Skandal Bank Bali: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 114:
 
Polisi menginterogasi Rudy pada September 1999 dan memenjarakannya selama 38 hari. Pada 11 November 1999, Rudy dan tiga direktur Bank Bali diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<ref name="jawawa.id"/> Mereka dituduh melanggar undang-undang perbankan karena menyembunyikan pembayaran dari bank sentral dan menghadapi hukuman 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Keempatnya dibebaskan pada Desember 1999, di bawah administrasi pengganti Habibie, Abdurrahman Wahid, ketika pengadilan menolak tuduhan terhadap mereka.
 
=== Pande Lubis ===
Didakwa dengan tuduhan korupsi, Pande Lubis dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Ketua ketua majelis hakim Putra Jadnya memutuskan bahwa keputusan Pande untuk mentransfer dana BPPN ke Bank Bali dibuat atas nama BPPN, sehingga Pande tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut. karena dia belum membuat keputusan dalam kapasitas pribadi. Jaksa penuntut umum Tarwo Hadi Sadjuri mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan alasan Pande menyalahgunakan kewenangannya dengan secara ilegal menyetujui suntikan Rp904,6 miliar ke Bank Bali. Dia mengatakan klaim Bank Bali terhadap BDNI telah diproses melalui delapan transaksi swap dan dua transaksi lainnya, yang semuanya ditolak oleh Bank Indonesia sampai Pande turun tangan. Jaksa juga mengatakan Lubis menerapkan bunga tambahan untuk pinjaman dan tahu bahwa setidaknya 50% dari total dana akan ditransfer ke EGP.<ref>{{cite news |last1=Taufik |first1=Ahmad |title=Odd Man Out |url=https://magz.tempo.co/read/10093/odd-man-out |accessdate=6 July 2020 |publisher=Tempo |date=16 March 2004}}</ref>Mahkamah Agung pada 10 Maret 2004 menghukum Pande empat tahun penjara. <ref>{{cite news |title=Days of Indonesian tycoon fugitive numbered |url=https://www.thenational.com.pg/days-of-indonesian-tycoon-fugitive-numbered/ |accessdate=6 July 2020 |publisher=The National |date=23 January 2013}}</ref> Ia dinyatakan bersalah karena menipu negara dan melakukan korupsi. Pande menanggapi dengan mengeluh bahwa dia hanya mengikuti perintah. Dia mengatakan transaksi telah disetujui oleh lima pejabat BPPN dan menteri keuangan saat itu. Pengacara Lubis, Asfiduddin, berpendapat transaksi itu sah karena didasarkan pada keputusan presiden dan surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.
 
=== Syahril Sabirin ===
Syahril Sabirin mengancam akan menuntut PricewaterhouseCoopers atas laporan auditnya atas skandal itu, yang menurutnya tidak adil dan spekulatif.<ref name="As Bank Scandal Worsens, Indonesia"/> Pada 13 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada Sabirin karena melanggar prinsip-prinsip perbankan yang berhati-hati dengan persetujuannya atas suntikan dana ke Bank Bali.<ref>{{cite news |last1=Wicaksono |title=Sabirin's Lucky Star |url=https://magz.tempo.co/read/4433/sabirins-lucky-star |accessdate=6 July 2020 |publisher=Tempo |date=10 September 2002}}</ref>Ia tetap bebas dan menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Bank Indonesia yang menunggu banding.<ref name="Shimizu2007">{{cite book|author=Yoshinori Shimizu|title=Economic Dynamism of Asia in the New Millenium: From the Asian Crisis to a New Stage of Growth|url=https://books.google.com/books?id=OBNhDQAAQBAJ&pg=PA74|year=2007|publisher=World Scientific|isbn=978-981-270-756-7|pages=74–}}</ref>Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan hukuman tersebut pada 29 Agustus 2002.<ref name="Eur2002">{{cite book|author=Eur|title=The Far East and Australasia 2003|url=https://books.google.com/books?id=LclscNCTz9oC&pg=PA531|year=2002|publisher=Psychology Press|isbn=978-1-85743-133-9|pages=531–}}</ref> Mahkamah Agung pada tahun 2004 menguatkan pembebasannya. Pada 11 Juni 2009, Mahkamah Agung memeriksa kembali kasus ini dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.<ref>{{cite news |title=AGO names businessman Tjandra graft fugitive |url=http://ibc-club.sg/mediaFiles/TradeNews29062009.htm |accessdate=6 July 2020 |publisher=The Coordinating Ministry for Economic Affairs |date=29 June 2009}}</ref>
 
== Referensi==