Kabupaten Halmahera Selatan: Perbedaan antara revisi

Tiap kesultanan dibagi menjadi distrik membawahi onder distrik yang dikepalai oleh ''Holf'' yang diangkat dan diberhentikan oleh Sultan yang bersangkutan. Pada tahun 1957 lahirlah Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan menjadi Pemerintahan Swapraja yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan setempat atau disebut KPS. Pada masa ''Inpassing'' pemerintahan pada tahun 1960, daerah-daerah dipecah dalam bentuk distrik. Kemudian pemerintah melakukan perubahan distrik menjadi kecamatan. Pada tahun 1957 Camat Haerie menjadi camat pertama di kecamatan Bacan yang sekarang setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara, di mana Labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yang dipimpin oleh Bupati yang aktivitas pemerintahannya mulai berjalan pada tanggal 9 Juni 2003.<ref>[http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/name/maluku-utara/detail/8204/halmahera-selatan Sejarah Kabupaten Halmahera Selatan]</ref>.