Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan: Perbedaan antara revisi

'''Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan''' adalah sebuah [[Komisi|komite]] [[pakar]] [[regional]] di [[Eropa]] yang bertugas untuk memantau pelaksanaan [[Konvensi Jenewa|Konvensi]] [[Eropa]] [[1987]] berkaitan dengan Pencegahan [[Penyiksaan dan hak asasi manusia|Penyiksaan]] dan Perlakuan atau [[Hukuman]] yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan [[Martabat]] [[Manusia]] (disebut Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan).<ref name="Cassese" /> [[Organisasi]] ini menjalankan tugasnya atas dasar kesepakatan konvesi [[Hak asasi manusia|HAM]] [[Uni Eropa]] untuk menguatkan perlindungan [[hak asasi manusia]] dalam konteks pencegahan perbuatan [[kekerasan]] [[ilegal]] [[universal]].<ref name="Evans, et all">{{en}} Evans, M., Bicknell, C., Morgan, R. (2018). Strasbourg Cedex: Council of Europe. ISBN: 978-92-871-8748-2</ref> 

Landasan [[Komisi|komite]] ini ialah melarang segala bentuk [[penyiksaan]] dan perlakuan atau [[hukuman]] yang tidak manusiawi atau merendahkan [[martabat]].<ref name="Heinz" /> istilah "[[penyiksaan]]" yang dimaksud di sini berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan [[rasa sakit]] atau penderitaan yang hebat, baik [[jasmani]] maupun [[rohani]], pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan [[pejabat]] [[pemerintah]]. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi [[hukum]] yang berlaku.

Tidak ada pengecualian atau batasan dari definisi yang disepakati tersebut. Selain [[penyiksaan]], ketentuan itu biasanya berlaku untuk untuk kasus-kasus kekerasan yang parah dan kondisi pengamanan yang buruk.<ref name="Evans, et all" /> Di dalam konteks ini, [[negara]] tidak dapat mendeportasi atau menyerahkan individu yang mungkin mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, di negara penerima.<ref name="Kicker" /> Setiap Negara[[negara]] Pihakanggota harus mengambil langkah-langkah [[legislatif]], [[administrasi]], hukum atau langkah-langkah  efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya. Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. Termasuk, perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.<ref name="Cassese" />

Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satu Negara[[negara]] Pihakanggota pun yang boleh mengusir, mengembalikan atau mengekstradisikan seseorang ke Negara[[negara]] lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi manusia di Negara[[negara]] tersebut.<ref name="Heinz" />

Pemilihan para anggota Komite dilakukan pada sidang dua tahunan antar-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.<ref name="OHCR" />

Ketua komite ini adalah pimpinan yang juga merangkap sebagai anggota yang mengomandoi segala proses organisatoris komite ini. Saat ini dijabat oleh Alan Mitchell dari United Kingdom.<ref name="CPT" />

Wakil ketua komite ini merupakan pimpinan yang juga merangkap sebagai anggota dan bekerja di bawah naungan ketua komite. Saat ini dijabat oleh Hans Wolff dari Switzerland dan Therese Maria Rytter dari Denmark.<ref name="CPT" />

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komite ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Adapun daftar nama-nama anggota dan negara asalnya: adalah sebagai berikut:<ref name="CPT" />