Prasimax: Perbedaan antara revisi

'''Prasimax''' adalah produsen peralatan Internet of Things<ref>{{Cite journal|date=2017-04|title=IEEE Internet of Things Journal|url=http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2017.2689180|journal=IEEE Internet of Things Journal|volume=4|issue=2|pages=C3–C3|doi=10.1109/jiot.2017.2689180|issn=2327-4662}}</ref> (IoT) di Indonesia serta merupakan perusahaan swasta yang sangat fokus pada IoT dan Embedded System Solutions terbesar di [[Indonesia]]. Kantor pusatnya berada di kota [[Depok]], [[Jawa Barat]], [[Indonesia]] dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk Pajak Online<ref>{{Citation|last=Dispenda Kabupaten Badung|title=Sistem Online Pajak Daerah Dispenda Badung|date=2016-12-05|url=https://www.youtube.com/watch?v=82nyfgkKIsc&feature=youtu.be|accessdate=2018-07-15}}</ref> nyayang sudah mendapatkan Paten resmi dari pemerintah, karena Prasimax adalah pionir dan inventor pertama solusi Pajak Online di Indonesia. Karena potensi pengawasa pajak daerah sangat besar di Indonesia, sudah banyak plagiator Paten milik Prasimax. Yang terbesar paten Prasimax tersebut ditiru oleh LG, perusahan global yang berasal dari Korea Selatan.

Solusi Monitoring Pajak Online yang diminta oleh Finnet tersebut akhirnya mulai dikembangkan sejak akhir 2011, berupa desain perangkat keras yang lazim disebut dengan [https://www.prasimax.com/produk/tapping-box-untuk-merekam-mesin-kasir Tapping Box] atau Alat Fiskal Elektronik beserta sistem monitoring dan pelaporannya. Tidak hanya itu, Prasimax juga mendaftarkan invensi nya tersebut pada pertengahan 2011. Invensi tersebut diyakini oleh para pendiri Prasimax akan menjadi trend setter teknologi yang mendukung sistem fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan potensi penerapan sistem monitoring pajak daerah pada 416 kabupaten dan 99 kota di Indonesia. Dipelopori oleh Dinas Pelayan Pajak DKI Jakarta di tahun 2011, beberapa pemerintah daerah tingkat 2 lainnya mengikuti jejak DKI Jakarta. Sebut saja Kabupaten Bogor, Kabupaten Badung, Kota Surabaya, Kabupaten Bandung Barat dan masih banyak lagi. Saat kontrak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta habis dengan Finnet di tahun 2013, di bawah kepemimpinan gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama, operasional montoring pajak online diserahkan kepada BRI. Namun invensi teknologi Prasimax tetap dilanjutkan. Sayangnya BRI dengan sengaja mengalihkan produksi dan melanjutkan teknlogi kepada perusahaan asing yakni LG CNS Korea. Prasimax sempat mengirimkan somasi kepada PT. LG CNS Indonesia di pertengahan tahun 2013 sebagai bentuk protes penyerobotan paten Prasimax secara sengaja. Upaya Prasimax membela hak ekslusif tidak mendapat perlindungan dari negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sungguhpun Prasimax tetap menunaikan kewajiban membayar PNBP pemeliharaan Paten setiap tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian Presiden Republik Indonesia untuk dapat memberikan jaminan perlindungan inovasi dan invensi anak bangsa.