Basuki Rahmat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Added {{Unreferenced}} tag (Tuingkel) |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 16:
|order2 = ke-6
|term_start2 = 24 Februari 1966
|term_end2 = 28 Maret 1966
|president2 = [[Soekarno]]
|predecessor2 = [[M. Sarbini]]
Baris 78:
Pada tanggal 16 Oktober 1965, sebuah pawai besar diselenggarakan di Surabaya di mana Komando Aksi Bersama yang terdiri dari berbagai partai politik dibentuk.
Meskipun Basuki telah mendorong partai-partai politik untuk bergabung dengan Komando Aksi Bersama, Basuki tidak serta merta memerintahkan pasukannya untuk mengganyang PKI sebagaimana komandan-komando yang lain. Selama minggu-minggu pertama penumpasan PKI di seluruh negeri, tidak ada insiden apa pun di ibu kota Jawa Timur [[Surabaya]]. Kurangnya komitmen untuk menumpas PKI ini dan dimasukkannya nama Basuki sebagai anggota Dewan Revolusi menyebabkan banyak orang yang curiga bahwa Basuki adalah simpatisan PKI. Beberapa stafnya harus memaksa Basuki terlebih dahulu sebelum akhirnya ia membekukan kegiatan-kegiatan pro-PKI di Surabaya dan Jawa Timur.
Pada bulan November tahun [[1965]], Basuki dipindahkan ke Jakarta dan menjadi anggota staf Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, dan menduduki jabatan sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Basuki juga aktif sebagai anggota Panitia Sosial Politik (Panitia SosPol), sebuah think-tank politik Angkatan Darat yang dibentuk Soeharto setelah ia menjadi Komandan.
Pada bulan Februari tahun 1966, dalam sebuah Reshuffle Kabinet, Basuki diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran.
Baris 95:
Senja telah tiba ketika Surat Keputusan yang kemudian menjadi Supersemar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan dari Soekarno. Soekarno ragu-ragu di detik-detik terakhir tetapi Jusuf dan dua jenderal serta orang-orang terdekat Soekarno dalam Kabinet yang juga telah tiba di Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani surat itu. Sebagai jendral yang paling senior, Basuki dipercaya untuk membawa surat keputusan tersebut dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada Soeharto. Malam itu, tiga Jenderal segera pergi ke Markas Kostrad dan Basuki menyerahkan surat tersebut kepada Soeharto.
Terdapat kontroversi mengenai peran Basuki dalam peristiwa Supersemar. Ada salah satu versi yang menyatakan bahwa ada empat jenderal yang pergi ke Bogor, di mana jendral yang keempat adalah [[Maraden Panggabean]]. Versi ini menyebutkan bahwa Basuki dan Panggabean menodongkan pistol ke Soekarno dan memaksanya untuk menandatangani Supersemar yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh Jusuf dalam map berwarna merah muda.
Pada tanggal 13 Maret, Soekarno memanggil Basuki, Jusuf, dan Amir Machmud. Soekarno marah karena Soeharto telah melarang PKI dan menyatakan kepada tiga jendral yang Supersemar tidak memuat perintah semacam itu. Soekarno kemudian memerintahkan agar Surat Keputusan tersebut ditunjukkan padanya untuk memeriksa isi Supersemar, tetapi salinan Surat Keputusan itu tidak pernah diketemukan kecuali salinan yang berada di tangan mantan Duta Besar Kuba, AM Hanafi.
| |||