Hak LGBT di Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender ([[LGBT]])''' di '''[[Indonesia]]''' menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurangtidak menyetujui [[homoseksualitas]] dan [[berlintas-busana]], yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki [[hukum sodomi]] dan saat ini tidak mengkriminalisasimengkriminalisasikan/melarang perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, tetapi hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap [[diskriminasi]] dan [[kejahatan kebencian]]. Di [[Aceh]], dan bagi umat Islam di kota [[Kota Palembang|Palembang]], homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui [[Perkawinan sejenis|pernikahan sesama jenis]]. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut dan dalam hukum Indonesia syariah Islam dilakukan.<ref name="JP Gay Marriage">{{Cite news|url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/02/difficult-indonesia-legalize-gay-marriage-minister.html|title=Difficult for Indonesia to legalize gay marriage: Minister|date=2 July 2015|work=The Jakarta Post|newspaper=The Jakarta Post|location=Jakarta}}Lebih dari satu parameter <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;work=</code> dan <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;newspaper=</code> yang digunakan ([[Bantuan:Galat CS1#redundant parameters|bantuan]])