Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

* Pertemuan Negara-Negara Anggota ke-23 - Pemilu 9 September 2004

 

 

=== Komite Hak Asasi Manusia PBB Soroti Pelaporan Lembaga Al-Haq Terkait Pelanggaran Hak Palestina oleh Israel ===

Komite Hak Asasi Manusia melalui Pengamatan Penutupnya dalam paragraf 17, menunjukkan bahwa kebijakan Israel seperti pencaplokan tanah yang berkelanjutan melalui “praktik mengklaim tanah sebagai tanah negara,” bersama dengan sifat aneksasionis tembok dan terkait rezim, membatasi akses Palestina ke sumber daya alam. Selain itu, tindakan Israel telah melanggar hak warga Palestina dalam menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, Komite merekomendasikan bahwa Israel harus memastikan dan memfasilitasi akses non-diskriminatif warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, baik ke tanah, sumber daya alam, air maupun sanitasi. Israel sebelumnya telah gagal untuk mengadopsi rekomendasi yang termasuk dalam Observasi Penutup Komite tahun 2010 dan terus mengabaikan kewajibannya di bawah ICCPR terhadap penduduk Palestina di OPT.<ref name=":11" />

 

[[Berkas:Victim Of Enforced Disappearance (178419437).jpeg|jmpl|Kasus Penghilangan Paksa]]

Dalam pengajuan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB, ''[[:en:International_Service_for_Human_Rights|International Service for Human Rights]]'' (ISHR) menyoroti kegagalan [[Thailand]] dalam menangani kasus lebih dari 82 orang dari daftar hilang, termasuk pengacara HAM terkemuka yang menghilang selama 12 tahun bernama [[:en:Somchai_Neelapaijit|Somchai Neelapaijit]].<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2016-01-07|title=Dewan HAM PBB tuntut Thailand tangani kasus penghilangan paksa|url=https://www.antaranews.com/berita/538632/dewan-ham-pbb-tuntut-thailand-tangani-kasus-penghilangan-paksa|website=Antara News|access-date=2021-07-26}}</ref> ISHR meminta pemerintah Thailand untuk mematuhi rekomendasi Komite tentang penghilangan paksa dan lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk melindungi kerabat dan pasangan yang selamat dari orang hilang.<ref name=":15">{{Cite web|last=McEvoy|first=Tess|date=2020-05-06|title=Human Rights Committee {{!}} ISHR calls on Thailand to do more to protect human rights of survivors of enforced disappearances|url=https://ishr.ch/latest-updates/human-rights-committee-ishr-calls-thailand-do-more-protect-human-rights-survivors-enforced/|website=ISHR|language=en|access-date=2021-07-26}}</ref>

Dalam pengamatan penutupnya pada 25 April 2017, Komite Hak Asasi Manusia PBB secara eksplisit menyatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan laporan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, eksekusi di luar proses hukum dan penghilangan paksa terhadap para pembela hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa Somchai Neelapaijit. Komite meminta pihak berwenang Thailand untuk segera melakukan penyelidikan yang tidak memihak dan menyeluruh atas kasus-kasus ini.<ref>{{Cite web|date=2021-03-12|title=17 years since disappearance Somchai Neelapaijit|url=https://lawyersforlawyers.org/en/17-years-since-disappearance-somchai-neelapaijit/|website=Lawyers for Lawyers|language=nl|access-date=2021-07-26}}</ref>

 

Bertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, ''Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos'' (Promsex), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dan Synergía mengajukan kasus Yefri Peña ke hadapan Komite Hak Asasi Manusia PBB.<ref name=":16">{{Cite web|first=Synergía|date=2020-12-26|title=Case of torture against Yefri Peña, trans woman from Peru, is filed with the UN Human Rights Committee – Synergía|url=https://synergiaihr.org/case-of-torture-against-yefri-pena-trans-woman-from-peru-is-filed-with-the-un-human-rights-committee/|website=synergiaihr.org|access-date=2021-07-26}}</ref>