Chuo Sangi-In: Perbedaan antara revisi

sidangSidang pada 18- sampai dengan 21 Juni 1945, pembahasan yang akan dibicarakan adalah menjawab pertanyaan ''Saiko Shikikan''; “bagaimana''bagaimana cara dan jalan melaksanakan usaha untuk membangkitkan segenap penduduk agar mengerahkan tenaganyatenaga dan menjalankan [[latihan]] untuk memperkuat pembelaan dan penyempurnaan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia secepatnya”secepatnya''.  Dalam sidang ini, SukarnoSoekarno membentuk dua ''Bunkakai''. ''Bunkakai'' I membahas tentang bagaimana cara untuk menjalankan usaha dalam membangkitkan semangat penduduk agar mengerahkan seluruh tenaganya untuk kemerdekaan Indonesia. ''Bunkakai'' II, membahas cara menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan penyempurnaan usaha dalam rangka persiapan kemerdekaan secepatnya. Hasil dari persidangan ke-8 ini adalah mengadakan gerakan semangat yang di antaranya adalah sebagai berikut.

* Menyerahkan selekasnyasepenuhnya kekuasaan [[pemerintah]], baik di pusat maupun di daerah kepada tenaga Indonesia.

* Memperluas perkembangan masyarakat dalam bidang [[ekonomi]], kesehatan, [[pendidikan]], dan sebagainya.

* Memperluas pergerakan tentara PETA dengan menyempurnakan latihan untuk menghadapi musuh dan perang [[gerilya]].

* Membangkitkan dan memperkuat usaha dalam segala bidang, seperti melatih para pemuda untuk ditempatkan dalam kota atau daerah, mengerahkan ahli [[ilmu]] [[pengetahuan]], [[filsafat]] dan kebudayaan [[Indonesia]] untuk memelihara benda-benda kebudayaan seperti [[museum]], [[perpustakaan]], arsip, kesenian, dan sebagainya, menyelenggarakan usaha pendidikan dan pengajaran, menyelenggarakan latihan [[politik]], misalnya pengetahuan tentang masalah kenegaraan, kemerdekaan, nasionalisme, dan lain-lain.

Pada persidangan kedelapan, Soekarno memanfaatkan situasi untuk membahas masalah yang sedang dibicarakan oleh panitia kecil. Soekarno membentuk panitia kecil yang terkenal dengan sebutan ''panitia sembilan''. Panitia ini diberi tugas untuk membuat buku rancangan [[undang-undang]] yang akan dijadikan dasar negara. Pembentukan panitia sembilan adalah upaya untuk menyatukan pandangan dua golongan, yaitu golongan Nasionalis dan Islam. Akhirnya, [[panitia sembilan]] berhasil merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil perumusan Undang-Undang itu disebut juga ''[[Piagam Jakarta]]
''. Setelah persidangan terakhir ''Chuo Sangi-in'' telah selesai, anggotanya disibukkan berbagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, tidak ada usulan dari ''Saikho Sikikan'' untuk kepentingan Perang Pasifik. Atas dasar itu, maka Badan Penasehat Pusat atau''Chuo Sangi-in'' dibubarkan tanpa ada pernyataan resmi.<ref>{{Cite book|last=Herkusumo|first=Arniati Prasedyawati|date=1984|url=https://books.google.co.id/books/about/Ch%C5%AB%C5%8D_Sangi_in.html?hl=id&id=W1YeAAAAMAAJ&output=html_text|title=Chūō Sangi-in: Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang|publisher=Rosda Jayaputra|language=id}}</ref>