Konfrontasi Cicak dan Buaya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8 |
Rescuing 16 sources and tagging 3 as dead.) #IABot (v2.0.8 |
||
Baris 1:
{{seealso|Birokrasi di Indonesia}}
[[Berkas:Cicak-vs-buaya.jpg|jmpl|234px|Logo yg sering di muat media.]]
'''Konfrontasi Cicak dan Buaya''' merupakan timbunan rasa ketidakpuasan serta rasa ketidakpercayaan<ref>[http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/11/23/4906.html Solusi Lain yang Lebih Baik adalah Tidak Membawa Kasus Ini ke Pengadilan]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> terhadap bagian [[administrasi publik]] lembaga penegakan hukum di [[Indonesia]] yakni [[Kejaksaan]] dan [[Kepolisian]]<ref>
== Latar belakang ==
Bermula pada draf ''Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor)'' yang diajukan kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) pada akhir Juli 2008.<ref>
Pernyataan Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri bahwa ''...cicak kok mau melawan buaya...." <ref name="Cicak Kok Mau Melawan Buaya"/> merupakan pemantik konfrontasi setelah ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dengan isu uang Rp 10.000.000.000 dan terdapat kaitan atas penanganan [[kasus Bank Century]] <ref>[http://www.detiknews.com/read/2009/07/02/171948/1158081/10/susno-bantah-isu-uang-rp-10-m Susno Bantah Isu Uang Rp 10 M]</ref>, sedangkan dari pihak [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) menjawab bahwa ''sistem penyadapan yang dilakukan oleh ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' adalah lawful interception. Itu digunakan untuk penegakan hukum dan kalau merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)''....'' <ref name="Kalau Ada Yang Tersadap, Datang Saja ke Kita!">[http://www.detiknews.com/read/2009/07/02/160958/1158009/10/kpk-kalau-ada-yang-tersadap-datang-saja-ke-kita KPK: Kalau Ada Yang Tersadap, Datang Saja ke Kita!]</ref> dan berkaitan dengan kasus Bank Century, ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' baru akan melakukan proses penyelidikan setelah adanya hasil audit ''[[Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK)''<ref>[http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/09/16505190/kasus.century.kpk.tunggu.audit.bpk Kasus Century, KPK Tunggu Audit BPK]</ref> sedangkan usulan ''Hak Angket [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR)'' yang berkaitan dengan Bank Century yang diajukan oleh sejumlah anggota secara resmi akan dibahas di Rapat Paripurna ''[[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR)'' tanggal [[1 Desember]] [[2009]]<ref>[http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/19/106814/16/1/Nasib-Angket-Century-Ditentukan-Paripurna-1-Desember Nasib Angket Century Ditentukan Paripurna 1 Desember]</ref>.
Baris 11:
=== 2008 ===
* [[30 Januari]] [[2008]]
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat ''PT Masaro Radiokom'' seperti [[Anggoro Widjojo]] (Direktur Utama), [[Anggono Widjojo]] (Presiden Komisaris), [[David Angkowijaya]] (Direktur Keuangan) dan [[Putronevo A. Prayugo]] (Direktur) (Direktur utama) dugaan korupsi dalam proyek pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan adanya aliran dana dari Anggoro Widjojo kepada [[Yusuf Erwin Faishal]]<ref>
* [[16 Juli]] [[2008]]
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' menahan [[Yusuf Erwin Faishal]] sebelumnya menjabat sebagai Ketua komisi IV (Kehutanan) dan anggota ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' karena masalah menerima uang suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan<ref>[http://news.okezone.com/read/2009/08/19/1/249402/penggeledahan-kantor-pt-masaro-radiokom-tertutup Penggeledahan Kantor PT Masaro Radiokom Tertutup]</ref>. {{br}}
* [[21 Juli]] [[2008]]
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' melakukan monitoring dalam penyusunan APBN 2009 dalam persidangan-persidangan ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)''<ref>[http://www.kpk.go.id/modules/news/comment_new.php?com_itemid=2839&com_order=0&com_mode=nest Monitoring Komisi Anggaran DPR Sekadar Kajian]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> {{br}}
* [[28 Juli]] [[2008]]
** [[Hamka Yandu]] dalam kesaksiannya di pengadilan ''Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)'' menyatakan semua anggota Komisi IX ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' menerima aliran dana ''Bank Indonesia ([[BI]])'', uang tersebut adalah uang untuk diseminasi [[Pemilu]] dan ''Undang Undang Bank Indonesia ([[BI]])'' yakni [[Paskah Suzetta]], [[Malem Sambat Kaban|MS Kaban]], [[Ali Masykur Musa]], [[Burhanudin Aritonang]], [[Abdullah Zaini]], [[Emir Moeis]] dan [[Endin Aj Sofihara]]<ref>[http://www.detiknews.com/read/2008/08/03/124933/982050/10/kesaksian-hamka-yandhu-harus-dibuktikan-secara-materil Kesaksian Hamka Yandhu Harus Dibuktikan Secara Materil]</ref>. {{br}}
* [[29 Juli]] [[2008]]
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' melakukan penggeledah ruang kerja Yusuf Erwin Faishal di gedung Masaro, Jl Talang Betutu 11-A, Kebon Melati, Tanah Abang, JAKARTA 10230 serta menyita sembilan dus yang berisikan dokumen-dokumen dan ikut melakukan penggeledahan terhadap sebuah di Pondok Indah yang diduga milik Angoro Wijaya (Anggoro Widjojo) (kemudian hari menurut pernyataan [[Anggodo Widjojo]], rumah tersebut adalah rumah miliknya), Direktur Utama Masaro Radiokom di daerah Pondok Indah<ref>[http://news.antara.co.id/berita/1250666476/kpk-geledah-pt-masaro-radiokom KPK Geledah PT Masaro Radiokom]</ref>, ditemukan beberapa stempel palsu <ref>
** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') Ari Muladi(Ary Muladi) mengaku telah membagikan uang kepada duabelas penyidik ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' dan tiga orang sopir yang ikut dalam penggeledahan kantor<ref name="Koran Tempo: Duit Anggoro Tak Mengalir Jauh">[http://wwww.korantempo.com/id/arsip/2009/08/31/HK/mbm.20090831.HK131286.id.html Koran Tempo: Duit Anggoro Tak Mengalir Jauh]</ref>.{{br}}<ul><tt>Perubahan ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'' menjadi ''dokumen kronologis 20 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'' terdapat dugaan sementara pihak perubahan tersebut karena Ari Muladi(Ary Muladi) telah didampingi oleh pengacara, oleh karena itu, [[Sugeng Teguh Santoso]] mengatakan bahwa sejak tanggal [[26 Agustus]] [[2009]] dirinya baru sebagai pengacara Ari Muladi(Ary Muladi).<ref>[http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=237463 Ary Muladi Cabut Kesaksian]</ref> <ref>
* [[30 Juli]] [[2008]]
** Wakil Ketua ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' [[Mochamad Jasin]] mengungkapkan bahwa ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' menemukan kasus baru setelah penggeledahan di gedung Masaro yakni mengenai pengadaan alat ''Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)'' di [[Departemen Kehutanan Republik Indonesia|Departemen Kehutanan]] {{br}}
* [[1 Agustus]] [[2008]]
** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') Anggodo Widjojo dan [[Ari Muladi]] (Ary Muladi) bertemu di coffee shop di Hotel Menara Peninsula untuk memulai rencana menghubungi pihak-pihak di ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)''<ref name="Harian Umum Duta Masyarakat">
** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 26 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') Ari Muladi (Ary Muladi) sekitar Juli 2008 sedang berada di Bali dihubungi oleh Anggoro Widjojo melalui telepon menanyakan apakah Ari Muladi (Ary Muladi) mempunyai kenalan di ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' dan Anggodo Widjojo menceritakan bahwa kantor ''PT Masaro Radiokom'' digeledah ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' padahal menurut Anggodo Widjojo ''PT Masaro Radiokom'' tidak ada kesalahan, Ari Muladi(Ary Muladi)'' lalu minta waktu untuk memastikan bisa tidaknya dibantu, selanjutnya Ari Muladi (Ary Muladi) menghubungi seseorang yang bernama Yulianto alias Anto untuk menanyakan apakah Yulianto alias Anto mempunyai teman di ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' dan Yulianto alias Anto minta waktu dan berjanji akan memberikan khabar prihal kepastiannya, dalam pembicaraan selanjutnya Yulianto alias Anto mengatakan masih memungkinkan untuk dibantu dan Yulianto alias Anto meminta untuk bertemu di Jakarta Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto bertemu di Pondok Indah, pada kesempatan tersebut Yulianto alias Anto mengatakan sudah berkoordinasi dengan [[Ade Rahardja]] (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)''). Menurut Yulianto alias Anto bahwa Ade Rahardja bisa membantu akan tetapi menurut Ari Muladi (Ary Muladi) pertemuannya dengan Yulianto alias Anto tersebut tidak diberitahukan kepada Anggodo Widjojo<ref name="Sriwijaya Post">
* [[4 Agustus]] [[2008]]
** [[Mahkamah Konstitusi]] (MK) dalam acara ''Pencanangan Pemantapan Komitmen Mewujudkan Good Governance dan Zona Anti Korupsi'' yang dihadiri oleh Ketua ''[[Mahkamah Konstitusi]] (MK)'', [[Jimly Asshiddiqie]], Ketua ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'', [[Antasari Azhar]] dan Wakil Ketua ''Badan Pemeriksa Keuangan ([[BPK]])'', [[Baharuddin Aritonang]] yang merupakan mantan anggota Komisi IX dan anggota ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' dalam acara tersebut Baharudin Aritonang berkali-kali membantah dirinya terlibat dalam kasus aliran dana BI serta mengata pula bahwa hasil audit pemerintah benar-benar kacau<ref>[http://www.detiknews.com/read/2008/08/04/185048/982801/10/baharudin-aritonang-curhat-ke-antasari-soal-aliran-dana-bi Baharudin Aritonang Curhat ke Antasari Soal Aliran Dana BI]</ref> dan Ketua ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' Antasari Azhar mengatakan bahwa dirinya seolah diajak berpolemik mengenai limapuluh dua anggota Komisi IX dan anggota ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' periode [[1999]] - [[2004]] sebagaimana yang disebut oleh Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan ''Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)'' menerima dana ''Bank Indonesia ([[BI]])'' dan Antasari Azhar mengaku bertahan dan tidak ingin menyikapi<ref>[http://www.detiknews.com/read/2008/08/04/220301/982829/10/antasari-hitung-aritonang-8-kali-bantah-terlibat-kasus-bi Antasari Hitung Aritonang 8 Kali Bantah Terlibat Kasus BI]</ref>. {{br}}
** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mendatangi ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' untuk bertemu seorang pejabat KPK berinisial AR (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'') tapi tidak sempat bertemu dan Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mengontak pejabat itu dan meminta penjelasan mengenai kasus yang tengah mendera ''PT Masaro Radiokom'' hingga kemudian diadakan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya di Belagio<ref name="Harian Umum Duta Masyarakat"/>.{{br}}<ul><tt> Dalam Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto disebutkan bahwa Ade Rahardja merupakan pihak yang penting dalam dugaan penyampaian uang dari Ari Muladi kesejumlah Pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' sebagaimana tertuang dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi (Ary Muladi)'' atas Ari Muladi. Dalam keterangannya Ade Rahardja menyampaikan fakta bahwa dirinya tidak mengenal Anggoro, Ari Muladi ataupun Yulianto. Tim 8 juga mempertanyakan keterkaitan kasus ''Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)'' dengan kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api.</tt></ul>
* [[6 Agustus]] [[2009]]
** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') dalam pertemuan dengan Ade Raharja di Belagio, Kuningan menurut Ari Muladi (Ary Muladi) mengatakan adanya permintaan uang untuk masing-masing pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)''<ref name="Harian Umum Duta Masyarakat"/>, Ade Raharja kemudian membantah terlibat dalam kasus itu. Dia mengaku tak mengenal Anggodo, Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto <ref>
* [[7 Agustus]] [[2008]]
** Menteri Negara ''[[Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Perencanaan Pembangunan Nasional]] (PPN)'' / Kepala ''[[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] (Bappenas)'' Paskah Suzetta, Mantan Ketua Komisi IX DPR diperiksa oleh ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' terkait dengan aliran suap dana ''Bank Indonesia ([[BI]])'' yang melibatan para anggota Komisi IX ''[[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR)'' periode tahun [[1999]] sampai dengan tahun [[2004]]
Baris 49:
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' mengumumkan kembali perpanjangan status pencekalan terhadap sejumlah pejabat ''PT Masaro Radiokom'' seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), David Angkowijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur)<ref>[http://news.okezone.com/read/2009/08/19/1/249402/1/penggeledahan-kantor-pt-masaro-radiokom-tertutup Penggeledahan Kantor PT Masaro Radiokom Tertutup]</ref> sedangkan terhadap Anggono Widjojo (Presiden Komisaris) tidak dicekal kembali karena yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia <ref>[http://www.antaranews.com/berita/1250589759/kpk-perpanjang-status-pencegahan-anggoro-widjojo KPK Perpanjang Status Pencegahan Anggoro Widjojo]</ref>.
* [[11 September]] [[2008]]
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' mengeluarkan Surat perintah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)<ref>Sprin.Lidik-59/01/IX/2008 tertanggal 11 September 2008 yang ditandatangani oleh pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' Chandra M Hamzah</ref>. {{br}} <ul><tt> Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) ini bermula ketika Yusuf Erwin Faishal mengetahui adanya rencana proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk kawasan hutan, Yusuf Erwin Faishal ketua komisi IV ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' kemudian meminta [[Mukhtaruddin]] anggota Komisi IV ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' agar menghubungi Anggoro Widjojo dari PT Masaro Radiokom karena Anggoro Widjojo merupakan langganan rekanan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2005-2006 dan untuk proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) periode anggaran tahun 2007, Masaro Radiokom ikut pula menjadi kandidat rekanan proyek, selanjutnya sekira bulan Juni-Juli 2007, Yusuf Erwin Faishal bertemu langsung dengan Anggoro Widjojo. dipertemuan inilah Anggoro berjanji akan memberikan hadiah bila usulan anggaran proyek [[Departemen Kehutanan Republik Indonesia|Departemen Kehutanan]] disetujui Komisi IV ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' dan pada [[16 Juli]] [[2007]] akhirnya Komisi IV ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' menyetujui usulan anggaran itu dan Anggoro Widjojo kemudian menepati janjinya melalui David Angkawidjaya menyerahkan Rp 125.000.000 dan 85 ribu dalam bentuk dolar Singapura kepada Yusuf Erwin Faishal, uang tersebut kemudian dibagikan ke sejumlah anggota ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' di Komisi IV melalui Mukhtaruddin.<ref>
* [[20 September]] [[2008]]
** Anggodo Widjojo bersama Edy Sumarsono berangkat ke Singapura<ref name="Harian Umum Duta Masyarakat"/> dan sebagai klarifikasi awal untuk perencanaan pertemuan dengan Antasari Azhar dan Eddy Sumarsono lalu mengirim pesan pendek (sms) ke Antasari Azhar yang menginformasikan ada sejumlah pemimpin KPK menerima uang dari Anggoro Widjojo dan Antasari Azhar membalas pesan pendek (sms) tersebut dengan menyatakan tertarik dan ingin mendengar cerita itu langsung dari Anggoro Widjojo<ref name="Koran Tempo: Duit Anggoro Tak Mengalir Jauh"/>.{{br}} <ul><tt> Dalam versi Edy Sumarsono hal ini berkaitan untuk mendengarkan langsung dari Anggoro Widjojo mengenai isu penyuapan (menurut ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'' dan ''dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo''), Anggoro Widjojo merasa teraniaya dengan penggeledahan kantor PT Masaro oleh ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' dan mencari dukungan untuk menyelesaikan dengan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' kemudian Anggoro Widjojo meminta pada Anggodo Widjojo yang memiliki teman bernama Ari Muladi(Ary Muladi) yang diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' antara lain Ari Muladi(Ary Muladi) kenal dengan Ade Rahardja ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'', Dari pembicaraan Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo dan Ari Muladi diketahui bahwa Ade Rahardja meminta atensi (uang) dalam penyelesaian kasus tersebut, masih dalam pembicaraan tersebut maka dikeluarlah Rp 3.750.000.000 terdiri dari Rp 1.500.000.000 untuk Bibit S Rianto, Rp 1.000.000.000 untuk Mochamad Jasin, Rp 1.000.000.000 untuk Bambang Widaryatmo, dan Rp 250.000.000 untuk menutup media<ref name="Pikiran Rakyat"/> </tt></ul>
Baris 95:
** ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dalam jumpa pers di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta mengatakan bahwa sistem penyadapan yang KPK lakukan adalah lawful interception (hanya menyadap pihak yang terindikasi korupsi). Itu digunakan untuk penegakan hukum bila merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke KPK, tentu KPK menberikan penjelasan.<ref name="Kalau Ada Yang Tersadap, Datang Saja ke Kita!"/>
* [[6 Juli]] [[2009]]
** Antasari Azhar yang masih dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya membuat Laporan Polisi NO.POL: 2008 K/VII/2009/SPK UNIT "III" mengenai tindak pidana korupsi (suap) oleh pegawai KPK yakni Pimpiman dan Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan PT Masaro Radiokom kepada Polda Metro Jaya<ref>{{cite book|first=O.C.|last=Kaligis|coauthors=|title=[[Korupsi Bibit & Chandra|KORUPSI BIBIT & CHANDRA]]|edition=2|date=|year= 2010|month=Mei|publisher=Indonesia Against Injustice|page=5|isbn=978-9792556-9-88}}</ref><ref>
* [[9 Juli]] [[2009]]
** KPK memasukkan Anggoro Widjojo ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengumumkannya ke seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan di Indonesia. (padahal diketahui bahwa Anggoro Widjojo masih berada di Singapura). dan Susno menegaskan, surat DPO Anggoro dari KPK tidak pernah diterimanya hingga saat ini.
Baris 105:
** Ary Mulyadi membuat pengakuan dirinya menyerahkan uang suap melalui Ade Rahardja (Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) sebesar Rp. 5,1 miliar kepada pimpinan KPK antara lain yakni Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Mochamad Jasin dalam (dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)
* [[21 Juli]] [[2009]]
** KPK mengumumkan mengenai temukan adanya surat pencabutan pencekalan palsu terhadap Anggoro Widjojo.<ref>
* [[4 Agustus]] [[2009]]
** Apa yang disebut ''testimoni Antasari'' yaitu isi rekaman dalam pertemuan tanggal [[10 Oktober]] [[2008]] antara Anggoro Widjojo dan Antasari Azhar beredar di media massa.
* [[6 Agustus]] [[2009]]
{{wikisource|Testimoni Antasari Azhar}}
** Tiga pimpinan KPK yakni Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Mochamad Jasin dengan tegas menolak apa yang disebut dengan ''testimoni Antasari'' tersebut.<ref>
=== 2011 ===
* KPK itu rampok semua,<ref>[http://www.detiknews.com/read/2011/07/22/163708/1687290/10/tumpak-tak-percaya-nyanyian-nazaruddin-soal-pimpinan-kpk Tumpak Tak Percaya 'Nyanyian' Nazaruddin Soal Pimpinan KPK]</ref> pernyataan [[Mohammad Nazaruddin]] mengenai adanya rencana rekayasa pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' agar Chandra M. Hamzah dan Ade Raharja terpilih menjadi pimpinan KPK.<ref>[http://nasional.vivanews.com/news/read/234334-nazaruddin--anas-dan-chandra-hamzah-bertemu Nazaruddin: Anas dan Chandra Hamzah Bertemu]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
== Lihat pula ==
| |||