Ilmu ekonomi politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k jaman --> zaman |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 47:
Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat.<ref name="Erik"/>
== Hubungan Ekonomi dengan Politik yang bertolak belakang==
Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. istilah ekonomi politik pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa Politik Ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi.
Menurut Caporaso Dan Levine (1993) Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan. • Rachbini (2001) Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (cross fertilization), yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik.
Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik dimana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Hubungan ekonomi dengan politik adalah jika pembangunan politik semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jika pembangunan politiknya menurun maka pembangunan ekonominya meningkat
Tujuan Politik Ekonomi Pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu : mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas dan hal lainnya. Alat-alat Politik Ekonomi Tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan “alat-alat “ daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Disamping itu pemerintah dalm keadaan tertentu, dapat juga mempengaruhi proses ekonomi, disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri.
Ekonomi Politik Pemerataan Pendapatan Dalam konsep ini tujuan pembangunan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan pada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan, yaitu mencakup masalah kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development.
Ekonomi Politik Ketergantungan Teori ketergantungan yaitu yaitu teori yang dalam menjelaskan perilaku manusia dan gejala atau proses sosial yang terjadi terutama lebih menekankan pada faktor-faktor lingkungan sebagai penyebabnya. Pengaruh aspek politik yang menyebabkan ketergantungan dikemukakan oleh Andree Gunder Frank yaitu Ketergantungan Negara-negara satelit (Negara periferal) terhadap Negara metropolitan (Negara pusat) diyakini terjadi sebagai akibat globalisasi sistem kapitalisme.
Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Salah satu hal penting kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) penduduk. Alokasi bagi kebutuhan pokok tentu saja tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Kebutuhan pokok yang paling dianggap inti adalah pangan. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perberasan. Dengan demikian, kebijakan beras menjadikan beras sebagai komoditas politik.
Ekonomi Politik Otonomi Daerah Tahun 1999 bisa dicatat sebagai terjadinya perubahan besar dalam memandang daerah. Terjadi beberapa perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam merencanakan dan mengelola dana pembangunan bagi daerah masing-masing dengan diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Krisis Ekonomi-Moneter 1997/1998 Penyebab terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia salah satunya dari segi eksternal adalah ulah spekulan George Soros yang memicu krisis yang melanda Asia, mulai dari Thailand sampai Korea Selatan dan Jepang. Dan juga lemahnya fundamental ekonomi makro di Indonesia, kelemahan tersebut jika dibiarkan berlarut akan menjadi sumber kerawanan ketahanan ekonomi nasional, karena krisis moneter 1997/1998 tidak semata-mata krisis moneter dalam arti sempit, kemorosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, tetapi sudah mengarah pada distorsi pasar,kenaikan harga, sembako menghilang, pengangguran meningkat dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Sepuluh Tahun Krisis Moneter, Krisis Ekonomi yang Berkelanjutan ( 11 juli 1997-11 juli 2007) Krisis moneter yang terjadi tanggal 11 juli 1997 dimulai ketika bank umum mengalami rush atau penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran, Bang Indonesia sebagai Bank Sentral, dengan BLBI-nya, tidak lagi mampu menghadapi rush rupiah yang kemudian diikuti dengan managed floating rate. Kondisi ini mengakibatkan bank terpaksa membuka band dan akhirnya depresiasi rupiah terhadap US$ meluncur tidak terkendali sampai mendekati Rp 15.000/1 US$, Juli 1998 Laporan Bank Dunia khusus Indonesia,April 1997 sebenarnya sudah memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu memacu tabungan dalam negeri agar mampu membiayai investasi dalam negeri dan tidak terlalu tergantung pada kredit luar negeri.Indonesia juga harus memperkuat fundamental ekonomi makr, kualitas SDM dan pemebnahan aparat birokrasi yang bersih, clean government.
Indikator makro ekonomi 2006, dalam angka menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 5,6 % terjadi peningkatan pengangguran 40,5 (2005) menjadi 43 juta. Pada tahun 2006 peningkatan kemiskinan semakin meningkat. Adapun kondisi neraca pembayaran Indonesia belum favorable karena kendala keunggulan daya saing komoditas ekspor yang terus dari peringkat 46/49 negara (2001) menjadi 47/49 negara (2002), 57/59 negara (2003), 58/60 negara (2004), 59/60 negara (2005) akhirnya peringkat 60 dari 61 negara pengekspor 2006. Tingkat utilisasi kapasitas industry pasca krisis moneter belum pulih, masih dibawah 70% pada tahun 2006, demikian pula pertumbuhan sektor industry rata-rata masih dibawah rata- rata pra-krisis moneter dengan rata-rata pertumbuhan industry 1990-1997 > 10% menjadi menurun rata-rata 5% (1999-2006) dengan catatan di tahun 1998, pertumbuhannya - 13,1 %.
== Referensi ==
| |||