Republik Maluku Selatan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Agogoatmaja (bicara | kontrib) perkembangan politik di belanda |
||
Baris 90:
Untuk menangani semua jenis urusan sehari-hari, CAZ membentuk 'perwakilan' di kamp-kamp yang mengatur kehidupan para penghuninya sesuai dengan aturan. Perwakilan ini (kebanyakan) direkrut dari antara perwira non-komisioner, yang dengan cara ini mampu, sampai batas tertentu, untuk menegakkan kembali status mereka dalam keadaan baru. Situasi perumahan di kamp-kamp dalam banyak hal mirip dengan barak tentara kolonial, di mana para prajurit ditempatkan, bersama dengan keluarga mereka, di bawah pengawasan langsung para perwira bintara. Situasi perumahan yang spesifik ini berkontribusi besar pada isolasi penduduk Maluku dari masyarakat Belanda. Kamp, dan kemudian lingkungan, menjadi kantong tempat sekolah, meskipun secara resmi berbahasa Belanda, dalam program dan bahasa,secara eksklusif menjadi orang Maluku dan di mana akses ke pasar tenaga kerja secara geografis sering dibatasi. Bahkan ketika semakin jelas bahwa tidak ada kemungkinan untuk memulangkan mantan prajuritnya ke Indonesia, pemerintah Belanda tidak merumuskan kebijakan yang berbeda secara radikal.
[[File:Aankomst van Ambonnezen in Nederland Weeknummer, 51-13 - Open Beelden - 16551.ogv
Situasi ini berlarut-larut hingga tahun 1970 ketika CAZ akhirnya dibubarkan dan kementerian normal serta badan-badan lain menjadi bertanggung jawab. Pemerintah Belanda akhirnya mengakui bahwa orang Maluku bukanlah penduduk sementara dan masa depan mereka ada di Belanda. Namun, pada tahun 1968 lebih dari 80 persen penduduk Maluku masih belum memiliki kewarganegaraan resmi, yaitu [[tak bernegara|tanpa kewarganegaraan]]. Para mantan tentara sangat frustrasi dengan matinya tentara kolonial. KNIL telah menawarkan tidak hanya pendapatan, tetapi juga seluruh cara hidup di mana status mereka terjamin. Mereka selalu setia kepada Kerajaan Belanda dan merasa dikhianati ketika jasa mereka tidak lagi dihargai. Sebagai tanggapan, mereka menaruh harapan pada RMS yang merdeka dan berharap Belanda akan membantu mereka untuk mewujudkannya.
Baris 197:
[[Duta Besar Indonesia untuk Belanda]], [[Junus Effendi Habibie]], memberitahu Radio Netherlands Worldwide bahwa Indonesia senang mengetahui bahwa pemerintahan terasing Maluku tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Habibie, penduduk Maluku sudah diberikan hak otonomi, sehingga situasi masa kini tidak perlu diubah lagi. Ia menolak kemerdekaan Maluku. Komentar Habibie muncul setelah Presiden Maluku dalam pengasingan, John Wattilete, mengatakan bahwa negara Maluku tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Meski kemerdekaan masih menjadi tujuan terakhir, ia menyatakan puas dengan otonomi yang juga diberlakukan di Aceh. Katanya, "Hal paling penting adalah penduduk Maluku bisa memimpin daerahnya sendiri."<ref>http://www.rnw.nl/english/article/indonesia-approves-moluccan-change-course</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.rnw.nl/english/article/moluccan-exiles-will-settle-autonomy |title=Salinan arsip |access-date=2013-05-08 |archive-date=2012-09-14 |archive-url=https://archive.today/20120914024550/http://www.rnw.nl/english/article/moluccan-exiles-will-settle-autonomy |dead-url=yes }}</ref>
Pada bulan April 2010 John Wattilete menjadi presiden kelima RMS. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku di Belanda dan dianggap lebih pragmatis dibanding presiden-presiden sebelumnya. Akan tetapi, sehari sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia [[Susilo Bambang Yudhoyono]] ke Belanda, pertama kali sejak 1970,<ref>Foto kunjungan kenegaraan oleh Presiden [[Suharto]] tahun 1970. [http://beeldbank.nationaalarchief.nl/nl/afbeeldingen/trefwoord/Geografisch_trefwoord/Jakarta/trefwoord/Persoons_instellingsnaam/Juliana,%20koningin].</ref> Wattilete mengeluarkan perintah hukum agar Presiden ditahan setelah menginjakkan kaki di Belanda.
Terdapat dua tuntutan yang diajukan RMS ke pengadilan Den Haag. Tuntutan pertama adalah desakan kepada Perdana Menteri Belanda Balkenende "memaksa" Presiden SBY berdialog dengan RMS. Dialog ini bertujuan untuk meminta agar Indonesia menghormati HAM, selain itu juga guna menanyakan keberadaan makam presiden pertama RMS, Sumokil yang dieksekusi pada tahun 1966. Sedangkan tuntutan kedua adalah meminta pengadilan Den Haag memerintahkan penangkapan dan pemeriksaan Presiden SBY di pengadilan melalui mekanisme kort geding. SBY sebagai Presiden Republik Indonesia dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Maluku. Tuntutan ini sendiri ditolak melalui juru bicara pengadilan Den Haag, dan pengadilan memungut biaya gugatan kepada RMS.<ref>{{Cite web|date=2010-10-06|title=Presiden Yudhoyono Jadi Berita Utama Media Belanda|url=https://dunia.tempo.co/read/282988/presiden-yudhoyono-jadi-berita-utama-media-belanda|website=Tempo|language=en|access-date=2021-03-21}}</ref> Sejumlah pakar hukum menyebut aksi ini tidak berperasaan dan gagal, Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungannya keesokan harinya.<ref>Newspaper article. [http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1426104.ece/Indonesische_president_zegt_bezoek_Nederland_af] Retrieved 05 october 2010.</ref>
Presiden SBY mengumumkan pembatalan keberangkatan ke Belanda pada 5 Oktober 2010 melalui jumpa pers. Pembatalan undangan kunjungan oleh Ratu Belanda itu dibatalkan karena adanya tuntutan penangkapan dirinya jika berkunjung ke Belanda. Menurut SBY, tuntutan penangkapan Presiden Republik Indonesia mengusik harga diri bangsa. Akibat pembatalan ini, media Belanda memberitakan dengan menyebut tindakan SBY merupakan penghinaan terhadap Ratu serta Pemerintah Belanda yang telah menjamin keamanannya selama berkunjung ke Belanda.<ref>{{Cite web|title=Liku-liku Rencana Kunjungan Presiden SBY ke Belanda|url=https://news.detik.com/berita/d-1456375/liku-liku-rencana-kunjungan-presiden-sby-ke-belanda|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2021-03-21}}</ref><ref>{{Cite web|date=2010-10-05|title=SBY batalkan kunjungan ke Belanda|url=https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/10/101005_sbybelanda|website=BBC News Indonesia|language=id|access-date=2021-03-21}}</ref><ref>{{Cite web|date=2010-10-06|title=JPNN|url=https://www.jpnn.com/news/tuding-sby-lecehkan-ratu-beatrix|website=www.jpnn.com|language=id|access-date=2021-03-21}}</ref>
=== Perkembangan politik di Indonesia ===
| |||