'''Kerja sama tertingkatkan''' ({{lang-en|Enhanced cooperation}}) adalah prosedur di mana minimal sembilansaembilan negara [[Uni Eropa]] (UE) diizinkan mengambil langkah-langkah [[Integrasi Eropa|integrasi]]{{sfnp|Smit|2015|ps=: Konsep dasar integrasi Eropa berasal dari gagasan persatuan, yang berarti penciptaan aturan-aturan yang seragam yang berlaku di semua negara anggota UE.|p=17}} atau [[kerja sama]] tingkat lanjut dalam lingkungan [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|struktur UE]] tanpa perlu melibatkan negara-negara UE lainnya. Dengan prosedur ini mereka dapat mengambil kebijakan dengan kecepatan serta tujuan-tujuan yang berbeda. Prosedur ini dirancang untuk menanggulangi terhambatnya suatu inisiatif oleh satu atau beberapa negara anggota yang tidak ingin menjadi bagian dalam inisiatif tersebut. Negara anggota dapat memilih untuk bekerja sama pada salah satu bidang yang dicakup oleh [[Perjanjian Uni Eropa|Perjanjian]], kecuali bidang yang kewenangannya eksklusif hanya untuk UE serta bidang kebijakan luar negeri dan keamanan. Otoritas pelaksanaan kerja sama tertingkatkan diberikan oleh [[Dewan Uni Eropa|Dewan]], atas usulan [[Komisi Eropa|Komisi]] setelah mendapat persetujuan dari [[Parlemen Eropa]]. Sejak Februari [[2013]], prosedur ini telah digunakan untuk bidang [[Hukum Uni Eropa|hukum]] perceraian, [[paten]], pengaturan harta pasangan internasional, jaksa publik [[Eropa]], juga diusulkan untuk bidang [[pajak]] transaksi keuangan dan investasi [[superkomputer]].{{sfnmp|1a1=European Union|1y=n.d.|1ps=: Enhanced cooperation is a procedure where a minimum of 9 EU countries are allowed to establish advanced integration or cooperation in an area within EU structures but without the other EU countries being involved. This allows them to move at different speeds and towards different goals than those outside the enhanced cooperation areas. The procedure is designed to overcome paralysis, where a proposal is blocked by an individual country or a small group of countries who do not wish to be part of the initiative. It does not, however, allow for an extension of powers outside those permitted by the EU Treaties.|2a1=Smit|2y=2015|2p=10|3a1=Council|3y=2013a|4a1=European Commission|4y=2018b}}
