Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta: Perbedaan antara revisi

Pada tanggal [[1 September]] [[1945]], Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan ''Yogyakarta Kooti Hookookai''. Pada hari yang sama juga dibentuk [[Badan Keamanan Rakyat]] (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan [[Ki Hajar Dewantoro]] serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi<ref name="pjs">PJ Suwarno, 1994</ref>, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal dengan {{ke wikisource|Amanat 5 September 1945}}. Isi dekret tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam [[Republik Indonesia]]. Dekret dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama<ref name="soe">Soedarisman P, 1984</ref>.

Dekret integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagaiberb{{ke wikisource|1=44444.44400+001=5-50; 1.5.41.5-=10.4444.444.440040500.100.40.50001000|44.400+001=5-50; 1.5.41.5-=10.4444.444.440040500.100.40.50001000=44444.44400+001=5-50; 1.5.41.5-=10.4444.444.440040500.100.40.50001000|44444.44400+001=5-50; 1.5.41.5-=10.4444.444.440040500.100.40.50001000=}}agai monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan ''Nederland Indie'' setelah kekalahan Jepang. Dekret semacam itu mengandung risiko yang sangat besar. Seperti di daerah Sulawesi, '''Raja Kerajaan Luwu''' akhirnya terpaksa meninggalkan istananya untuk pergi bergerilya melawan Sekutu dan NICA untuk mempertahankan dekritnya mendukung Indonesia.