Reaksi Indonesia terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
||
Baris 10:
Pada 27 Maret 2008, Menteri Luar Negeri Indonesia [[Hassan Wirajuda]] menyatakan bahwa Indonesia tidak memandang Kosovo sebagai sebuah masalah keagamaan, melainkan masalah etnis dan poltik serta masalah prinsip menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah sebuah negara anggota PBB. Ia menyatakan bahwa "Indonesia mendukung solusi masalah Kosovo dengan cara damai, melalui dialog dan negosiasi", dan menambahkan bahwa "Indonesia mendukung gagasan Serbia bahwa [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] meminta pendapat dari [[Mahkamah Internasional]] tentang legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo".<ref>[http://www.ekonomskitim.sr.gov.yu/et.php?str=novost_detalji&jez=eng&nov=1967 Indonesia supports Kosovo problem solution through negotiations]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Pada 19 Juni 2008, dalam sebuah pertemuan OKI, Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang pengakuan Kosovo sebagai negara merdeka.<ref name="OICKampala">[http://en.apa.az/news.php?id=50855 OIC foreign ministers split over Kosovo] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20120209052053/http://en.apa.az/news.php?id=50855 |date=9 Februari 2012}}, APA, 19 Juni 2008</ref>
Pada 26 Agustus 2008, Duta Besar Indonesia di [[Beograd]], Muhammad Abduh Dalimunthe, menyatakan bahwa "Indonesia berdiri teguh di belakang gagasan bahwa setiap pergerakan di kancah internasional harus didasarkan pada hukum internasional, dan tidak demikian halnya dengan deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo. Pendirian kami dimulai dengan kenyataan bahwa kami menghormati integritas Serbia", dan bahwa Indonesia menegaskan di antara negara-negara Islam bahwa Kosovo adalah masalah politik, bukan masalah
Pada Januari 2009, Dubes Indonesia di Beograd Muhammad Dalimunthe mengatakan bahwa pembentukan [[Pasukan Keamanan Kosovo]] tidak diperlukan dan bahwa Indonesia belum mengubah posisinya yang mendukung [[Resolusi 1244 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang menjamin keutuhan wilayah Serbia.<ref>[http://www.emportal.rs/en/news/serbia/77431.html "Indonesia does not plan to recognize Kosovo"], Ekonomist Media Group, 30 Januari 2009</ref>
| |||