Reaksi Indonesia terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Hidayatsrf (bicara | kontrib) k proporsal > usulan |
|||
Baris 11:
Pada 27 Maret 2008, Menteri Luar Negeri Indonesia [[Hassan Wirajuda]] menyatakan bahwa Indonesia tidak memandang Kosovo sebagai sebuah masalah keagamaan, melainkan masalah etnis dan poltiik serta pertanyaan prinsip merespek kedaulatan dan integritas teritorial dari sebuah anggota PBB. Ia berkata bahwa "Indonesia mendukung solusi masalah Kosovo dengan cara damai, melalui dialog dan negosiasi", dan menambahkan bahwa "Indonesia mendukung gagasan Serbia yang Majelis Umum PBB sebut opisi dari Dewan Keadilan Internasional atas legalitas deklarasi kemerdekaan oleh Kosovo".<ref>[http://www.ekonomskitim.sr.gov.yu/et.php?str=novost_detalji&jez=eng&nov=1967 Indonesia supports Kosovo problem solution through negotiations]</ref> Pada 19 Juni 2008, pada pertemuan OKI, Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang pengakuan Kosovo sebagai negara independen.<ref name="OICKampala">[http://en.apa.az/news.php?id=50855 OIC foreign ministers split over Kosovo] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20120209052053/http://en.apa.az/news.php?id=50855 |date=February 9, 2012 }}, APA, 2008-06-19</ref>
Pada 26 Agustus 2008, Duta Besar Indonesia di Belgrade, Muhammad Dalimunthe, berkata bahwa "Indonesia berdiri di balik pernyataan bahwa setiap pergerakan pada peristiwa internasional harus berdasarkan pada hukum internasional, dan bukannya kasus dengan
== Referensi ==
| |||