Institut Agama Kristen Negeri Ambon: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:Rektorat STAKPN Ambon.jpg‎jpg|ka|jmpl|200px|Gedung Rektorat STAKPN Ambon]]Asal mula berdirinya IAKN Ambon diawali dengan adanya terobosan-terobosan baru dari para tokoh Kristen di Pemerintahan khususnya Ditjen Bimas Kristen terhadap kemungkinan yang selama 52 tahun Kemerdekaan Indonesia sangat tidak mungkin terwujud yaitu bagaimana Pemerintah secara arif dan bijaksana melayani dan mendukung secara adil semua organisasi keagamaan yang ada dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Salah satu terobosan itu adalah mendorong peningkatan status Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen menjadi Sekolah Tinggi atau Institut Agama Kristen yang dikelola Pemerintah. Selain secara imania diyakini adanya penyertaan Tuhan, tetapi dengan semangat tinggi refarmasi maka usulan tersebut diterima Pemerintah yaitu mengintegrasikan Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri menjadi Sekolah Tinggi Agama Kriten Protestan negeri dengan dikeluarkannya Keputusan [[Presiden]] RI ([[Bacharuddin Jusuf Habibie|B. J. Habibie]]) Nomor 19 Tahun [[1999]], yang ditandatangani pada tanggal [[13 Maret]] 1999 atau tidak cukup satu tahun reformasi bergulir. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 1999,ini, maka [[Menteri Agama]] menerapkan untuk pada tahap awal meningkatkan AKGAKPN Ambon dan [[Tarutung]] menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Prostestan Negeri masing-masing dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 85 tahun 1999, '''Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja [[STAKPN Tarutung]]''', dan KMA Nomor 86 tahun 1999, tentang '''Susunan Organisasi dan Tata Kerja STAKPN Ambon'''. Sumber daya untuk kebutuhan tenaga [[Pengajar]] saja Kepala Kanwil Departemen Agama [[Provinsi Maluku]] terpaksa merekomendasikan para pegawai untuk dimutasikan dari Kantor wilayah dan Kantor Departemen Agama [[Kota Ambon]] sebaagai Pegawai Administrasi dan Tenaga Pengajar pada APGAKPN Ambon. Dengan demikian realitas bahwa belum tersedianya tenaga Dosen pada APGAKPN Ambon, sekaligus untuk memenuhi persyaratan formal Lembaga Pendidikan Tinggi termasuk STAKPN yang sementara digodok untuk diperjuangkan oleh para pemimpin Kristen yang dipelopori oleh jajaran Ditjen Bimas Kristen Protestan. APGAKPN Ambon pada waktu itu dipimpin oleh Drs. Listen Sirait selaku Direktur, dan R. Souhaly SH, Selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Hanya dua jabatan ini yang terisi secara resmi, sementara jabatan lain semisal wakil direktur hanya ditentukan pelaksanaan tugas.