Wangsa Mataram: Perbedaan antara revisi

Para penguasa di empat monarki (kerajaan dan kadipaten) pecahan [[Kesultanan Mataram|Mataram]] masih berkuasa turun-temurun setelah monarki-monarki tersebut bergabung dengan [[Republik Indonesia]]. [[Kasunanan Surakarta]] merupakan monarki pertama yang bergabung dengan pemerintah [[Indonesia]] pada tanggal [[1 September]] [[1945]], disusul dengan monarki lain seperti [[Praja Mangkunegaran|Mangkunegaran]], [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Yogyakarta]], dan [[Kadipaten Paku Alaman|Pakualaman]]. Masing-masing monarki mendapat pengakuan sebagai sebuah [[daerah istimewa]] dari pemerintah pusat, namun pada perjalanannya, akibat kerusuhan politik yang menimpa [[Kasunanan Surakarta|Surakarta]] dan [[Praja Mangkunegaran|Mangkunegaran]], pada [[16 Juni]] [[1946]] [[Daerah Istimewa Surakarta]] dicabutdibekukan statusnya oleh pemerintah demi stabilnya keamanan. Kedudukan [[Pakubuwana XII|Susuhunan Pakubuwana XII]] dan [[Mangkunegara VIII|Adipati Mangkunegara VIII]] menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, simbol kebudayaan dan pemersatu di tengah masyarakat [[Surakarta]] (penguasa monarki seremonial), dan proses suksesi tahta secara turun-temurun masih bertahan dan diakui hingga sekarang. Untuk [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Yogyakarta]] dan [[Kadipaten Paku Alaman|Pakualaman]], kedudukan [[Sultan Hamengkubuwana IX]] dan [[Paku Alam VIII|Adipati Pakualam VIII]] tetap bertahan sebagai gubernur dan wakil gubernur [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] hingga berlanjut ke keturunan-keturunannya sampai sekarang.