Perkara Yunani: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 92:
== Upaya penyelesaian secara damai ==
Ketika penyelidikan tengah diselesaikan, Subkomisi meminta pendapat akhir dari kedua belah pihak dan mencoba menyelesaikan perkara ini secara damai seperti yang diharuskan oleh Pasal 28(b);{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=122}}{{sfn|Becket|1970|p=105}} pembahasan terkait hal ini dimulai pada Maret 1969. Negara-negara Skandinavia merasa bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan secara damai karena pelarangan penyiksaan tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu, pemerintah Yunani mengusulkan untuk memperbolehkan [[Komite Internasional Palang Merah]] melakukan kunjungan mendadak. Negara-negara Skandinavia sendiri juga meminta adanya tenggat waktu untuk penyelenggaraan pemilu bebas,{{sfn|Becket|1970|p=105}} tetapi pemerintah Yunani tidak mau menetapkan tanggal pemilihan parlemen.{{sfn|Becket|1970|p=105}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=123}} Akibat perbedaan ini, sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, dan perkaranya pun dilanjutkan di Komisi HAM Eropa.{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=122}}
== Temuan ==
Pada 4 Oktober, Subkomisi menetapkan laporannya dan menyerahkannya kepada Komisi HAM Eropa, yang kemudian juga menetapkannya pada 5 November.{{sfn|Becket|1970|pp=105, 107}} Laporan ini terdiri dari 1.200 halaman dan sebagian besar isinya berkaitan dengan Pasal 3 dan 15. Laporan ini terdiri dari tiga bagian: "Risalah Perkara dan Pokok Permasalahan", "Penetapan Fakta dan Opini Komisi" (sebagian besar isi laporan), serta bagian yang lebih singkat yang menjelaskan kegagalan upaya untuk menyelesaikan perkara secara damai.{{sfn|Becket|1970|p=107}} Laporan ini disanjung akan keobjektifan dan penggunaan standar bukti yang kuat.{{sfn|Bates|2010|pp=265–266}}{{sfn|Risini|2018|p=91}} Laporan tersebut menggunakan bukti-bukti langsung, sehingga tidak mengutip temuan pihak ketiga (seperti Palang Merah atau keterangan pelapor untuk badan politik Majelis Eropa_.{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=911}}{{sfn|Risini|2018|pp=91–92}} Becket berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi sangat menyeluruh.{{sfn|Risini|2018|p=91}}{{sfn|Bates|2010|p=266}} Baginya, laporan ini merupakan suatu "pencapaian" karena "ditulis layaknya putusan pengadilan", "objektif dalam menyimpulkan", serta "sistematis dan menyeluruh" dalam menghadapi pokok perkara.{{sfn|Bates|2010|p=266}} Pakar hukum [[A. H. Robertson]] mengamati bahwa "Komisi meminta pembuktian atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, selalu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membantah bukti yang diajukan, dan bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa (seperti yang telah dituduhkan) banyak laporan penyiksaan yang dipalsukan dalam rangka menodai citra pemerintah".{{sfn|Bates|2010|pp=265–266}}
Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa Yunani telah melanggar Pasal 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Konvensi HAM Eropa serta Pasal 3 Protokol 1. Komisi ini juga menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 Konvensi HAM Eropa dan Pasal 1 Protokol 1.{{sfn|Bates|2010|p=265}} Di dalam laporannya, Komisi HAM Eropa mengajukan sepuluh usulan untuk memperbaiki situasi HAM di Yunani; delapan usulan pertama terkait dengan kondisi penahanan, kendali atas polisi, dan independensi peradilan, sementara dua usulan lainnya menyarankan agar Yunani memperbolehkan [[kebebasan pers]] dan pemilu bebas.{{sfn|Becket|1970|p=107}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=924}} Menurut Komisioner Sørensen, tujuan dari usulan-usulan ini adalah untuk meyakinkan Yunani supaya mereka mau berjanji mengembalikan demokrasi.{{sfn|Bates|2010|p=267}}
== Catatan kaki ==
| |||