Revisi per 21 Juli 2020 13.48 sunting Chikodolog (bicara \| kontrib) 17 suntingan →‎Perguruan tinggi agama negeri di Indonesia Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 27 Agustus 2020 00.30 sunting balikkan Farizhar (bicara \| kontrib) 284 suntingan →‎Perguruan tinggi di Indonesia: Konsistensi penulisan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 37: Selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, ''Tentang Badan Hukum Pendidikan''.</ref>, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki [[Badan Hukum Pendidikan]] yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Pada [[31 Maret]] [[2010]], UUUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh [[Mahkamah Konstitusi Indonesia\|Mahkamah Konstitusi]] dan seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi BHP, dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Undang-Undang NoNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi hukum baru yang mengatur pendidikan tinggi di [[Indonesia]]. Eks PTN yang termasuk BHP dan BHMN diubah menjadi [[Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum]] (PTN-BH) == Perguruan tinggi negeri di Indonesia ==

Perguruan tinggi: Perbedaan antara revisi