Pembatasan sosial berskala besar: Perbedaan antara revisi

{{dab|Artikel ini menjelaskan PSBB secara umum. Untuk peristiwa PSBB, lihat [[pembatasan sosial berskala besar di Indonesia]]. Untuk peristiwa setelah PSBB, lihat [[Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia]]}}

 

'''Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB)''' adalah istilah [[Karantina di Indonesia|kekarantinaan kesehatan di Indonesia]] yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi [[penyakit]] dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."{{sfn|UU 6/2018|loc=Pasal 1 angka 11}} PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan [[karantina wilayah]].{{sfn|UU 6/2018|loc=Pasal 49 ayat (1)}}<ref>{{cite web|url=https://www.medcom.id/foto/grafis/Wb70J3Bk-perbedaan-karantina-wilayah-dan-pembatasan-sosial-berskala-besar|title=Apa Yang Boleh dan Tidak Boleh di Saat PSBB|last=BEN|first=Medcom|date=2020-03-31|website=Medcom.id|accessdate=2020-07-14}}</ref> Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.{{sfn|UU 6/2018|loc=Pasal 59 ayat (2)}} Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.{{sfn|PP 21/2020|loc=Pasal 4 ayat (1)}} PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] maupun [[Daftar kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten/kota]] setelah mendapatkan persetujuan [[Daftar Menteri Kesehatan Indonesia|Menteri Kesehatan]] melalui Keputusan Menteri.{{sfn|PP 21/2020|loc=Pasal 2 ayat (1)}}{{sfn|UU 6/2018|loc=Pasal 49 ayat (3)}}

 

 

=== Peliburan sekolah dan tempat kerja ===

 

Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Peliburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya, {{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat (3)}} yang meliputi:

* Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, [[Badan usaha milik negara|BUMN]], [[Badan usaha milik daerah|BUMD]], dan perusahaan publik tertentu seperti [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|POLRI]]; [[Bank Indonesia]], lembaga keuangan, dan perbankan; utilitas publik (termasuk [[pelabuhan]], [[bandar udara]], penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi); [[pembangkit listrik]] dan unit transmisi; [[kantor pos]]; [[pemadam kebakaran]]; pusat informatika nasional; [[Lembaga Pemasyarakatan|lembaga pemasyarakatan]] dan [[Rumah Tahanan Negara|rumah tahanan negara]]; [[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai|bea cukai]] di pelabuhan, bandara, atau perbatasan darat; [[Badan Karantina Pertanian|karantina hewan]], [[Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan|ikan]], dan [[Badan Karantina Pertanian|tumbuhan]]; [[Direktorat Jenderal Pajak|kantor pajak]]; lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini; unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, [[pemadam kebakaran]] di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; serta unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan [[panti asuhan]], [[panti jompo]], atau [[panti sosial]] lainnya.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Lampiran, hlm. 21–24}}

* Perusahaan komersial dan swasta, meliputi toko yang berhubungan dengan bahan dan barang [[pangan]] atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan, rumah makan, atau restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas [[Elpiji|LPG]], triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan; bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, ''call center'' perbankan dan operasi ATM; media cetak dan elektronik; telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel; pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis; pompa bensin, LPG, ''outlet'' ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi; pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi; layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh [[Bursa Efek Jakarta]]; layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang; layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (''cold storage''); serta layanan keamanan pribadi.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Lampiran, hlm. 21–24}}

* Perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya; unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]; produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan; unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan; kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura; unit produksi barang ekspor; unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi [[Usaha mikro kecil menengah|usaha mikro, kecil, dan menengah]].{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Lampiran, hlm. 21–24}}

 

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor-kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.