Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

|[[Direktorat Jenderal Multilateral|Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional]]

|Direktur Jenderal

|-

| [[Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik]]

|Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi

|Staf Ahli

|-

|Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

|[[Badan Sarana Pertahanan]]

|Kepala Badan

|-

| [[Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Badan Penelitian dan Pengembangan]]

|Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional

|Staf Ahli

|-

|Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal

|Staf Ahli

|-

|Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

|[[Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin]]

|[[Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian]]

|Kepala Badan

|-

| [[Badan Ketahanan Pangan]]

|[[Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut]]

|Direktur Jenderal

|-

| [[Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap]]

|[[Direktorat Jenderal Tata Ruang]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Penataan Agraria]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah]]

|Direktur Jenderal

|-

|[[Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Inspektorat Jenderal]]

|Inspektur Jenderal

|-

|Staf Ahli Bidang ''Landreform'' dan Hak Masyarakat atas Tanah

|Staf Ahli

|-

|Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan

|Staf Ahli

|-

|Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan

|[[Deputi Bidang Ekonomi]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah|Deputi Bidang Pengembangan Regional]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Sarana dan Prasarana]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan]]

|Deputi

|-

|[[Inspektorat Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Inspektorat Utama]]

|Deputi

|-

|Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan

|[[Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha]]

|Deputi

|-

|[[Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis]]

|Deputi

|-

|Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial

|Staf ahli

|-

|Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi