Hukuman mati dan hak asasi manusia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kepadalisna (bicara | kontrib) |
Kepadalisna (bicara | kontrib) |
||
Baris 91:
===== Kitab Undang-Undang Hukum Militer =====
* Pasal 64, berisi tentang pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara]] seumur hidup, atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun kepada [[militer]] yang membantu musuh atau menimbulkan kerugian bagi [[negara]].<ref name=":13">{{Cite journal|last=Kania|first=Dede|date=2014|title=CITA POLITIK HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA|url=https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2787|journal=Jurnal Ilmu Hukum|volume=4|issue=2|pages=161-179|doi=10.30652/jih.v4i2.2787}}</ref><ref name=":14">{{Cite web|date=2015-09-09|title=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)|url=http://hukumanmati.web.id/kitab-undang-undang-hukum-pidana-militer-kuhpm/|website=Portal Hukuman Mati Indonesia|language=en-US|access-date=2021-07-03}}</ref>
* Pasal 65, berisi tentang pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun kepada [[militer]] yang melakukan [[pemberontakan]].<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 67, pemberian [[Hukuman mati|hukuman mati,]] atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan penjara sementara paling lama dua puluh tahun karena menjadi [[Spionase|mata-mata.]] (Direvisi dengan UU No. 39 tahun 1947).<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 68, pemberian [[Hukuman mati|hukuman mati,]] atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan penjara sementara paling lama dua puluh tahun kepada yang mengkhianati janji ketika [[perang]] dan mengadakan perencanaan yang jahat. (Direvisi dengan UU No. 39 tahun 1947).<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 73, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[Penjara seumur hidup|penjara seumur hidup,]] atau kurungan penjara sementara paling lama dua puluh tahun kepada anggota [[militer]] yang dengan sengaja menyerahkan diri kepada musuh. (Direvisi dengan UU No. 39 tahun 1947).<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 74, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan penjara sementara paling lama dua puluh tahun kepada orang yang sengaja menyerah ketika perang tanpa pemberian perintah yang tegas, serta melenyepkan semangat juang dan mengacaukan
* Pasal 76, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun apabila melakukan kejahatan ketika dirinya diberi amanah sebagai pemegang komando, atau pengurus, atau pengawas dari [[Angkatan darat|Angkatan Darat (AD)]],
* Pasal 82, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun kepada perusak perjanjian dan bertentangan dengan [[hukum]] serta memihak [[musuh]].<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 89, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara]] seumur hidup, atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun karena melakukan pengingkaran jabatan ([[desersi]]) ketika perang.<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 133, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun kepada pelaku [[pemberontakan]] dalam suasana damai, pengingkaran jabatan (desersi), serta mengabaikan pencegahan terjadinya [[perang]] atau [[Pidana|kejahatan]].<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 137, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan penjara sementara paling lama dua puluh tahun kepada [[Angkatan bersenjata|Angkatan Perang]] yang melakukan kekerasan dengan sengaja kepada seseorang atau kelompok.<ref name=":13" /><ref name=":14" />
* Pasal 138, pemberian [[hukuman mati]], atau kurungan [[penjara seumur hidup]], atau kurungan [[penjara]] sementara paling lama dua puluh tahun kepada orang yang melakukan kekerasan kepada orang yang sudah mati, orang sakit, atau yang terluka akibat peperangan.<ref name=":13" /><ref name=":14" />
[[1948|Tahun 1948]], penangkapan [[Amir Sjarifoeddin|Amir Sjarifuddin]] membuah gaduh [[Politik|dunia politik]] di [[Indonesia]].<ref name=":1">{{Cite book|last=Wirawan|first=Yerry|date=2015|title=Menolak Humkuman Mati: Perspektif Hukuman Mati|location=Yogyakarta|publisher=IKAPI|isbn=978-979-21-4462-8|pages=89-102|url-status=live}}</ref> [[Amir Sjarifoeddin|Amir Sjarifuddin]] merupakan [[Politik|tokoh politik]] sekaligus mantan [[Menteri|menteri pertahanan]] dan [[perdana menteri]].<ref name=":1" /> Dia ditangkap dengan alasan terlibat dalam [[Peristiwa Madiun]], yang melibatkan [[Partai Komunis Indonesia]] ([[Partai Komunis Indonesia|PKI]]).<ref name=":1" /> Di bulan [[Desember]], [[Amir Sjarifoeddin|Amir Syarifuddin]] [[Hukuman mati|dieksekusi mati]] di [[Ngaliyan, Semarang|Ngalihan]], [[Kota Surakarta|Solo]].<ref name=":1" />
| |||