Bukhori Yusuf: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Adityanpurnama (bicara | kontrib)
Menambahkan pranala luar
Adityanpurnama (bicara | kontrib)
Kiprah Parlemen
Baris 1:
[[Berkas:Pribadi Y.jpg|al=Anggota Komisi VIII dan Badan Legislasi |jmpl|'''Bukhori Yusuf, Anggotadengan DPRlogo RIbaru Dapil Jawa Tengah I (2019-2024)PKS. Website ('''http://bukhori440.com/)]]
'''K.H. Bukhori Yusuf''' , Lc. M.A. atau dikenal '''Bukhori''' (lahir di Jepara 5 Maret 1965; usia 55 tahun) adalah seorang ulama, akademisi sekaligus politisi [http://bukhori440.com/profile-bukhoriyusuf/ Indonesia]. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi VIII sekaligus anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS periode 2019-2024. Selain bertugas di parlemen, Bukhori adalah pengajar sekaligus menjabat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Usluhudin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta.[http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/aipt/lbgKopertaisList.php?id=143&action=detai1_profile]
 
Baris 10:
 
== Karir di PKS ==
Jiwa kepemimpinan Bukhori sudah terlihat menonjol sejak ia bersekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Disamping kegiatan belajar, Ia turut aktif terlibat di kegiatan organisasi. Awal karir organisasinya bermula ketika ia ditunjuk sebagai Ketua OSIS MTs Walisongo, Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1981 kemudian berlanjut sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Anak Cabang Pecangaan dan Ranting Karangrandu, Jepara pada tahun 1986. Performa kepemimpinannya semakin terasah ketika ia memasuki dunia perkuliahan. Pada tahun 1990, ia memperoleh amanah sebagai Ketua Pelaksana Daurah Musim Semi bagi mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Sepulangnya ke tanah air, Bukhori melanjutkan aktivitas berorganisasinya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syariah Pusat PKS (2005-2010), Direktur Eksekutif Dewan Syariah Pusat PKS (2011-2012), Ketua Badan Perencanaan DPP PKS (2015-2020), dan yang terkini sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PKS (2020-2025).[https://pks.id/content/susunan-dewan-pimpinan-tingkat-pusat-partai-keadilan-sejahtera]
 
== Kehidupan Pribadi ==
Bukhori Yusuf menikah dengan seorang wanita bernama Rosita Komala Dewi. Hasil dari pernikahannya, Bukhori telah dikaruniai 4 orang anak yang terdiri dari sepasang putra dan putri. Saat ini Bukhori tinggal di kediamannya yang berlokasi di Jalan Joglo Baru/ SMU 101 RT 11/06 No. 51 Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Selain dikenal sebagai politisi, Bukhori dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh ulama. Di sela kesibukannya di parlemen, pria yang memiliki hobi membaca dan bersepeda ini turut terlibat aktif dalam kegiatan dakwah di masyarakat. Bukhori kerap diundang sebagai narasumber untuk mengisi acara kajian Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat di melalui majelis taklim. Selain itu, namanya juga kerapcukup munculmasyhur sebagaidi salah satu narasumber di acara kerohanian Islam yang bertajuk "Serambi Islam" yang diadakan oleh stasiun TV milik pemerintah, TVRI.[https://www.facebook.com/425291107550817/posts/tvri-pagi-live-kh-bukhori-yusuf-bersama-mahasiswa-stiu-dirosat-islamiyyah-al-hik/1674488382631077/]
 
== Kiprah di Parlemen ==
Selama menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori menaruh perhatian serius pada isu keagamaan. Ketika isu terkait radikalisme mencuat sebagai salah satu fokus di awal kinerja Kementerian Agama, ia memperingatkan Menteri Agama Fachrul Razi supaya lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan isu prioritas di Kementerian Agama mengingat isu radikalisme adalah ranah yang sensitif dan tidak bisa dilakukan tafsir secara sepihak. Sebaliknya, Bukhori meminta Kementerian Agama supaya fokus pada isu pemberantasanpencegahan korupsi di kalangan internal Kementerian Agama mengingat beberapa Menteri Agama sebelumnya harusterpaksa berurusan dengan hukum akibat terjerat kasus korupsi. Alhasil, wacana terkait larangan cadar atau niqab di sejumlah instansi pemerintah kemudian mencuat sebagai bagian dari kampanye melawan radikalisme oleh pemerintah. Hal ini membuat geram Komisi VIII DPR RI karena pemerintah dianggap terlalu jauh dalam bertindak sehingga mengintervensi ranah privat warga negaranya dalam hal berpakaian. Sementara, dalam Rapat Kerja perdana Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR, Bukhori menjadi anggota yang memberikan kritik paling keras atas wacana tersebut.[https://www.youtubemerdeka.com/watch?v=V71P3cALMPMperistiwa/sudah-dua-menteri-agama-di-indonesia-terjerat-kasus-korupsi.html]
 
Lebih lanjut, wacana terkait larangan cadar atau niqab dan celana cingkrang di sejumlah instansi pemerintah kemudian mencuat dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya umat Islam.[https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51145161] Hal ini diduga sebagai salah satu bagian dari kampanye menangkal radikalisme yang digalakan oleh pemerintah. Alhasil, hal tersebut membuat geram mayoritas anggota Komisi VIII DPR RI karena pemerintah dianggap bertindak terlalu jauh dan terkesan mengintervensi ranah privat warga negaranya dalam hal berpakaian dan pengamalan ajaran agama. Akhirnya, dalam Rapat Kerja perdana Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR, Bukhori menjadi pihak yang paling keras memberikan kritik atas wacana kebijakan tersebut.[https://www.youtube.com/watch?v=V71P3cALMPM] Selain itu, Bukhori juga dikenal sangat kritis terhadap sejumlah kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama satu tahun terakhir, seperti pembatalan haji sepihak oleh pemerintah dan program sertifikasi penceramah.[https://nasional.sindonews.com/read/58159/15/soal-pembatalan-haji-pks-anggap-pemerintah-melanggar-uu-1591239966] [https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/08/pks-tak-setuju-program-penceramah-bersertifikat-yang-digagas-kementerian-agama]
 
Sebagai Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhori mengambil peran penting dalam mengawal pembahasan dua produk legislasi yang sempat menyita perhatian publik, yakni RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang kini telah disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bukhori diutus sebagai juru bicara Fraksi PKS dalam mengawal RUU HIP dan juga dipercaya sebagai Koordinator Panja Pembahasan RUU Cipta Kerja Fraksi PKS. Perjuangan Fraksi PKS dalam meneruskan aspirasi publik terkait dua RUU tersebut bukan hal yang mudah. Bukhori dan koleganya acapkali terlibat dalam perdebatan sengit dengan pemerintah maupun sesama anggota Baleg untuk memenangkan aspirasi publik terhadap dua RUU tersebut. Alhasil pada sidang paripurna 16 Juli 2020 Fraksi PKS meminta DPR mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana kehendak publik.[https://www.antaranews.com/berita/1614978/pks-minta-dpr-cabut-ruu-hip-dari-daftar-prolegnas-prioritas-2020?utm_medium=mobile] Sementara, RUU Cipta Kerja setidaknya berhasil mengakomodir sejumlah tuntutan yang disuarakan umat Islam, misalnya tidak menghilangkan syarat WNI dan muslim bagi penyelenggara umrah dan payung hukum bagi koperasi syariah. Kendati demikian, secara resmi Fraksi PKS secara tegas menolak pengesahan RUU tersebut karena tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia.[https://www.teropongsenayan.com/116707-omnibus-law-ruu-ciptaker-disahkan-bukhori-pks-tolak-ruu-yang-merugikan-rakyat#.X3wydU5o594.whatsapp] [https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2020/pks-tetap-ngotot-tolak-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-diteken-jokowi/]