Revisi per 16 Juli 2020 16.02 sunting Hariadhi (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengurus 17.740 suntingan k ←Suntingan Hariadhi (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 140.213.15.168 Tag: Pengembalian ← Revisi sebelumnya		Revisi per 16 Juli 2020 16.03 sunting balikkan Hariadhi (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengurus 17.740 suntingan →Pernyataan di media Revisi selanjutnya →
Baris 11: Selama Dian Ediana Rae menjabat Wakil Ketua PPATK, ia bersama pimpinan PPATK lainnya membangun program Platform Informasi bersama jaringan intelijen di Indonesia (''terrorist financing information exchange platform''). Program tersebut awalnya digagas oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Plus 2, dan kemudian diterapkan di Indonesia. Selain platform antar negara ini, PPATK juga menyiapkan platform pertukaran informasi untuk lembaga-lembaga intelijen dalam negeri. Artinya ada dua proyek besar yang sedang dikerjakan dalam upaya memberantas TPPU. Platform dalam negeri ini dibangun bekerjasama dengan kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Imigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Bea Cukai.<ref>[https://www.jawapos.com/nasional/18/09/2019/ppatk-dan-jaringan-intelijen-keuangan-buat-platform-informasi/ ''PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi''.] dari situs berita jawapos</ref> == Pernyataan di media == Pada tanggal 27 Februari 2019, saat ~~menjadi~~masih jadi Wakil Ketua PPATK, ~~Dian~~ia ~~Ediana~~membuat ~~Rae~~pernyataan ~~menyatakan~~kontroversial bahwa pengawasan terhadap rekening warga negara Indonesia diperketat. Ini termasuk 1,3 juta rekening milik pejabat negara, politikus, pengusaha hingga firma hukum, karena dicurigai terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia menyatakan bahwa bila terbukti, PPATK tidak akan segan menyerahkan bukti pencucian uang tersebut ke penegak hukum, sehingga mempersempit gerak pelaku pencucian uang. Dian Ediana Rae juga menyatakan bahwa PPATK telah menjalin kerjasama erat dengan sejumlah lembaga penegak hukum.<ref>[https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/02/27/pnk2sa428-ppatk-awasi-13-juta-rekening-milik-pejabat-negara ''PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening Milik Pejabat Negara.''] dari situs berita Republika</ref> Masih dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua PPATK, ia juga menyatakan bahwa Banten termasuk dalam zona merah dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), saat berdikusi dengan wartawan di Banten, 22 November 2018. Hal itu yang menandakan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan pencucian uang cukup tinggi seperti korupsi, narkoba, kasus pajak, dan lainnya. Dian memperhatikan bahwa pencucian uang di Banten tiap tahun menunjukkan tren terus meningkat.<ref name=gatra>[https://www.gatra.com/detail/news/368125-PPATK-Banten-Masuk-Zona-Merah-Transaksi-Keuangan-Mencurigakan ''PPATK: Banten Masuk Zona Merah Transaksi Keuangan Mencurigakan''.] dari situs gatra</ref> Baris 19: Tanggal 12 Agustus 2019, ia juga menyatakan bahwa berdasarkan perkembangan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga April 2019 terdapat 6.090 laporan transaksi mencurigakan, dimana terlapor berasal dari perorangan dan korporasi yang mengindikasikan adanya tindakan penipuan, korupsi dan perjudian. Dian menyatakan bahwa ada peningkatan laporan yang didorong perbaikan sistem pelaporan serta peningkatan kesadaran pelapor, sehingga perlu pemeriksaan untuk memastikan bahwa ada tindak pidana dalam laporan tersebut.<ref>[https://www.cnbcindonesia.com/news/20190812181457-8-91464/ppatk-terima-6090-laporan-transaksi-mencurigakan ''PPATK Terima 6.090 Laporan Transaksi Mencurigakan''.] dari situs berita CNBCIndonesia</ref> Saat masih menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan (~~KPw~~KPW) BI Jabar–Banten Wilayah VI, ia menyatakan bahwa Wilayah Jawa Barat–Banten yang berpenduduk berkisar 47 juta jiwa berperan penting dalam memengaruhi perekonomian nasional. Memang inflasi yang terjadi di daerah tersebut hanya 1 persen, namun inflasi nasional 70 persennya disebabkan gejolak di daerah. Adanya kenaikan beberapa komoditas tertentu, seperti minyak, cabai, dan kedelai, membuat rupiah menjadi berfluktuasi. Untuk mengendalikan rupiah supaya nilainya tetap berharga, BI mendirikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah daerah dan BI.<ref>[http://mediaintegritas.com/content/dr-dian-ediana-rae ''Dr Dian Ediana Rae: Kiprah Mantan KPW BI London di Tanah Kelahiran''.] dari situs mediaintegritas</ref> == Pendidikan ==

Dian Ediana Rae: Perbedaan antara revisi