Laporan keberlanjutan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Menghilangkan referensi VisualEditor |
||
Baris 8:
Transparansi laporan keberlanjutan tak hanya untuk memenuhi regulasi yang berlaku di tanah air, tetapi juga akan memotivasi sistem internal perusahaan untuk mengupayakan strategi bisnis terbaik. Perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik akan memiliki peluang memenangkan persaingan pasar. Laporan keberlanjutan bermanfaat untuk keberlangsungan lingkungan serta untuk kesuksesan jangka panjang. Karena adanya kegiatan, perusahaan telah ikut serta membantu lingkungan sekitar dan membantu ekonomi pemerintahan.
== '''OJK Mewajibkan Pembuatan Laporan Keberlanjutan Bagi Perusahaan'''
Menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, pemerintah mengeluarkan peraturan dimana setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan sebutan ''Corporate Social Responsilbility'' (CSR). Meskipun sudah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR, ternyata tidak seutuhnya berkontribusi terdahap pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga kesulitan dalam melakukan pengawasan serta pengukuran terhadap komitmen program CSR perusahaan akibat kurangnya analisis laporan yang dibuat oleh perusahaan. Alasan inilah yang memicu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017<ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017|url=https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Documents/SAL%20POJK%2051%20-%20keuangan%20berkelanjutan.pdf|website=|access-date=2020-11-19}}</ref> tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitmen, dan Perusahaan Publik. Salah satu pembahasan dalam laporan tersebut adalah kewajiban menyusun laporan keberlanjutan (''sustainability report''). Beberapa perusahaan diwajibkan oleh OJK untuk melakukan pembuatan ''sustainability report'' yang nantinya akan mendampingi laporan tahunan (''annual report'')
== '''Manfaat Laporan Keberlanjutan'''<ref>{{Cite web|last=Meirza|first=|date=|title=Best Practice Laporan Keberlanjutan di Indonesia|url=https://www.soocadesign.com/manfaat-laporan-keberlanjutan/|website=Graphic Design Agency Indonesia {{!}} Soocadesign|access-date=2020-11-18}}</ref> ==
Baris 22:
# Menjadi tolak ukur kinerja keberlanjutan terhadap perusahaan maupun perusahaan lain.
== '''Prinsip Konten Laporan Keberlanjutan''' ==
Prinsip-prinsip ini dirancang untuk digunakan secara bersamaan guna menentukan konten laporan. Sebuah organisasi diwajibkan menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan jika ingin mengklaim bahwa laporan keberlanjutan telah disusun sesuai dengan Standar ''Global Reporting Intiative'' (GRI)<ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=GRI 101: Landasan|url=https://www.globalreporting.org/standards/media/1529/bahasa-indonesia-gri-101-foundation-2016.pdf|website=|access-date=2020-11-20}}</ref>.
=== Melibatkan pemangku kepentingan (''stakeholder inclusiveness
Pemangku kepentingan perusahaan adalah seluruh pihak yang terkena dampak dari dan/atau pihak-pihak yang memberikan dampak terhadap operasi perusahaan. Harapan dan kepentingan dari para pemangku kepentingan akan menjadi acuan dalam banyak pengambilan keputusan untuk menyiapkan laporan keberlanjutan, termasuk bagaimana organisasi telah menggapai harapan.
=== Konteks keberlanjutan (''sustainability context
Selanjutnya, laporan akan menyajikan kinerja organisasi dalam konteks berkelanjutan yang lebih luas. Pertanyaan yang mendasari laporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi, peningkatan atau penurunan kondisi lingkungan, serta pengembangan yang dilakukan, serta hal yang berkaitan dengan sosial di tingkat lokal, regional atau global.
=== Materialitas (''materiality
Materialitas mencakup dua aspek. Aspek pertama yaitu sebuah laporan harus mencerminkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan dari organisasi. Sedangkan, aspek yang kedua yaitu laporan harus substansial mempengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Materialitas memiliki dampak finansial jangka pendek atau jangka panjang yang signifikan pada perusahaan.
=== Kelengkapan (''completeness'')'' ===
Pada prinsip ini, memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode laporan keberlanjutan. Kelengkapan mencakup dimensi cakupan batasan dan waktu. Konsep kelengkapan juga dapat digunakan untuk merujuk pada praktik pengumpulan informasi dan apakah penyajian informasi tersebut wajar dan sesuai.
| |||