Revisi per 9 Oktober 2020 17.29 sunting Fulgur Fiqri (bicara \| kontrib) Peninjau 1.196 suntingan Memperbaiki referensi Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 7 Mei 2021 11.02 sunting balikkan Galxyeditor0079034874 (bicara \| kontrib) 135 suntingan k Memperbaiki kesalahan penulisan Tag: VisualEditor Tugas pengguna baru Revisi selanjutnya →
Baris 9: * Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. * Prinsip efisiensi menekankan bahwa ~~penyelanggaran~~penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. * Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa [[Bank Indonesia]] tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. * Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Baris 37: Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank saat ini terdiri dari Institusi jasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia jasa telekomunikasi. Selain hal-hal di atas, masih terdapat ~~instumen~~instrumen pembayaran lain yaitu [[e-wallet]]. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet adalah [[PayPal]], [[Doku]], [[Rakuten]], dan [[RekBer]]. Kategori e-wallet belum diatur oleh Bank Indonesia. == Komponen sistem pembayaran == Baris 45: * Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. * Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. * ~~Infrastrukur~~Infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. * Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. * Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan Sistem pembayaran. Baris 121: Penggunaan standard teknologi chip yang disepakati industri dan telah disetujui Bank Indonesia Mengganti sarana otentikasi dari tanda tangan menjadi PIN minimal 6 digit * Peningkatan status penyelenggara KUPU sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana ~~dimana~~di mana setiap penyelenggara transfer dana harus berbadan hukum. * Menghadapi Asean Economic Community. Berkaitan ~~denga~~dengan perdagangan bebas antar anggota negara [[ASEAN]] dalam [[Wawasan 2020 ASEAN]]. Dengan adanya kemajuan teknologi, lintas batas antar negara menjadi tidak ada artinya. * Memfasilitasi pembentukan Self Regulating Organization, misal Komite Bye-Laws dan focus group SKNBI.

Sistem pembayaran: Perbedaan antara revisi