Politik Etis: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k politikus, replaced: politisi → politikus, Politisi → Politikus using AWB |
||
Baris 29:
Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda [[Conrad Theodor van Deventer]] menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda ''De Gids'' yang menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi.
Jurnalis [[Pieter Brooshooft]] (1845-1921),<ref name="VickersP17">{{Cite book |last=Vickers |first=Adrian |title=A History of Modern Indonesia |publisher=Cambridge University Press |year=2005 |page=[https://archive.org/details/historyofmoderni00adri/page/17 17] |isbn=0-521-54262-6 |url=https://archive.org/details/historyofmoderni00adri/page/17 }}</ref> menulis tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan dukungan kaum sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli, ia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Dia menggambarkan masyarakat adat Hindia sebagai "kekanak-kanakan" dan membutuhkan bantuan, bukan penindasan. Surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda, dan sebagai editor ''[[De Locomotief]]'', surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, ia menerbitkan tulisan [[Snouck Hurgronje]] tentang pemahaman orang Indonesia. Brooshooft mengirim reporter ke seluruh nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal; mereka melaporkan tentang kemiskinan, gagal panen, kelaparan dan epidemi pada tahun 1900. Pengacara dan
Pada tahun 1901, Ratu, di bawah nasihat dari perdana menterinya dari Partai Kristen Anti-Revolusi, secara resmi mendeklarasikan "Kebijakan Etis" yang baik yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar implementasi Kebijakan.<ref>{{Cite book |last=Vickers |first=Adrian |title=A History of Modern Indonesia |publisher=Cambridge University Press |year=2005 |page=[https://archive.org/details/historyofmoderni00adri/page/18 18] |isbn=0-521-54262-6 |url=https://archive.org/details/historyofmoderni00adri/page/18 }}</ref>
Baris 71:
[[Ernest Douwes Dekker]] termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (''Indiers''), yang di dalamnya termasuk pula orang [[Eropa-Indonesia|Eropa]] yang menetap (''blijvers'').
==
* [[Willem Anthony Engelbrecht]]
| |||