor-kantor negara di daerah-daerah selain di pemerintah pusat, karena tidak pernah terdengar bahwa ada seorang eksekutif subnasional (misalnya gubernur) yang juga menjadi [[sekretaris partai]]. Hal ini sering menyebabkan konflik antara kepala eksekutif daerah dengan sekretaris partai dan hal itu secara luas dipandang sebagai niat untuk mencegah salah satu dari mereka menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus seperti: [[Daerah administratif khusus Tiongkok|Daerah Administratif Khusus]] [[Hong Kong]] dan [[Makau]] yang menurut konstitusi dan hukum dasar masing-masing, sebagian besar hukum nasional Tiongkok tidak berlaku dan [[daerah otonom di Tiongkok|daerah otonom]] yang mencontoh [[Uni Soviet|praktik Soviet]] yaitu kepala eksekutif biasanya adalah anggota dari [[Daftar kelompok etnis di Tiongkok|kelompok etnis]] sedangkan sekretaris jenderal partai adalah orang non-lokal.
== Konstitusi ==
Baris 64:
[[Kategori:Tiongkok]]
{{Tiongkok-stub}}
| |||